Lintas Peristiwa
NEWS TICKER

Inspektorat Nias, Ir. Lakhomizaro Zebua Terkunci Dari Panggilan Penyidik

Kamis, 3 Mei 2018 | 5:26 pm
Reporter: Selamat Harefa
Posted by: Darul Kutni
Dibaca: 548

Foto Kantor Insfektorat saat dikonfirmasi oleh insan pers melalui Via Selulernya, kamis (03/05/2018).

Foto Bukti Surat Kontrak dari inspektorat kabupaten nias (03/05/2018).

Gunungsitoli LintasPe –

Berdalih belum ada ijin pemeriksaan dari Gubernur/Presiden, berkas laporan LSM LPPKDI (lembaga swadaya masyarakat pemantau pembantau pembangunan dan korupsi, diskriminasi indonesia) diduga akan molor serta mangkrak di meja Inspektur kabupaten Nias.

indikasi kerugian negara pada pertapakan pembangunan kantor Bupati, Dprd (dewan perwakilan rakyat daerah) nias hingga menuju jalan gunungsitoli selatan diduga di kunci secara rapat-rapat di karenakan diduga keterlibatan orang nomor 1 saat ini di Kota Gunungsitoli, Yakni Ir. Lakhomizaro Zebua.

Kepala Inspektur Nias, F. Lahagu saat dikonfirmasi oleh insan pers melalui Via Selulernya, kamis (03/05/2018). Menjelaskan,saat ini kami sedang menghimpun laporan dan akan rampung serta keterangan yang telah kami panggil, diantara nya para penerima kontrak kerja dari PT. UNTARIO METALINDO.

Sedangkan untuk pemanggilan Pihak dari Rekontruksi BRR NAD-NIAS (badan rehabilitas rekontrusi nanggro aceh darusalam), hingga saat ini kami  kesulitan untuk melacak keberadaan orang-orang tersebut, karena mereka semua tidak terlihat lagi di kepulauan Nias ini.

“F Lahagu menambahkan, pemanggilan terhadap Kepala Kinpraswil Yakni Ir. Lakhomizaro Zebua yang saat ini menjabat walikota gunungsitoli hingga saat ini kami belum ada izin untuk memanggil nya.dikarenakan kami terganjal dengan izin Pemanggilan Pejabat Negara/Daerah apalagi saat ini beliau sebagai Walikota Gunungsitoli”.Ujarnya.

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota), yang berwenang memberi ijin penyelidi-kan dan penyidikan ialah Presiden.

Kami bisa saja memanggil pimpinan daerah tersebut Jika, dia secara langsung tertangkap tangan, atau sedang menjalankan tindak pidana yang disangkakan diancam pidana mati atau tindak pidana terhadap keamanan negara, namun dalam waktu 2 X 24 jam harus segera dilaporkan kepada pejabat yang berwenang memberi ijin (Pasal 36 UU No. 32 Tahun 2004).

karena dalam undang-undang ini disebutkan tindakan penyelidikan dan penyidikan yang berarti seluruh tindakan yang merupakan bagian dari penyelidikan dan penyidikan yang meliputi pemanggilan, pemeriksaan, penyitaan, penggeleda-han, penangkapan, penahanan dan tindakan lain yang termasuk dalam lingkup tindakan penyelidikan dan penyidikan.

“sesuai dengan UU  tersebutlah, hingga saat ini kami belum bisa memanggil Ir.Lakhomizaro Zebua diminta keterangan nya, karena dia sekarang menjabat sebagai pejabat publik di kota Gunungsitoli”. Pungkasnya.

Hingga berita ini ditayangkan belum bisa dikonfrimasi kepada Ir. Lakhomizaro zebua selaku walikota gunungsitoli.

Berita Lainnya

PT. Multi Media Informatika Copyright 2017 ©. All Rights Reserved.