Lintas Peristiwa
NEWS TICKER

Panwaslu Tolak Gugatan Ardiansyah DCT Legislatif DPRK Lhokseumawe “PNA Akan Surati Panwaslu Provinsi”

Kamis, 25 Oktober 2018 | 11:54 pm
Reporter: Saumi
Posted by: Ahmad Jahri
Dibaca: 112

 
Lhokseumawe LintasPe-
 
Calon legislatif DPRK Lhokseumawe, Ardiansyah dari Partai Nanggroe Aceh (PNA) dihadirkan tim kuasa hukum, menolak gugatan pemohon meminta untuk masuk kembali dalam Daftar Calon Tetap (DCT) dan kemudian melayani mencabut SK, pada Rabu 24/10/2018. Pihak tergugat dalam hal ini Komisi Independen Pemilihan (KIP). Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menggelar sidang dikantor Panwaslu Kota Lhokseumawe. 
 
Sidang putusan gugatan kasus dicoretnya sebagai Daftar Caleg Tetap (DCT) Pemilu 2019, yaitu Ardiansyah pengusung dari Partai Nanggroe Aceh (PNA) yang berlangsung dikantor Panwaslu dan Sekretariat Sentral Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang beralamat Jalan Petua Rumoh Rayeuk, Desa Teumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. 
 
Papar Ketua Panwaslu Kota Lhokseumawe, Teuku Zulkarnaen. Kepada awak media ini, berdasarkan hasil sidang ke dua pada beberapa hari kemarin sudah dilaksanakan pemeriksaan alat bukti, serta saksi juga para ahli, dan telah mendapatkan banyak informasi terkait penyelesaian sengketa proses pemilu, dari berbagai data yang didapat kita sesuaikan dengan hukum. 
 
Tambahnya, persidangan pada sebelumnya KIP Kota Lhokseumawe lakukan pencoretan nama salah satu Caleg DPRK diusung oleh PNA yaitu Ardiansyah, tidak mencukupi syarat dan pemalsuan dokumen. Pada aturan PKPU dikeluarkan tanggal 15 Oktober, disampaikan dalam mengenai DCT boleh dicoret jika memang ditemukan ada Caleg yang sudah tidak memenuhi syarat. Katannya Zulkarnaien. 
 
Dalam amatan awak media. Pada kegiatan Putusan Majelis Adjudikasi di kantor Panwaslu Lhokseumawe, menghadirkan para saksi Ahli dari pakar Hukum Tata Negara Universitas Negeri Malikussaleh Kabupaten Aceh Utara, ikut hadir juga yakni Mantan Anggota Komisioner KIP periode sebelumnya. 
 
Sementara dari pihak penggugat dihadiri Pengacara, Muhadir. SH, serta Ketua Partai Nanggroe Aceh (PNA) Dedi Safrizal. Maka dengan ini majelis memutuskan mundur gugatan Ardiansyah, bacaleg DPRK Kota Lhokseumawe yang diusung dari PNA. Terangnya Ketua Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) Kota Lhokseumawe. 
 
Pada sesudah sidang tersebut, kuasa hukum Ardiansyah Caleg DPRK Kota Lhokseumawe, saudara Mahadir SH kepada media mengatakan bahwa Majelis Hakim Sidang Adjudikasi tidak memahami materi gugatan. Pihaknya, kata Mahadir ingin menguji SK KIP Kota Lhokseumawe nomor : 24/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/X/2018 mengenai perubahan SK KIP Lhokseumawe sebelumnya nomor : 20/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/IX/2018. Dalam SK terbaru (nomor 24) yang diumumkan pada 4 Oktober 2018, Ardiansyah dicoret dari DPT. Penyelenggara Pemilu menyebut, Ardiansyah tidak menyertakan empat persyaratan tambahan bagi bacaleg mantan narapidana.
 
Yang dipertannyakan pemohon ingin menguji SK nomor 24 dalam pertimbangan penerbitan SK penyelenggara menganggap Ardiansyah pemalsuan dokumen. Landasan hukum yang digunakan penyelenggara sebut Mahadir yaitu pasal 35 PKPU dan surat keputusan KPU 961 yang keduanya mengatur tentang pemalsuan dokumen terkait status Ardiansyah sebagai mantan narapidana. Padahal di SKCK Ardiansyah tidak menyebut sebagai mantan narapidana. Namun, belakangan pihak penyelenggara menerima laporan dan salinan dari pengadilan yang menyatakan bahwa mantan narapidana. Terang Mahadir.
 
Kuasa hukum Ardiansyah tidak ada pemalsuan dokumen, hanya tidak jujur memberi informasi. Untuk bagi mantan narapidana harus melengkapi empat persyaratan tambahan, berupa surat keterangan bebas dari Lapas, serta surat pernah menjalani hukuman, publikasi pada media massa dan surat keterangan dari pemimpin redaksi media tersebut. Jelasnya.
 
Sangat mengherankan pihak hakim sidang adjudikasi memperkarakan bahwa Ardiansyah tidak melengkapi empat persyaratan Bacaleg bagi mantan narapidana. Yang seharusnya terlebih dulu di uji landasan penerbitan SK nomor 24 tersebut, baru bicara persyaratan. “Saya kira, majelis sidang tidak paham terhadap pokok materi yang kami mohonkan. Kami gugat lain, kok diputus lain” ujar Mahadir bingung.
 
Menanggapi keputusan Hakim sidang adjudikasi, anggota DPRA Dapil Aceh Utara – Lhokseumawe, Dedi Syafrizal dengan tegas akan mengajukan dan surati Panwaslu Provinsi, menggugat ke PTUN dan melaporkan dugaan pelanggaran kode etik ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu-red). Seusai sidang yang berlangsung sekitar satu jam, kepada media jelasnya. 
 
Saya sangat menyesalkan keputusan sidang adjudikasi tersebud. Menurutnya selama ini mereka kerap membangun komunikasi dengan Ketua Panwaslu Kota Lhokseumawe terkait persoalan Ardiansyah, Caleg PNA Dapil I Banda Sakti yang merupakan mantan terpidana narkotika. Namun, apa yang pernah Teuku Zulkarnaen sampaikan kepada Dedi sangat berbeda dengan putusan yang dibacakan.
 
“Dalam sebuah pertemuan, Ketua Panwaslu pernah menyebut keputusan KIP mencoret itu keliru. Saya punya rekaman statemen Ketua Panwaslu yang menyebut KIP keliru dan saya akan ekspos ke media” ungkap Dedi.
 
Sembari menahan amarah, Dedi bahkan mengutip sebuah sabda Rasulullah Muhammad SAW tentang perilaku munafik yang kurang lebih diartikan “Apabila berbicara dia berdusta, maka itu pembohong”. Tuturnya dengan nasehat. (Sr)

Berita Lainnya

PT. Multi Media Informatika Copyright 2017 ©. All Rights Reserved.