Lintas Peristiwa
NEWS TICKER

DPRD dan PEMKAB MUBA akan Beri Gaji Honorer K.2

Selasa, 24 Juli 2018 | 3:19 pm
Reporter: Red
Posted by: Lintas Peristiwa
Dibaca: 1241

MUBA, SUMSEL LintasPe-

Semenjak Pemerintah pusat melarang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tanpa tes di daerah, harus melalui mekanisme seleksi berdasarkan Undang-undang membuat ratusan Honorer Kategori II di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muba guna mendapatkan kepastian.

Pasalnya, Pemerintah Daerah akan mengurusi dan lebih memprioritaskan Honorer K II. Namun informasi beredar bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Muba hanya mengusulkan 203 orang untuk kuata CPNS guru di Muba. Itupun harus seleksi umum. Padahal Honorer Kategori II sendiri berjumlah 200 orang.

Untuk itu ratusan Honorer ini mempertanyakan dan sekaligus bermaksud mengadu ke DPRD Muba. Malah mendapatkan intervensi dan di intimidasi oleh Dikbud jika melakukan aksi sampai akan dipecat.

Feri selaku perwakilan guru honorer selama 15 tahun mengajar di tingkat SMP mengatakan merasa ditakuti dan diancam. Ia meminta tolong diamankan jangan sampai dirinya dan kawan-kawan lain K II di Muba untuk tidak di berhentikan. Kemudian ia melanjutkan bahwa tentang kesempatan peluang untuk diangkat CPNS. “Kabarnya kami tidak akan diangkat kecuali mengikuti penerimaan seleksi umum. Bagaimana nasib kami ini ? sebanyak 200 orang kategori II, ternyata Dikbud melaporkan di Muba dibutuhkan 202 orang dari umum, sementara kami menginginkan di isi oleh kami sehingga ditambah 2 orang saja dari umum” ujarnya.

Senada yang disampaikan Asma Anwar dari tingkat SD mengatakan agar mohon diprioritaskan K II, bahwa tidak ada pengangkat CPNS sebelum K II direalisasi. Kemudian Anwar menyinggung soal guru honorer gaji kecil padahal Strata I, dibandingkan ada ijazah SD mendapat gaji UMR seperti tukang sapu jalan yang mencapai gaji 1,8 juta rupiah.

Pada kesempatan itu, turut hadir Ketua Komisi IV Iwan Aldes fraksi PKS mengatakan sejauh ini tidak ada menerima laporam secara tertulis, namun secara bertemu, WA, dan silaturahmi sering membahas tentang K II ini. Sekedar informasi banyak kabupaten lain telah menerbitkan NUPTK. Adapun terkait K II kami tegaskan sebelumnya pernah kirim surat ke Dikbud untuk pada tanggal 23 hari ini harus ada keputusan untuk membantu K II.

Di samping itu, Iwan Aldes katakan bahwa Diknas yang mana setiap kali rapat tidak pernah dihadiri Kepala Dinas. Untuk menyelesaikan persoalan ini sempat menanyakan dengan inspektorat mengatakan tidak boleh mengangkat GTT, K II, dan Honorer takut di bebani APBD. Padahal kalau ada niat baik pasti ada solusi. Masalah gaji tergantung keuangan daerah. Jika memungkinkan Kami mendukung untuk di anggarkan.

Sementara itu, pimpinan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Abusari menyatakan pemerintah daerah agar tidak memberhentikan K II atas aksinya ini, Ketua DPRD Kabupaten Muba akan menyurati bupati dan meminta Guru Honorer dibayar 1,8 juta dan Kategori II harus sesuai UMK sebesar 2,3 juta.

Sedangkan menurut dari Pemerintah Daerah yang mana dihadiri oleh Sekretaris Daerah yakni Apriyadi akan menyampaikan ke Bupati guna di delegasikan. Jika selama ini Kategori II masih berdasarkan SK dari Kepala Sekolah dan telah mendapatkan NUPTK, ia mengupayakan kiranya sebagai pelopor pendidikan di Kabupaten lain, agar Kategori II mendapatkan SK dari Bupati Muba.

Untuk menjawab tuntutan dari K II, Kabid Dikbud Muba Amran mengatakan bahwa persoalan gaji saat ini telah dapat alokasi anggaran 60 miliar yang mana dibayar triwulan menggunakan APBD Muba. “Jadi memungkinkan untuk K II bergaji 1,8 juta perbulan, namun honor lainnya seperti GTT belum dapat” ucapnya.

Masih di sambung oleh pihak pemerintah melalui Keuangan Daerah yakni Kadis PPKAD Muba Mirwan menyampaikan bahwa bisa dibayar perbulan tidak harus triwulan dan setelah ditanya Dikbud uang tersebut akan dikirim ke rekening sekolah.

Seperti di ketahui GTT dan Kategori II di Kabupaten Muba berjumlah 6000 tenaga pendidik yang mana menerima uang honor sebesar Rp 1.000.000 dari APBD dan mendapat pula fungsional Rp 300.000 dari pusat. Pemerintah Daerah berkeinginan Rp 2.300.000 juta perlu dikaji terlebih dahulu dan memungkin kalau Honorer Kategori II Rp 1.800.000. Serta sebagai tuntutan pemerintah akan meminta kewajiban dan mengecek ribuan guru di Muba karena akan kena survei di sekolahannya. Dalam hal ini, Sekda Muba telah melakukan perhitungan jika honorer bergaji perbulan Rp 2.300.000 akan menghabiskan 250 miliar sedangkan kalau Rp 1.800.000 mencapai 156 miliar.

Akhir RDP tersebut di Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Muba, menyapakati sesuai dalam catatan Berita Acara (BA) memutuskan SK pegawai Honor Ketagori II (K2) dan GTT untuk di terbitkan oleh Bupati Muba paling lambat dua bulan kedepan, diberikan waktu selama 1 bulan kepada pemerintah untuk mengurus gaji yang akan dibayar setiap bulannya, dan kenaikan honor akan dilakukan perhitungan kembali sesuai dengan kinerja dan jam kerja pegawai honor kategori II (K2) PTT, GTT, dan Honor Murni. (Red/R)

Berita Lainnya

PT. Multi Media Informatika Copyright 2017 ©. All Rights Reserved.