Lintas Peristiwa
NEWS TICKER

“Sidang Ajudikasi Perdana” Tgk Abdul Manaf (PDA) Melaporkan KIP Pidie

Kamis, 1 Agustus 2019 | 7:54 pm
Reporter: Saumi
Posted by: Lintas Peristiwa1
Dibaca: 137
Suasana sidang Ajudikasi perdana Kabupaten Pidie. Kamis,

Suasana sidang Ajudikasi perdana Kabupaten Pidie. Kamis, (01/08/2019)

Suasana sidang Ajudikasi perdana Kab. Pidie. Kamis,
Suasana sidang Ajudikasi perdana Kab. Pidie. Kamis, (01/08/2019)
 
 
Sigli LintasPe –
Sidang Ajudikasi Perdana yaitu pembacaan pokok permohonan Tgk Abdul Manaf dari Partai Damai Aceh (PDA) melaporkan Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) kepada Pengawas Pelihan (Panwaslih) Kabupaten Pidie. Kamis, 01/08/2019. 
 
Kemudian dilanjutkan pada jumat 02/08/2019, sidang dengan mendengarkan jawaban dari termohon yaitu KIP. Kita belum bisa mempublikasi kepada publik persoalan ini, kecuali sudah ada keputusan, baru kita umumkan kepada publik. Kata Ketua Panwaslih Kabupaten Pidie, Junaidi, SH. 
 
Panwaslih Pidie baru menggelar sidang ajudikasi perdana yaitu pembacaan pokok permohonan, “baru kita gelar sidang perdana.” Junaidi SH. Menambahkan dengan perkiraan empat kali sidang sudah selesai persoalan tersebut. Setelah nantinya mendengar jawaban termohon maka Panwaslih akan lakukan pengesahan alat bukti dan sidang ke empat merupakan keputusan. 
 
Sedangkan dipihak merasa dirugikan Kuasa Hukum Tgk Abdul Manaf karena dianulir sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie terpilih , apa yang dilakukan KIP Pidie, super berani. Sebab mereka tidak mempelajari dan mengkaji hukum yang lebih dalam. Bahwa dalam Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 tahun 2006 pasal 1 ayat 6 disebutkan Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disebut FKUB adalah Forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara dan pemberdayaan umat beragama, untuk kerukunan dan kesejahteraan umat beragama. “Artinya ini tidak masuk dalam ranah penerima gaji dari pemerintah.” Jelasnya Muzakar, SH.I dan Teuku Safrizal, SH. 
 
Maka tegas Muzakar SH.I Kuasa Hukum Tgk Abdul Manaf, mereka Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie wajib mengembalikan kursi Dewan dan kliennya jangan didiskriminatif, sebab semua sudah sesuai dengan aturan. 
 
“Kita akan segera lapor kasus ini ke DKPP.” pihak Tgk Abdul Manaf persoalan tersebut  akan kami bawa ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akhirnya. (Saumi).

Berita Lainnya

PT. Multi Media Informatika Copyright 2017 ©. All Rights Reserved.