Lintas Peristiwa
NEWS TICKER

Aneh, Bawaslu Mura Bongkar Paksa APK Para Caleg

Sabtu, 1 Desember 2018 | 12:25 pm
Reporter: Winda Camelia
Posted by: lintas peristiwa
Dibaca: 206

Baliho Caleg DPR RI Dapil Sumsel I Nomor Urut 2, Ir. H. Didi Apriadi M.Ak yang ditutup nomor urut partai. Sabtu (01/12/2018)

Suasana Tim Sukses Caleg DPR RI Dapil Sumsel I, Ir. H. Didi Apriadi M. Ak menemui Ketua Panwaslu Kecamatan di Musi Rawas. Sabtu (01/12/2018)

Suasana Tim Sukses Caleg DPR RI Dapil Sumsel I, Ir. H. Didi Apriadi M. Ak berkoordinasi dengan Ketua DPC PPP Mura di Kota Lubuk Linggau. Sabtu (01/12/2018)

Musi Rawas, LintasPe-

Biasanya Alat Peraga Kampanye (APK) dibongkar paksa dan diturunkan kebanyakan tidak berizin dan melanggar aturan yang di tetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Pelanggaran tersebut berupa tata cara pemasangan APK tidak mandiri seperti dipaku atau dipasang dipohon, atau ditiang milik pemerintah (tiang penerangan), ditempat ibadah, lembaga pendidikan, tempat pelayanan kesehatan dan instansi atau gedung milik pemerintah.

Merujuk aturan itu, ada yang aneh di Kabupaten Musi Rawas (Mura). Pasalnya, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas melakukan pencopotan baliho – baliho para calon legislatif di dirumah – rumah warga dan sepanjang jalan dalam Kabupaten tersebut pada masa kampanye.

Berdasarkan pantauan awak media lintaspe, pemasangan APK sudah dilakukan sesuai aturan sejak dimulainya masa kampanye. Aneh Bin Ajaib, di Kabupaten Musi Rawas ini boleh memasang APK namun harus menutup salah satu nomor urut, yakni nomor urut partai atau nomor urut kandidat.

Marzuki, salah satu tim sukses calon legislatif (caleg) DPR RI Nomor urut 2, Ir. H. Didi Apriadi M. Ak mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Panwaslu terkait penertiban baliho tersebut, ia meminta untuk dipasangkan kembali APK caleg yang didukungnya.

“Saya heran, kok di Musi Rawas ada aturan seperti itu, boleh memasang APK namun harus menutup salah satu nomor urut, yakni nomor urut partai atau nomor urut kandidat, sedangkan di Lubuk Linggau maupun Kabupaten / Kota lainnya tidak ada aturan seperti itu”, ucapnya.

Menanggapi aturan itu, Marzuki pun kembali memasangkan baliho dengan melakukan penutupan nomor urut partai. “Kami ambil lagi APK di panwaslu, karena pencopotan baliho itu jumlah nya tidak lah sedikit, kurang lebih 150 baliho. Kami pun memasangkan kembali dengan menutup nomor urut partai. Namun baliho yang telah dilepas banyak yang rusak dan sobek”, beber Marzuki saat ditemui awak media di kediamannya di Lubuk Besar Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK) Kabupaten Mura.

Sementara itu, Ketua DPC PPP Musi Rawas, Rudi Hartono didampingi ketua Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan, Erick mengucapkan terima kasih atas kedatangan tim sukses caleg DPR RI nomor urut 2 Ir. H. Didi Apriadi M.Ak.

Disampaikannya bahwa pihak nya terus menggalang komunikasi baik caleg DPRD Kabupaten / Kota, Provinsi maupun DPR RI guna membesarkan partai dengan bersosialisasi kepada masyarakat agar memilih PPP. 

Mengenai aturan Bawaslu Kabupaten, pihaknya pernah ribut masalah atribut, karena banyak yang dirusakkan dan hilang seperti baliho Eva Susanti “Kami bukan keras tapi tegas, Undang – undang ada, aturan jelas. Mengenai hal itu, sudah kami tegaskan. Telah kami surati, tapi tidak ada tanggapan“, jelasnya.

Terpisah, Ketua Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Mura, Irawan ditemui awak media lintaspe di kediamannya di Kelurahan Muara Beliti menjelaskan pihaknya dapat intruksi Bawaslu Kabupaten bahwa baliho atau spanduk yang mencantumkan Nomor urut partai dan nomor urut calon harus dilepas semua. Sabtu (01/12/2018)

“Sesuai intruksi, boleh memasang spanduk, asal salah satu nomor urut partai atau calon ditutup. Hal ini dilakukan karena KPU belum mengeluarkan APK dan harusnya para caleg boleh memperbanyak APK namun desainnya harus sesuai dengan yang di keluarkan oleh KPU”, terang Irawan. 

Maka dari itu, lanjutnya. Banyak APK para caleg yang berinisiatif buat sendiri sebelum KPU memfasilitasi APK. “Itu tidak diperbolehkan. Sebelumnya telah di buat kesepakatan pada tanggal 03 November 2018 di ruang pertemuan Hotel Hakmaz Taba Kota Lubuk Linggau, rapat koordinasi tahapan kampanye Pemilu Pileg dan Pilpres 2019, bersama pengurus partai  se – Kabupaten Mura, KPU Mura dan Bawaslu Mura”, tambahnya.

Sambungnya. Adapun hasil kesepakatan pada hari itu, yakni pelepasan APK dilakukan oleh peserta pemilu, pelepasan APK mulai tanggal 03 -10 November, dan apabila melewati tenggat waktu yang telah disepakati bersama, maka pelepasan APK dilakukan oleh Bawaslu Mura bersama Pol – PP. 

“Mungkin DPC PPP kurang sosialisasi kepada caleg – caleg nya mengenai hal ini atau tidak datang, coba dia sosialisasi dengan caleg untuk menutupi nomor urutnya. Jika kurang puas dengan jawaban saya, silahkan datang ke kantor Bawaslu Kabupaten. Karena kami selaku Panwaslu Kecamatan hanya melaksanakan perintah dari Bawaslu Mura”, pungkasnya.

Sampai diterbitkan nya berita ini, awak media lintaspe telah berupaya mendatangi sekretariat Bawaslu Mura namun tidak ada ditempat, dan menghubungi ketua Bawaslu Mura, Oktureni Sandhra Kirana S.pd di nomor telepon 081367500*** dan mencoba menemui nya di Merasi Kota Lubuk Linggau. (WindaC) 

Berita Lainnya

PT. Multi Media Informatika Copyright 2017 ©. All Rights Reserved.