Lintas Peristiwa
NEWS TICKER

Asuransi Kematian Pemkab Muba Tuai Keluhan

Sabtu, 9 Maret 2019 | 1:30 pm
Reporter: Red.
Posted by: redaksi
Dibaca: 566

Ketua JPKP Muba Zilkarnain, Sekretaris JPKP Muba Cholidah, Ketua RW 01 Amrullah Mapala dan Ketua RT 07 Ahalim saat berbincang mengenai asuransi kematian, Sabtu, (09/03/18)

Ketua JPKP Muba Zilkarnain, Sekretaris JPKP Muba Cholidah, Ketua RW 01 Amrullah Mapala dan Ketua RT 07 Ahalim saat berbincang mengenai asuransi kematian, Sabtu, (09/03/19)

Sekayu Muba LintasPe –

Diduga hilangnya program Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Kab. Muba) Provinsi Sumatera Selatan (Prov. Sumsel) menimbulkan kersahan masyarakat muba.

Program yang dimaksud adalah program asuransi kematian masyarakat muba.

“Dari dugaan hilangnya program tersebut, masyarakat merasa sangat kecewa, pasalnya tidak ada penyampaian dari pemerintah baik secara langsung ataupun sosialisasi berupa edaran kemasyarakat melalui aparat baik kelurahan maupun desa”, hal ini dikatakan A Halim salah satu rukun tetangga (RT) 07 di Kelurahan (Kel.) Serasan Jaya Kab. Muba di teminal randik Kel. Kayuara Kab. Muba, Sabtu, (09/03/19)

“Asuransi kematian itu tidak jelas masih ada atau tidak dan kurang tepat sasaran, ada masyarakat yang masih bisa mendapatkan asuransi kematian dan rata-rata penerimanya adalah orang yang bisa dikatakan mampu”, papar halim.

Sama dengan yang dikatakan Amrullah Mapala Ketua Rukun Warga (RW) 01 kel. soak baru kab. muba.

Dikatakannya bahwa penerima asuransi kematian itu adalah orang yang tercantum dalam data base, pertanyaannya data base yang mana dan data tahun kapan data itu.

“Saya yakin data itu adalah data yang tidak sesuai dengan keadaan masyarakat yang pantas menerima asuransi kematian, saya selaku rt tidak ada kepentingan dalam hal ini, kami adalah bagian dari pemerintah tapi kami sendiri tidak pernah diberikan informasi yang kongkrit sabagai bahan kami menjawab pertanyaan masyarakat”, Kata Amrullah.

“Jelasnya masyarakat sangat dirugikan dengan hilangnya atau diduga tidak transparansinya pemerintah akan program asuransi kematian di kab. muba ini”, Tegas Amrullah.

Ketua Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Zulkarnain bersama Sekretaris JPKP Muba Cholidah menyayangkan hal ini terjadi.

“Kami merasa punya kewajiban dengan situasi yang dihadapi masyarakat saat ini, kami akan bantu masyarakat dan pemerintah agar bisa memberikan informasi terkait baik mengenai kreteria penerima asuransi kematian ataupun syarat lain yang wajib dipenuhi penerima asuransi kematian.

“Program Asuransi Kematian ini adalah program yang sangat positif bagi masyarakat dan pemerintah apabila dilakukan sesuai dengan prosedur”, Tutup Zulkarnain.

Sementara Bidang kesejaheraan masyarakat pemkab muba belum bisa belum memberikan informasi terkait masalah ini.(red) 

Berita Lainnya

PT. Multi Media Informatika Copyright 2017 ©. All Rights Reserved.