Lintas Peristiwa
NEWS TICKER

Di Duga KSOP Gunungsitoli Kangkangi Peraturan Menteri Perhubungan.

Kamis, 28 November 2019 | 7:57 am
Reporter: Selamat Harefah
Posted by: Lintas Peristiwa1
Dibaca: 487
Krisman zebua ketua laskar merah putih & muhamad ILYAS BATU BARA selaku Kepala KSOP Photo diambil pada tanggal 19/11/2019, dikantor KSOP di Jln. Yos Sudarso no 194.

Krisman zebua ketua laskar merah putih & muhamad ILYAS BATU BARA selaku Kepala KSOP Photo diambil pada tanggal 19/11/2019, dikantor KSOP di Jln. Yos Sudarso no 194.

Krisman zebua ketua laskar merah putih & muhamad ILYAS BATU BARA selaku Kepala KSOP Photo diambil pada tanggal 19/11/2019, dikantor KSOP di Jln. Yos Sudarso no 194.
Krisman zebua ketua laskar merah putih & muhamad ILYAS BATU BARA selaku Kepala KSOP, Photo diambil saat konfirmasi pada tanggal 19/11/2019, dikantor KSOP di Jln. Yos Sudarso no 194.

 

Gungsitoli LintasPe –

Masuknya kapal pengangkutan bahan bakar minyak yang diperuntukan untuk PLN area Nias yang bersandar di dermaga pelabuhan gunungsitoli, di duga tidak memiliki izin bongkar dari KSOP. Kamis, ( 28/11/2019 ).

Nakhoda kapal pengangkut bahan bakar minyak memaparkan kepada awak media tentang bersandarnya kapal di dermaga pelabuhan gunungsitoli.

“Kapal yang saya Nakhodai ini sudah persetujuan KSOP sesuai surat yang telah kami terima, sehingga kami dapat membongkar bahan bakar minyak tersebut dan juga silahkan konfirmasi kepada agen serta kepada rekanan yang menyuplai minyak ini”, paparnya.

Muhammad ILYAS Bara Bara selaku kepala kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan (KSOP), menjelaskan terkait surat izin bongkar bahan bakar minyak yang di angkut oleh kapal tanker pelita laut diperuntukan untuk PLN Area Nias, menjelaskan kepada awak media saat konfirmasi.

“Kalau surat Izin bongkar nya pak sudah dikeluarkan dari kantor kita sendiri, yaitu surat persetujuan kegiatan di bandara yang artinya itu sama seperti surat izin bongkar di dermaga pelabuhan”, ungkapnya dengan nada jawab mengelak.

Sehingga Krisman Zebua selaku ketua koordinator LASKAR MERAH PUTIH sekepulauan Nias menanggapi masuknya kapal pengangkut bahan bakar minyak yang diperuntukan untuk PLN Area Nias”, ia menjelaskan.

“Bahwa Kapal pelita laut pengangkut BBM itu di duga tidak memiliki izin resmi dari pihak KSOP, sebab dari keterangan bahasa Muhammad Alyas Batu Bara menerangkan surat yang telah dikeluarkan dari kantor yaitu surat persetujuan kegiatan di bandara sebenarnya tidak sama artinya dengan ” IZIN” sebab untuk mendapatkan keluarnya izin tersebut telah diatur dalam PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PM 51 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PELABUHAN LAU, pasal 31 sampai pada pasal 35, yang mana bunyi pasal tersebut yaitu : Pasal 31 (1). Untuk memperoleh izin usaha sebagai Badan Usaha Pelabuhan, pemohon menyampaikan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) dan ayat (5) sesuai dengan format Contoh pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini, (2). Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Direktur Jenderal melakukan evaluasi dan penelitian persyaratan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, (3). Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan sesuai dengan format Contoh 2 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (4).Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diajukan kembali setelah persyaratan dilengkapi. (5).Apabila berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian persyaratan terpenuhi, Menteri dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja menerbitkan izin usaha Badan Usaha Pelabuhan sesuai dengan format Contoh 3 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (6). Izin usaha Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku selama 5 (lima) tahun.

Pasal 32 Badan Usaha Pelabuhan yang telah mendapatkan izin dari Direktur Jenderal dan memperoleh konsesi dari Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan wajib melaporkan kegiatannya secara berkala setiap bulan kepad Direktur Jenderal. Pasal 33 (1) Penetapan Badan Usaha Pelabuhan yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan pada pelabuhan yang berubah statusnya dari pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial menjadi pelabuhan yang diusahakan secara komersial dilakukan melalui pemberian konsesi dari Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan. (2) Pemberian konsesi kepada Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 34 (1) Dalam melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan, Badan Usaha Pelabuhan wajib : a. menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan; b. memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah; c. menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban pada terminal dan fasilitas pelabuhan yang dioperasikan; d. ikut menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban yang menyangkut angkutan di perairan; e. memelihara kelestarian lingkungan; f. memenuhi kewajiban sesuai dengan konsesi dalam perjanjian; dan g. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, baik secara nasional maupun internasional. (2) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan izin Badan Usaha Pelabuhan setiap 2 (dua) tahun sekali. (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi perubahan data pada izin Badan Usaha Pelabuhan, paling lama 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan, Badan Usaha Pelabuhan wajib melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk dilakukan penyesuaian, Pasal 35 (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Badan Usaha Pelabuhan wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan sekali. (2). Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. arus kunjungan kapal; b. arus bongkar muât peti kemas dan barang; c. arus penumpang; d. kinerja operasional; dan e. kinerja peralatan dan fasilitas. (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Direktur Jenderal melakukan evaluasi dalam rangka pemenuhan standar kinerja operasional pelabuhan”, ucap krisman.

Sehingga berita ini ditayangkan tetap belum bisa dikonfirmasi kepada pihak pelindo selaku penyedia jasa pelabuhan dan pihak keagenan serta pihak rekanan penyuplai bahan bakar minyak, dikarenakan berada di luar daerah.(Selamat Harefah)

Berita Lainnya

PT. Multi Media Informatika Copyright 2017 ©. All Rights Reserved.