Lintas Peristiwa
NEWS TICKER

Gaji Guru Honorer K2 Disama Ratakan Dengan Instansi Pemerintah

Senin, 24 September 2018 | 5:08 pm
Reporter: Winda Camelia
Posted by: lintas peristiwa
Dibaca: 433

Foto bersama usai penyerahan SPK Guru Honorer K2 di Kabupaten Muba. Senin (24/09/2018)

Ketua DPRD Muba memberikan sambutan pada penyerahan SPK Guru Honorer K2 di Kabupaten Muba. Senin (24/09/2018)

Suasana penandatanganan dan penyerahan SPK Guru Honorer K2 di Kabupaten Muba. Senin (24/09/2018)

 
Muba Sumsel LintasPe-
 
Sebanyak 310 guru honorer K2 di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) melakukan penandatanganan dan penyerahan Surat Perjanjian Kerja (SPK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muba di aula SMK N 1 Sekayu. Senin (24/09/2018).
 
Guru honorer K2 tersebut terdiri dari tingkat TK/RA 3 orang, SD/MI 263 orang dan SMP/MTS 44 orang. Untuk besaran gaji yang diterima disama ratakan dengan instansi pemerintah sebesar Rp 1.800.000 per bulan, SPK berlaku mulai 1 September – 31 Desember 2018, dan dapat diperpanjang lagi apabila disetujui dua belah pihak sebelum satu bulan masa berakhirnya SPK. 
Dalam sambutan Bupati Muba, H Dodi Reza Alex Noerdin disampaikan oleh Asisten Bidang Administrasi Umum, H Ibnu Saad SSos MSi saat dikonfirmasi awak media lintaspe menyampaikan mengenai kenaikan gaji para guru honorer, pihaknya akan disama ratakan dengan honorer instansi pemerintah yakni 1.800.000. Menurutnya, itulah kemampuan pemerintah untuk tahap ini, untuk tahap berikutnya pihaknya melihat keuangan negara dan perkembangan data kekurangan.
 
“Pada hari ini kita memberikan legalitas terhadap 310 honorer K2, datanya sudah valid, insya allah ada nilai positifnya dalam menerima SPK ini, mudah – mudahan kedepan menjadi tolak ukur dalam melaksanakan tugasnya mencerdaskan anak bangsa ini. Hal ini juga merupakan bentuk komitmen pemerintah memperhatikan dan memperjuangkan pahlawan bangsa ini yakni guru, “ujarnya.
 
Perjuangan Honorer K2, sambungnya. Tentunya tak terlepas dukungan dari pihak legislatif dan eksekutif. Pada dasarnya kebijakan nasional lah yang membuat hasil perjuangan Pemkab belum terealisasi maksimal.
 
“Terkait harapan honorer K2 menjadi PNS, Pemkab Muba tidak bisa melakukan hal – hal yang bertentangan dengan peraturan Undang – undang, andaikan ada sedikit cela pasti kabupaten kita paling awal melengkapi administrasi untuk formasi khusus pengangkatan K2 baik dibidang pertanian, kesehatan, transportasi maupun guru, “jelasnya.
 
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Muba, Abusari Burhan SH MSi yang turut hadir menyampaikan, ucapan syukur atas telah dilaksanakannya penandatanganan dan penyerahan SPK bagi honorer K2.
 
“Kita semua sama-sama mengetahui bagaimana perjuangan legislatif dan eksekutif untuk memikirkan nasib para honorer K2 ini, saya selaku wakil rakyat yang selalu di disampaikan aspirasi dari K2 tentu merasa beban moral jika tidak mendapatkan solusi bagi K2, akhirnya perjuangan selama ini tidak sia-sia, semoga kedepan kebijakan pemerintah bisa lebih mengedepankan peningkatan kesejahteraan guru”, ucapnya. (WindaC)
 

Berita Lainnya

PT. Multi Media Informatika Copyright 2017 ©. All Rights Reserved.