Lintas Peristiwa
NEWS TICKER

Hak Plasma Kebun Belum Tuntas, Warga Unjuk Rasa

Kamis, 12 September 2019 | 9:00 pm
Reporter: Winda Camelia
Posted by: lintas peristiwa
Dibaca: 178

Suasana Kasat Polpp temui para aksi unjuk rasa didepan Kantor Pemda. Kamis (12/09/2019)

Suasana Kasat Polpp temui para aksi unjuk rasa didepan Kantor Pemda. Kamis (12/09/2019)[/caption]

MUBA LINTASPE-

Dalam rangka penyelesaian hak kebun plasma PT IAM didesa Bailangu dan Bailangu Timur atas nama Kelompok Satoto Waliun sebanyak 253 KK yang belum tertuntaskan hingga kini, warga kembali melakukan unjuk rasa didepan kantor DPRD Muba dan dilanjutkan didepan Kantor Bupati Muba. Kamis (12/09/2019).
 
Satoto Waliun CS selaku Orator Aksi dalam kesempatan tersebut menyatakan sikap bahwa pihaknya menolak Keputusan Bupati No : 457/KPTS – DISBUN / 2019 tentang Penetapan Peserta Plasma PT IAM yang berasal dari Desa Bailangu dan Bailangu Timur Kecamatan Sekayu dalam wadah KUD Mutiara sebanyak KK desa bailangu 1390 KK, total 476 Ha dengan Luas Per KK 0,34, dan dengan luas lahan per KK 0,15 Ha.
 
“Maka dengan ini kelompok Satoto Waliun Cs meminta kepada DPRD Muba untuk merekomendasikan segera kepada Bupati Muba untuk mencabut SK tersebut atau ditinjau ulang dan dibatalkan. Karena kami merasa dirugikan oleh Pemkab berdasarkan SK Bupati No :  584 / KPTS – DISBUN / 2019”, ucapnya saat menyampaikan aspirasi di depan Kantor DPRD Muba.
 
Menurutnya, pemerintah tidak serius menyelesaikan persoalan ini, karena sampai saat ini Pemkab Muba belum melaksanakan perintah berdasarkan hasil rapat tertanggal 18 Februari 2019, yang mana memerintahkan Kepala Dinas Perkebunan untuk rapat Internal tim dengan PT Inti Agro Makmur (IAM) didesa bailangu dan bailangu timur.
 
“Untuk itu, kami meminta Pimpinan atau Ketua dan Anggota DPRD Muba untuk mendampingi dan memfasilitasi masyarakat menghadap dan menemui Bapak Bupati Muba terkait surat rekomendasi Ketua DPRD Muba rapat tertanggal 14 Januari 2019”, pintanya.
 
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Muba sementara, Sugondo mengatakan bahwa pihaknya selaku wakil rakyat, yang paling utama selaku DPRD yang dalam hal ini bukan sebagai pengambil keputusan untuk memfasilitasi. Pihaknya nanti akan membuat semacam surat untuk di koordinasikan dengan stakeholder terkait dan dikonsultasikan terlebih dahulu.
 
“Akan kami kaji terlebih dahulu dengan harapan masalah dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Mohon bersabar dalam mengambil putusan ini, secepat nya apa yang menjadi aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti. Apa yang disampaikan bapak / ibu akan kami okomodir. Mohon maaf belum bisa menanggapi karena fraksi kami belum terbentuk, kedepan akan kami buatkan surat ke Bupati”, ujarnya.
 
Terpisah, Koordinator Lapangan, Firman Wazir CS menambahkan akibat Pemkab Muba tergugat di PTUN Palembang No : 65 / G / 2016 PTUN Palembang, kami sudah diterbitkan SK No :  584 / KPTS – DISBUN / 2019 tanggal 22 Agustus 2016 dengan luas 316,25 Ha masing-masing per KK mendapatkan 1,25. “Kami dirugikan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) baik luas lahan yang kami dapatkan maupun biaya yang kami habiskan”, beber Firman pada saat unjuk rasa di depan Kantor Bupati Muba.
 
Dalam hal ini, pihaknya menyatakan sikap bahwa lahan seluas 210 Ha yang terletak di Pematang Sungai Jernih dan Sabah Penimbang atas nama Firman CS, Usman CS, masyarakat Desa Bailangu dan Herman Cs masyarakat lumpatan II lahan yang distatus KOA diambil dan di kuasai kembali yang diserobot oleh PT IAM.
 
“Sebelum ada kejelasan hak kepemilikan lahan 680 Hektar harus distatus KOA kan, kepada Kapolres dan Dandim 0401/Muba dapat memberikan pengawalan pada saat pemortalan dilapangan hingga selesai, supaya tidak terjadi hal – hal yang tidak diinginkan”, pintanya.
 
Lebih lanjut, kepada Kapolres Muba pihaknya meminta untuk melakukan penyelidikan terhadap permasalahan lahan seluas 1.700 Ha di PT IAM, 
 
“Apabila berdasarkan fakta dokumen dan fakta lapangan didapati ketidak sesuaian yang berakibat merugikan masyarakat dan melanggar peraturan tentang usaha perkebunan maka kami minta kepada Bupati Muba Hak Guna Usaha (HGU) ditinjau ulang dan ditangguhkan dan izin lokasinya dicabut”, tegasnya.
 
Kasat Pol PP Joni Martohonan Simanungkalit mewakili Pemerintah mengucapkan terima kasih telah menyampaikan aspirasi dengan tertib.
 
“Saya telah mencatat hal hal yang menjadi tuntutan masyarakat, dan segera akan kami sampaikan kepada pimpinan. Sebagai masukan dari saya, jika kurang puas, silahkan melalui jalur hukum jadi bisa kita pastikan salah benarnya”, pungkas Joni.
 

Berita Lainnya

PT. Multi Media Informatika Copyright 2017 ©. All Rights Reserved.