Lintas Peristiwa
NEWS TICKER

Ini Dia Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Muba 2017

Senin, 16 April 2018 | 5:22 pm
Reporter: Winda Camelia
Posted by: lintas peristiwa
Dibaca: 129

Suasana menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya mengawali rapat paripurna. Senin (16/04/2018)

 
 
Muba LintasPe-
 
Dalam rapat paripurna masa persidangan I rapat ke 10, Plt Bupati Muba Beni Hernedi sampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Muba Tahun Anggaran 2017, yang meliputi Laporan realisasi APBD, Laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan BUMD dan laporan keuangan desa. Rapat berlangsung dengan khidmat di ruang rapat paripurna DPRD Muba, yang di pimpin oleh Ketua DPRD di wakili oleh Sugondo. Senin (16/04/2018)
 
“Dari laporan keuangan ini kita dapat mengetahui realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan yang telah ditetapkan dan dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”, ujar Plt Bupati Muba.
 
Selain itu, sambungnya. Laporan keuangan juga menyajikan antara lain informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran, informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan, informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah (Pemda) serta hasil-hasil yang telah di capai, informasi mengenai cara Pemda mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kasnya, informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemda berkaitan dengan sumber sumber penerimaannya baik jangka pendek maupun jangka panjang dan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemda sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
 
Secara garis besar, adapun pokok-pokok pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017 berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI yakni pertama, anggaran pendapatan daerah yang ditetapkan sebesar Rp 2.876.720.058,53 terealisasi sebesar Rp 2.642.776.006.641, 88 atau 91,87 % dengan rincian anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 226.673.797.781,00 terealisasi sebesar Rp 209.410.035.753,13 atau 92,38 %. Dan anggaran pendapatan daerah sebesar Rp 2.650.064.209.277,53 terealisasi sebesar Rp 2.343.603.836.888,75 atau 88,44 %. 
 
Lebih lanjut, lain lain anggaran pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 0,00 terealisasi sebesar Rp 89.762.134.000,00 terdiri dari realisasi pendapatan hibah program peningkatan kapasitas penerapan standar pelayanan minimal pendidikan dasar (PKP-SPM) sebesar Rp 692.334.000,00 dan realisasi pendapatan dana bantuan operasional sekolah sebesar Rp 89.069.800.000,00.
 
“Kedua, anggaran belanja sebesar Rp 2.877.072.560.238,00 terealisasi sebesar Rp 2.619.480.025.846,46 atau 91,06 % dengan rincian anggaran belanja pegawai sebesar Rp 945.429.281.400,00 dan realisasi sebesar Rp 808.219.600.974,00 atau sebesar 85,49 %. Dan anggaran dasar belanja barang  Rp 804.020.387.590,00 dan realisasi sebesar Rp 786.019.849.335,00 atau sebesar 97,76 %”, ungkapnya.
 
Pada point ketiga, anggran belanja Subsidi sebesar Rp 14.608.477.500,00 dan realisasi sebesar Rp 14.608.477.500,00 atau sebesar 100,00%. Keempat, anggaran belanja hibah sebesar Rp 31.954.525.000,00 dan realisasi sebesar Rp 278.835.031.600,00 atau sebesar 89,82%. Kelima, anggaran belanja modal tanah sebesar Rp 32.251.980.000,00 dan realisasi sebesar Rp 15.114.059.290,00 atau sebesar 46,86%.
 
“Keenam, anggaran belanja modal peralatan dan mesin Rp 76.025.374.888,00 terealisasi sebesar Rp 77.920.401.703,46 terdiri dari realisasi belanja peralatan mesin yang dianggarkan sebesar Rp 70.889.116.913,46 dan realisasi belanja bantuan operasional sekolah (BOS) yang tidak dianggarkan sebesar Rp. 7.031.284.790,00”, tambahnya.
 
Selanjutnya, point ketujuh anggaran belanja modal bangunan dan gedung sebesar Rp 78.460.822.300,00 dan realisasi sebesar Rp 77.076.764.100,00 atau sebesar 98,24 %. Point kedelapan, anggaran belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp 575.346.497.060,00 dan realisasi sebesar Rp 506.912.853.539,00 atau sebesar 88,11 %.
 
“Kesembilan, anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp 4.603.121.000,00 terealisasi sebesar Rp 22.504.938.742,00 terdiri dari realisasi belanja aset tetap lainnya yang dianggarkan sebesar Rp 4.453.775.356,00, realisasi belanja bantuan operasional sekolah (BOS) yang tidak dianggarkan sebesar Rp 18.051.163.386,00. Dan yang terakhir anggaran belanja tak terduga sebesar Rp 3.599.548.500,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.312.563.398,00 atau sebesar 36,46 %”, bebernya.
 
Lanjutnya, Realisasi Pembiayaan netto sebesar Rp 823.279.857,47 yang terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dari penggunaan SILPA tahun lalu sebesar Rp 29.823.279.857,47. Sedangkan Pengeluaran pembiayaan daerah untuk penyertaan modal Pemerintah daerah sebesar Rp 29.000.000.000,00 terdiri dari PDAM Tirta randik sebesar Rp 22.000.000.000,00, PT petro muba holding sebesar Rp 2.000.000.000,00, PT Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel sebesar Rp 5.000.000.000,00.
 
“Untuk tahun anggaran 2017 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 24.119.260.652,89 dengan rincian Kas di Kas Daerah sebesar Rp 8.798.095.954,79, Kas BLUD RSUD Sekayu sebesar Rp 4.374.305.100,09, dan Kas lainnya Rp 8.946.859.598,01 yang terdiri dari saldo kas Dinas Kesehatan pada Fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebesar Rp 8.747.714.452,61, dan saldo Kas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada SD dan SMP Negeri sebesar Rp 199.145.145,40. Kas dan setara Kas merupakan Saldo deposito pada BLUD RSUD sebesar Rp 2.000.000.000,00”, pungkasnya. (WindaC)
 
 
 
 
 

Berita Lainnya

PT. Multi Media Informatika Copyright 2017 ©. All Rights Reserved.