Lintas Peristiwa
NEWS TICKER

Ini Dia Temuan BPK, Pemkab Muba Harus Tindaklanjuti

Senin, 7 Mei 2018 | 5:33 pm
Reporter: Winda Camelia
Posted by: lintas peristiwa
Dibaca: 767

Pansus Raperda, Ziadatulher SE MH sedang membacakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemkab Muba tahun Anggaran 2017 digedung rapat paripurna. Senin (07/05)

Suasana penyampaian Pansus Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemkab Muba tahun Anggaran 2017 digedung rapat paripurna. Senin (07/05)

 

Muba LintasPe-

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, untuk itu Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Pemkab Muba) harus menindaklanjuti temuan tersebut. Demikian yang disampaikan oleh Wakil Ketua Panitia Khusus Raperda Tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintahan Kabupaten Muba Tahun Anggaran 2017, Ziadatulher SE MH dalam laporannya di ruang rapat paripurna DPRD Muba. Senin (07/05/2018)

Kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan tersebut yaitu pengelolaan Kas dan penatausahaan persediaan pada Pemkab Muba belum sepenuhnya tertib, pengelolaan pajak daerah belum memadai, penatausahaan dan pengamanan aset tetap belum tertib, penyajian nilai aset lain-lain belum memadai.

“Selain itu, penyajian laporan keuangan BLUD RSUD sungai lilin dan RSUD Bayung Lencir belum memadai, dana belanja operasional sekolah belum dianggarkan dan kesalahan penganggaran belanja modal dan penyerotan surplus anggaran BLUD RSUD Sekayu Tahun Anggaran 2017 tidak mempertimbangkan likuiditas BLUD RSUD”, ungkapnya.

Adapun, sambungnya. Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yakni poin pertama kelebihan pembayaran tunjangan sertifikasi dan tambahan penghasilan kepada guru PNSD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 24.775.840,00. Poin kedua, Pembayaran Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas pada BLUD RSUD Sekayu sebesar Rp 72.545.268,00 tidak sesuai ketentuan.

“Poin ketiga, Pembayaran Honorarium pengelolaan Dana Kapitasi JKN pada FKTP melebihi ketentuan sebesar Rp 32.709.500,00. Poin keempat, Realisasi perjalanan Dinas pada dua OPD tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp 94.707.800,00. Poin kelima, Badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah belum menetapkan pajak hotel dan pajak restoran sebesar Rp 343.943.570,00”, ujarnya.

Lebih lanjut poin keenam, Kekurangan volume pada pelaksanaan 10 paket pekerjaan jalan, jembatan dan irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp 2.590.636.049,26. Poin ketujuh, Pemanfaat Aset milik Pemerintah daerah kebupaten Muba oleh pihak yayasan Muba Sejahtera Politeknik Sekayu tidak sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan kelemahan – kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Muba agar menindaklanjuti temuan – temuan sistem pengendalian Internal (SPI) dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan tersebut.

“Dalam rapat pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Muba Tahun anggaran 2017, telah dilaporkan oleh Inspektur Kabupaten dan Kepala BPKAD Muba bahwa semua temuan tersebut dalam proses tindak-lanjut”, pungkas Ziadatulher. (WindaC)

 

Berita Lainnya

PT. Multi Media Informatika Copyright 2017 ©. All Rights Reserved.