Lintas Peristiwa
NEWS TICKER

Ir. H. Heri Amalindo, MM Kukuhkan FPDP dari 26 Desa Persiapan

Rabu, 25 April 2018 | 10:44 am
Reporter: ADV HUMAS PEMDA PALI
Posted by: Darul Kutni
Dibaca: 67

Foto Bupati Pali Saat Memberikan Sambutan Pada Acara FPDP di Desa Raja Kecamatan Tanah Abang, Selasa (24/04/2018).

Suasana Saat Bupati Mengukuh kan FPDP di Deda Raja Kecamatan Tanah Abang, Selasa (24/4/2018).

Penyerahan Cindra Mata dari Forum Kades Kepada Anggota DPRD Aka Kholik Darlin, S.Pdi MM

 
Pali Lintaspe –
 
Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Ir. H. Heri Amalindo, MM kukuhkan Forum Pemerintah Desa Persiapan (FPDP) yang tergabung dari 26 Desa Persiapan yang ada diwilayah Kabupaten PALI, berlangsung di Deda Raja Kecamatan Tanah Abang, Selasa (24/04/2018).
 
Dikatakan Ketua Forum Pemerintah Desa Persiapan (FPDP) Kabupaten PALI, Dedi Handayani, “Jumlah anggota FPDP yang dikukuhkan ini sebanyak 26 desa persiapan. Tujuannya untuk mempererat silahturahmi serta menjalin komunikasi yang baik antar desa persiapan. Sehingga, visi misi Bupati Kabupaten PALI cepat terwujud”, ucapnya.
 
Selaku desa persiapan, lanjutnya, “kami (red – FPDP) akan semaksimal mungkin mendukung program pemerintah daerah, dalam membangun PALI untuk mewujudkan PALI Cemerlang Sumsel Gemilang.
 
Namun, dedi juga memintak kepada Bupati Kabupaten PALI agar desa persiapan mendapatkan hak yang semestinya.
 
“Pak Bupati, tidak salah kalau kami juga mendapat hak sama dengan desa induk yaitu kendaraan operasional roda dua untuk menunjang kerja kami,” pintanya.
 
Sementara itu, Bupati Kabupaten PALI H. Heri Amalindo berjanji dalam waktu dekat kendaraan operasional pemerintah desa persiapan segera diberikan.
 
“Sebenarnya hari ini sudah kami siapkan 26 kendaraan roda dua untuk para kades persiapan. Namun, karena masalah administrasi, pemberian kendaraan operasional tertunda dahulu, ya paling satu minggu lagi selesai asal proses administrasinya juga selesai,” ujarnya.
 
Terkait penetapan desa defenitif, Bupati mengaku sangat mendukung hal itu segera terealisasi. Namun, lanjutnya soal penetapan desa defenitif itu ada di pak Gubernur dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
 
“Kalau kami tidak keberatan pak ke – 26 desa persiapan tersebut menjadi defenitif. Namun, proses itu tidaklah cukup pada Pemerintah Kabupaten PALI. Harus diusulkan ke pak Gubernur kemudian lanjut ke Kemendagri RI. Artinya ada proses birokrasi dan administrasi yang harus dilalui,” tutur Bupati PALI Heri Amalindo.(ADV HUMAS PEMDA PALI)

Berita Lainnya

PT. Multi Media Informatika Copyright 2017 ©. All Rights Reserved.