Lintas Peristiwa
NEWS TICKER

IWO : Humas PALI Lakukan Diskriminasi Organisasi Wartawan

Jumat, 14 Februari 2020 | 12:32 pm
Reporter: Hendri irdianto
Posted by: Darul Kutni
Dibaca: 437
photo kantor bupati pali,

photo kantor bupati pali, Jum’at, (14/02/2020)

photo kantor bupati pali,
photo kantor bupati pali, Jum’at, (14/02/2020)

 

 

Pali LintasPe –

Belakangan ini ramai di beritakan media Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) khususnya Humas yang menuai kritik dari organisasi Ikatan Wartawan Online (IWO) yang di akibatkan mengeluarkan surat pengumuman yang di tandatangani oleh Kasubag Humas Alfi Yudi Nasori, SE tertanggal 10 Desember 2019.

Dimana dalam salah satu poin menyatakan untuk kerjasama pemberitaan (advertorial) dengan Pemkab PALI perusahaan media harus mempunyai rekomendasi dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) setempat, sehingga pengumuman tersebut di protes berbagai wartawan yang bukan anggota PWI.

“Atas nama pribadi selaku wartawan dan pemilik media juga selaku Ketua IWO PALI, sangat menyayangkan atas keputusan Humas Pemkab PALI untuk kerjasama media harus ada surat rekomendasi dari PWI, ini bentuk diskriminasi kepada organisasi wartawan lainnya tentunya IWO dan kepada para wartawan”, ujar Efran selaku Ketua DPD IWO Kab. PALI.

Kebijakan dengan terbitnya pengumuman tersebut mencederai tugas dan fungsi wartawan.

“Ini jelas-jelas kebijakan yang tidak punya landasan hukum, dan mencederai tugas dan fungsi wartwan”, tegas Erfan.

Guna menangapi surat pengumuman yang di keluarkan tersebut Humas Pemkab. PALI serta di nilai tidak mengakui organisasi jurnalis yang lain DPD IWO Kab. PALI akan melayangkan surat protes.

“Menindak lanjuti surat pengumuman yang di anggap tidak mengakui keberadaan Organisasi jurnalis selain PWI, maka DPD IWO PALI akan melayangkan surat protes yang di tujukan ke Pemkab. PALI”, ucap Efran dengan berapi-api.

Sementara itu Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Wartawan Online, Jodi Yudhono menyampaikan di Grup Leader IWO (12/02/19)mengatakan bahwa pada saat pelantikan IWO PALI tanggal 2 April 2019 di Gedung Rumah Dinas Bupati PALI jelas organisasi IWO sederajat dengan PWI.

“Saya kira kita pernah satu meja dengan bupati Pali dan disaksikan kawan-kawan IWO dan organisasi lainnya termasuk PWI mengenai kedudukan dan sikap IWO sederajat dengan PWI dan kebijakan tersebut jelas keliru”, ungkap Jodi Yudhono.

Dia juga memerintahkan agar perihal ini disampaikan kepada Bupati PALI yang juga selaku Dewan Kehormatan IWO PALI.

Ketua Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Nusantara ( BERNAS ) yang di minta pendapatnya oleh media mengatakan bahwa, seharusnya Humas Pemda PALI memperlakukan semua organisasi PERS yang sudah berbadan hukum dan terdaftar di Kemenkumham.

” Menurut kami humas PALI tidak boleh pilih kasih, mestinya semua organisasi wartawan diberi kesempatan yang sama, tidak hanya PWI saja, maka seharusnya rekomendasi bukan hanya dari PWI saja, namun juga dari organisasi wartawan atau pun organisasi Pers lainnya, sehingga tidak terkesan ada kerjasama khusus antara humas Pemkab PALI dan PWI dan terkesan ada unsur monopoli,” ucap Zai.

Saat di konfirmasi pihak Humas Pemkab. PALI menyatakan surat pengumuman tersebut perintah atasan.

“Bahwa kebijakan yang diambil terkait syarat kerjasama seluruh media dengan Humas Pemkab PALI atas perintah atasan”, jelas Kasubag humas Pemkab Pali Alfi Yudi Nasori,SE.

Beberapa waktu lalu ada pertemuan Dengan pimpinan redaksi beberapa media baik cetak maupun elektronik, di Hotel Tartan Inn Banjarmasin, Kamis (6/2/2020) dengan dewan Pers Kanalkalimantan.com.

“Dewan Pers tidak pernah meminta pemerintah daerah untuk tidak bekerjasama dengan perusahaan media yang belum terfaktual oleh Dewan Pers,” ungkap Muhammad Nuh selaku ketua Dewan Pers (dikutip dari @kanalkalimatan.com Diterbitkan pada 6 Februari 2020 Diunggah oleh Andy Arfian).

Perihal kerjasama antara Pemkab dan Media Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun pun menambahkan apa yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pers tersebut.

“Tidak masalah adanya kerjasama antara media dengan pemerintah daerah, selama media tersebut merupakan sebuah perusahaan berbadan hukum. Dewan Pers tidak pernah mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa media yang boleh bermitra dengan pemerintah itu (harus terverifikasi). Tidak ada surat itu,” tambah Hendry (dikutip dari @kanalkalimantan.com).

Terpenting bagi Dewan Pers, perusahaan media itu berbadan hukum dengan adanya penanggungjawab utama. “Sesuai Undang-undang Pers, itu saja cukup sebenarnya. Tidak harus terverifikasi, tapi kalau memang terverifikasi artinya telah teruji secara administratif,” tambah Hendry (dikutip dari @kanalkalimantan.com) (Hendri Irdianto)

Berita Lainnya

PT. Multi Media Informatika Copyright 2017 ©. All Rights Reserved.