Lintas Peristiwa
NEWS TICKER

Kepala BPPRD Muba dan Lurah Edi Heriyanto ; Terkait Pajak dan Restribusi Daerah “UU dan Edaran Bupati Sebagai Dasar Bekerja”

Jumat, 11 Mei 2018 | 5:27 pm
Reporter: Red.
Posted by: Darul Kutni
Dibaca: 1370
Kepala BPPRD H Zabidi, SE., M.Si didampingi Kabsubbid Pendataan PBB dan BPHTB Rafiansyah, SE., M.Si, Lurah Serasan Jaya Edi Heriyanto, SH, Kasubbud Penagihan Kebertan PBB BPHTB Maryanto, S.IP dan Sekretaris Lurah Serasan Jaya Kecamatan Sekayu Aka Anggara Saputra, S.STP . lintasperitiwa.com

Kepala BPPRD H Zabidi, SE., M.Si didampingi Kabsubbid Pendataan PBB dan BPHTB Rafiansyah, SE., M.Si, Lurah Serasan Jaya Edi Heriyanto, SH, Kasubbud PK PBB BPHTB Maryanto, S.IP saat menyerahkan UU-RI N0. 28 thn 2009 tentang PD dan RD Kantor BPPRD Kab. Muba. Jum'at, (11/05/2018).

Kepala BPPRD H Zabidi, SE., M.Si didampingi Kabsubbid Pendataan PBB dan BPHTB Rafiansyah, SE., M.Si, Lurah Serasan Jaya Edi Heriyanto, SH, Kasubbud Penagihan Kebertan PBB BPHTB Maryanto, S.IP dan Sekretaris Lurah Serasan Jaya Kecamatan Sekayu Aka Anggara Saputra, S.STP . lintasperitiwa.com

Kepala BPPRD H Zabidi, SE., M.Si didampingi Kabsubbid Pendataan PBB dan BPHTB Rafiansyah, SE., M.Si, Lurah Serasan Jaya Edi Heriyanto, SH, Kasubbud Penagihan Kebertan PBB BPHTB Maryanto, S.IP dan Sekretaris Lurah Serasan Jaya Kecamatan Sekayu Aka Anggara Saputra, S.STP

Sekayu Muba LintasPe –

Masyarakat jangan berpikir negatif tentang apa yang saya lakukan terkait Pajak dan Restribusi Daerah,  ini semua demi kemudahan masyarakat itu sendiri kedepannya

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melakukan penandatangan MoU antara Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan (Sumsel) dan Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka koordinasi optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka dari itu Pemerintah Musi Banyuasin mengeluarkan surat edaran Nomor : 065/ 051/ BPPRD/2017, yang ditandatangani Pj. Bupati Musi Banyuasin H. Yusnin. Hal ini dikatakan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD) H Zabidi, SE., M.Si diruang kerjanya lantai dua (2) di Jalan Kolonel Wahid Udin Kelurahan Serasan Jaya (Kel. Serasan Jaya) Kecamatan Sekayu (Kec. Sekayu) Kabupaten Musi Banyuasin (Kab. Muba). Jum’at (11/05/2018).

“Sesuai dengan surat edaran tersebut yang pada intinya meminta para perangkat daerah agar melakukan komunikasi intensif kepada kementerian teknis terkait secara hirarkis berjenjang terhadap kegiatan-kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pembiayaan Belanja Negara (APBN), berikut melakukan pelayanan secara optimal terhadap hak-hak Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan keperluan pribadi yang terkait organisasi seperti pinjaman koperasi/perbankan, akad kredit perumahan dan lain-lain disertai dengan persyaratan melampirkan bukti lunas kewajiban selaku Warga Negara misalnya bukti lunas restribusi, PBB, BPHTB dan pajak daerah tahun berjalan dan tahun sebelumnya”, jelas H Zabidi.

Lanjut H. Zabidi, pada poin kelima surat edaran tersebut meminta kepada Lurah dan Kepala Desa (Kades) agar melakukan pelayanan secara optimal terhadap warganya dalam hal apapun seperti penerbitan Surat Keterangan, Pernyataan dan lain-lain dengan mempersyaratkan bukti pelunasan kewajiban warga seperti PBB, kecuali surat keterangan miskin, keterangan kematian dan KTP, Kartu Keluarga serta Akte Kelahiran.

Lurah Serasan Jaya Edi Herianto juga menjelaskan bahwa terkait sebelumnya diberitakan di website media online lintasperistiwa.com-lurah-edi-heriyanto-sh-memaksa-bayar-pbb-belum-terutang-warga-mengeluh-bahkan-menangis, tertanggal 06 mei 2018  terkait sikap yang ia lakukan sebagai lurah serasan jaya yang dianggap arogan dan tidak bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan warga beberapa rumah tangga (RT) di wilayah Kelurahan Serasan Jaya.

“Saya sebagai lurah melakukan tugas sesuai dengan surat edaran Bupati Muba dan seperti yang disampaikan Kepala BPPRD pak H Zabidi bahwa kami bertanggung jawab pada setiap tahapan mulai perencanaan sampai pada pencapaian target PAD”, kata Edi Heriyanto.

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia (UU-RI) Nomor : 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restibusi Daerah, sambungnya. Pada poin ke sepuluh pasal 1 dijelaskan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah demi kemakmuran rakyat.

“Jadi apa yang saya lakukan ini adalah bentuk upaya kerja agar menumbuhkan kesadaran masyarakat akan betapa pentingnya membayar pajak, kedepannya masyarakat secara perlahan-lahan namun pasti akan berusaha membayar kewajibannya sebagai warga negara RI, memang resiko yang kami hadapi pasti berat tapi apa boleh buat itulah resiko yang mau tidak mau kami terima, tapi yakinlah kami akan berusaha sebaik mungkin dan pasti ada kebijakan yang sebaiknya kami lakukan yang sudah tentu melalui berbagai proses sesuai aturan dan Insya Allah ini bermanfaat”, tambahnya.

Dalam kesempatan itu, ia mengatakan bahwa di tahun 2018 ini khusus kelurahan serasan jaya mempunyai langkah-langkah pencapaian pajak yang maksimal bahkan diluar target.

“Jadi saya harap masyarakat jangan berpikir negatif tentang apa yang saya lakukan, ini semua demi kemudahan masyarakat itu sendiri dalam semua hal apapun seperti penerbitan Surat Keterangan, Pernyataan dan lain-lain Kedepannya, karena semua mempersyaratkan bukti pelunasan kewajiban warga negara seperti PBB, kecuali surat keterangan miskin, keterangan kematian dan KTP, Kartu Keluarga serta Akte Kelahiran”, pungkasnya.

Sebelum mengakhiri perbincangan Kepala BPPRD H Zabidi, SE., M.Si didampingi Kabsubbid Pendataan PBB dan BPHTB Rafiansyah, SE., M.Si, Lurah Serasan Jaya Edi Heriyanto, SH, Kasubbud Penagihan Kebertan PBB BPHTB Maryanto, S.IP dan Sekretaris Lurah Serasan Jaya Kecamatan Sekayu Aka Anggara Saputra, S.STP menyampaikan bahwa kedepan pihaknya dan tim akan menindak tegas pelaku pajak yang terutang dan pihaknya akan memberikan sanksi tegas.(red)

Berita Lainnya

PT. Multi Media Informatika Copyright 2017 ©. All Rights Reserved.