Lintas Peristiwa
NEWS TICKER

Keselamatan Kerja Tambang Ilegal di Muba, Terkendala Oleh Undang – undang

Kamis, 19 April 2018 | 6:25 pm
Reporter: Winda Camelia
Posted by: lintas peristiwa
Dibaca: 240

Foto bersama usai pembahasan SOP keselamatan kerja tambang ilegal di Mapolres muba. Kamis (19/04/2018)

Muba LintasPe-

Maraknya permasalahan tambang ilegal di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) berdampak buruk terhadap banyak aspek baik pencemaran lingkungan maupun banyaknya korban akibat dari eksplorasi ilegal tersebut. 
 
Nah, hal ini ternyata menyita perhatian Polres Muba dan Pemerintah Kabupaten Muba untuk mencari solusi dan cara terbaik dalam menanggulangi dan memecahkan permasalahan tersebut sehingga korban akibat tambang ilegal dapat diminimalisir.
 
“Polres Muba hanya menjembatani  dalam menyikapi permasalahan tambang ilegal di Kabupaten Muba. Untuk itu, saya berharap kepada unsur pemerintah daerah, Polri, TNI, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat untuk saling berkoordinasi dalam mencari solusi terbaik, dengan cara mensosialisasi kepada masyarakat karena dalam hal ini safety keselamatan dan kesadaran masyarakat dalam mengelolah tambang ilegal ini perlu diperhatikan”, ujar Kapolres Muba AKBP Andes Purwanti SE MM dalam sambutannya memimpin Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Pembahasan Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan Kerja dalam Tambang Illegal di wilayah hukum Polres Muba di Aula H Alex Noerdin Mapolres Muba. Kamis (19/04/2018).
 
Berdasarkan pantauan awak media LintasPe, acara turut dihadiei oleh Dinas  ESDM Provinsi Sumsel diwakili Kabid Energi Apri Ariansyah, M.T, Plt. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Erdiansyah, Ketua DPRD Muba Abusari SH, Dandim 0401 Muba di wakili oleh Pasi intel Kapt. Inf. Iwan Setiawan, Kepala Kesbangpol H. M. Soleh Naim SE MM, para kepala dinas terkait, para petinggi dan Kapolsek di jajaran Polres Muba, para camat, para Ketua FKUB, FKDM, FPK, Karang Taruna dan tokoh masyarakat.
 
Dilaksanakannya kegiatan FGD ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Surat Perintah Kapolres Muba Nomor. Sprin /317/IV/HUK.6.6/2018 tanggal 2 April  2017 tentang pelaksanaan FGD.
 
Sementara itu, Kabid Energi Dinas ESDM Provinsi Sumsel Apri Aryansyah, M.T. dalam paparannya tentang Kebijakan Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan pada Operasi Migas, mengakui  bahwa Kabupaten Muba merupakan daerah kaya akan Sumber Daya Alam, pihaknya juga menjelaskan sesuai undang undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, Perpres  No. 68 Tahun 2015 tentang Kementrian ESDM, artinya bahwa seluruh kewenangan terkait permasalahan Migas merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, sedangkan kewenangan nya di daerah hanya sebatas fasilitator.
 
Selain Muba, sambungnya. Adapun Kabupaten dalam Provinsi Sumsel yang juga penghasil minyak bumi antara lain Kabupaten Banyuasin, Lahat, Muara Enim, Musi Rawas, Ogan  Ilir, OKU, dan Prabumulih. Pihaknya berharap potensi migas di Kabupaten Muba ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah secara legal dengan ketentuan dan persyaratan  persyaratan yang berlaku.
 
“Untuk memberikan SOP Keselamatan bisa dilaksanakan pada tambang eksplorasi yang mempunyai izin Legal, dan untuk ekplorasi ilegal tidak diperbolehkan karena menyalahi aturan  dan undang – undang”, ungkapnya.
 
Dalam kesempatan itu, Asisten II  Bidang
Perekonomian dan Pembangunan Erdiansyah mengatakan bahwa penyebab pelaku  – pelaku tambang ilegal ini dipengaruhi oleh faktor harga komoditi pertanian karet, sawit yang tidak stabil, dan kehadiran Perusahaan -perusahaan tidak memberikan kontribusi bagi masyarakat, tidak bisa melindungi aset-asetnya, CSR perusahaan tidak terealisasi dengan baik, sehingga masyarakat melakukan pengelolaan minyak secara ilegal  karena lebih dianggap menjanjikan bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat kedepan.
 
“Upaya pemerintah dari sisi perusahaan, melakukan recruitment pekerja seluas  luasnya bagi penduduk lokal. Pemkab Muba sudah melakukan kontrak kerja dengan Pertamina, dimana pengelolaan sumur tua akan dikelola melalui BUMD, sedangkan untuk keselamatan kerja Pemkab Muba akan terus monitor dan akan memperkecil gerak lingkup kegiatan tambang Ilegal”, bebernya.
 
Selanjutnya, Ketua DPRD Muba Abusari SH, dalam sambutannya menyampaikan bahwa maraknya tambang illegal di Kabupaten Muba merupakan kesalahan dari pemerintah pusat, karena upaya pemerintah daerah dalam membentuk Kilang penampungan minyak dan KUD serta BUMD sampai saat ini terkendala dengan perizinan Pemerintah Pusat.
 
“Untuk SOP Keselamatan kerja dalam Tambang Illegal  di wilayah hukum Polres Musi Banyuasin tidak bisa dijalankan karena terkendala Undang Undang yang berlaku, karena SOP tersebut dapat dijalankan pada tambang legal dan mempunyai perizinan  dari pemerintah pusat”, tegasnya. (WindaC).

Berita Lainnya

PT. Multi Media Informatika Copyright 2017 ©. All Rights Reserved.