Lintas Peristiwa
NEWS TICKER

LSM Akan Laporkan Jamkrida Sumsel Ke KPPU

Rabu, 16 Mei 2018 | 4:43 pm
Reporter: Ahmad Jahri
Posted by: Ahmad Jahri
Dibaca: 237
Diduga Surat Edaran Gubernur Sumsel. (red)

Diduga Surat Edaran Gubernur Sumsel. (red)

 
Diduga Surat Edaran Gubernur Sumsel. (red)
Diduga Surat Edaran. (red)
 
MUBA LintasPe – 

Surat edaran Gubernur Sumsel terkait produk surety bond PT. Jamkrida Sumsel dikeluhkan sejumlah kontraktor. Surat edaran tersebut mewajibkan seluruh jaminan proyek harus melalui PT. Jamkrida Sumsel yang dinilai sangat bertentangan dengan undang undang nomor 5 tahun 1999 tentang persaingan usaha tidak sehat dan praktek Monopoli.

Sebelumnya kami bisa mengajukan jaminan proyek dari bank ataupun asuransi penjamin lainnya, sejak adanya surat edaran Gubernur Sumsel tersebut kami harus mendapatkan jaminan dari Jamkrida. Bahkan ada diantara kawan kawan kontraktor yang harus rela kalah dalam sebuah lelang proyek karena gagal mendapatkan jaminan dari Jamkrida, “kata salah satu kontraktor pada awak media, di Sekayu, (16/05/18).

Sujarnik dari DPC LSM Gerakan Masyarakat Pengawas Keuangan Negara (GMPKN) menilai surat edaran Gubernur Sumsel tersebut telah mengangkangi UU No. 5 tahun 1999 tentang pengawasan dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan adanya surat edaran tersebut, secara otomatis telah mematikan usaha sejenis yang tentunya diharamkan dalam aturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia.

“Kami sangat menyayangkan hal ini, karena dengan terbitnya surat edaran tersebut, semua SKPD di Sumsel tidak akan menerima jaminan proyek selain dari Jamkrida,” Jelas Sujarnik.

Dikatakannya, terkait undang undang lembaga yang bertugas mengawasinya adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU no. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan KPPU bertanggung jawab kepada Presiden.

“LSM kami sudah menyiapkan laporan terkait hal ini, kita tahu bahwa PT. Jamkrida Sumsel berada dibawah BUMD Sumsel. Karena itu kami melaporkan hal ini kepada KPPU Batam, kami sudah berkoordinasi secara lisan dan saat ini tengah menyiapkan laporan tertulis,” tutup Sujarnik. (Ahmad Jahri)

Berita Lainnya

PT. Multi Media Informatika Copyright 2017 ©. All Rights Reserved.