Lintas Peristiwa
NEWS TICKER

Pencopotan APK, Didi Apriadi Pertanyakan Tindakan Panwaslu di Mura

Rabu, 5 Desember 2018 | 6:18 am
Reporter: Winda Camelia
Posted by: lintas peristiwa
Dibaca: 113

Didi Apriadi bersama Ketua DPC PPP Lubuk Linggau dan Musi Rawas di sekretariat DPC PPP Lubuk Linggau. Rabu (05/12/2018)

Baliho Didi Apriadi yang di tutup nomor partainya. Rabu (05/12/2018)

Baliho dari partai lain yang juga ditutup nomor partainya di Mura. Rabu (05/12/2018)

Baliho dari partai lain yang juga ditutup nomor partainya di Mura. Rabu (05/12/2018)

Hanya satu baliho yang tidak ditutup nomor partai nya karena tidak menampilkan nomor partai. Rabu (05/12/2018)

Musi Rawas Sumsel, LintasPe-
 
Didi Apriadi yang merupakan salah seorang Calon Legislatif (Caleg) DPR RI dari Partai Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyanyangkan tindakan Panwaslu Kecamatan Di Kabupaten Musi Rawas yang mencopot Alat Peraga Kampanye (APK) secara sepihak dan menyebabkan kerusakan terhadap APK tersebut. 
 
Menurut beliau seharusnya Panwas, berkoordinasi dengan DPC partai masing – masing untuk dilakukan perbaikan Materi APK jika ditemukan Pelanggaran.
 
Terkait alasan Panwaslu Mura yang menyatakan bahwa pencopotan APK tersebut karena memuat nama dan nomor urut caleg sekaligus nomor partai beliau merasa heran, karena aturan tersebut kok hanya berlaku di Musi Rawas dan tidak berlaku di Daerah – daerah lainnya.
 
“Ya, Kabupaten Musi Rawas (Mura) merupakan satu – satunya Kabupaten yang ada di Indonesia yang melarang mencantumkan nomor urut partai pada baliho – baliho calon legislatif baik tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Pusat”, ujar Didi.
 
Baliho – baliho miliknya, lebih lanjut. Dibongkar paksa oleh panwaslu kecamatan di Kabupaten Mura, kurang lebih 150 baliho dan spanduk di rumah – rumah warga dan di sepanjang jalan.
 
“Bawaslu telah melanggar PKPU dan UU Partai Politik, karena hal ini tidak ada aturannya dan juga telah merugikan peserta pemilu, harusnya Bawaslu ganti rugi terkait hal ini. Kami akan melaporkannya ke Bawaslu Sumsel dan Pusat dengan diback up DPW PPP”, ucap Didi.
 
Kebijakan ini dilakukan sesuai aturan Bawaslu Kabupaten Mura, boleh memasang Alat Peraga Kampanye (APK) namun harus menutup salah satu nomor urut, yakni nomor urut partai atau nomor urut kandidat.
 
Namun, berdasarkan pantauan awak media lintaspe aturan tersebut hanya diterapkan di Mura, tidak ada di Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Muratara maupun di Kabupaten / Kota lain. 
 
Menanggapi hal itu, Ketua DPC PPP Kota Lubuk Linggau Afri Ahmadi saat ditemui awak media lintaspe di sekretariatnya di Jalan Yos Sudarso No. 63 Km 5,5 Kelurahan Taba Pingin mengatakan bahwa pada Pemilu 2019 ini, ada pola yang berbeda dari tahun 2014 di Kota Lubuk Linggau, karena di Kota ini seluruh partai tidak ada yang kampanye atau pertemuan sana – sini itu tidak ada, tetapi para caleg turun door to door (rumah ke rumah). 
 
“Ini fenomena di Kota Lubuk Linggau, tapi ada juga para caleg memakai sistem lama yakni yang melakukan kampanye persuasif”, imbuh Afri.
 
Terkait penurunan baliho di Musi Rawas, menurutnya panwaslu tidak ada hak walaupun telah sesuai dengan kesepakatan. “Ini sudah melanggar Undang – undang. Panwaslu kenapa menurunkan baliho dan spanduk para caleg. Kesepakatan itu tidak boleh bertentangan atau melanggar Undang – undang”, jelasnya.
 
Lebih lanjut, Partai Politik adalah aset bangsa. Ada aturan – aturan tentang keparpolan yang dianut oleh Undang – undang (UU) Partai Politik. “Nah UU ini tidak boleh di langgar daerah ataupun kesepakatan. Artinya, kesepakatan maupun perda sekalipun itu tidak boleh bertentangan”, pungkasnya.
 
Oleh karena itu, sambungnya. Hal ini harus diusut tuntas apapun yang terjadi, orang yang mencabut baliho tersebut harus masuk penjara, karena akan berimbas sampai ke kota manapun.
 
“Ini intimidasi untuk PPP dan Pusat harus turun tangan, tidak ada ceritanya hal seperti ini. Karena Nomor urut partai politik itu bersifat Nasional dan telah ditentukan dari pusat. Peraturan tidak ada yang berbeda di Indonesia ini. Khusus lubuk linggau, jangan ada yang berani seperti itu, saya tidak akan tinggal diam. Itu semua hanya akal akalan, dan orang seperti ini harus di habisin”, tegasnya. 
 
Ditempat yang sama, Ketua DPC PPP Musi Rawas, Rudi Hartono menyampaikan terkait hal itu, pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan yang bersangkutan yakni Ir. H. Didi Apriadi M. Ak, apakah penempatan baliho – baliho tersebut memang sudah dilakukan sesuai undang – undang atau tidak.
 
“Kita harus pastikan dulu penempatan baliho yang di copot oleh panwaslu, takutnya nanti kurang tepat kalau kita laporkan atau di usut secara hukum, tentunya harus konsultasi dulu”, tukas Rudi.
 
Terpisah, Ketua KPU Mura Ach Zaein SH saat di konfirmasi awak media lintaspe melalui telepon, ia mengatakan bahwa aturan menutup nomor partai sampai saat ini tidak ada dalam aturan PKPU.
 
“Kita kan harus berjalan sesuai dengan aturan yang ada yaitu PKPU dan UU yang berlaku. Jika ada aturan nya dari KPU RI seperti itu kita lakukan, jika tidak ada berarti melanggar aturan PKPU. Untuk masalah baliho silahkan konfirmasi langsung ke Bawaslu”, terang Zaein. (WindaC)

Berita Lainnya

PT. Multi Media Informatika Copyright 2017 ©. All Rights Reserved.