Lintas Peristiwa
NEWS TICKER

Reses Anggota DPR – RI, Wahyu Sanjaya “Netralitas ASN Dalam Pilkada 2020”

Kamis, 16 Juli 2020 | 8:22 pm
Reporter: Hendri Irdianto, SH
Posted by: Darul Kutni
Dibaca: 251
Suasana Reses Di Dalam Gedung Pesos Di Komplek Pertamina EP Pendopo. (16/07/2020)

Suasana Reses Di Dalam Gedung Pesos Di Komplek Pertamina EP Pendopo. (16/07/2020)

Suasana Reses Di Dalam Gedung Pesos Di Komplek Pertamina EP Pendopo. (16/07/2020)
Suasana Reses Di Dalam Gedung Pesos Di Komplek Pertamina EP Pendopo. (16/07/2020)

 

PALI  SUMSEL LINTASPERISTIWA.COM –

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR – RI), H. Wahyu Sanjaya, SE dari Fraksi Partai Demokrat melakukan kegiatan Reses di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dengan tema Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pilkada 2020. (16/07/2020).

Adapun acara tersebut di adakan di gedung pesos Pertamina EP Pendopo, dan di hadiri Ketua Bawaslu Provinsi Sumsel, Komisioner KPU dan Bawaslu Kab. PALI, Komisi Aparatur Sipil Negara (KKASN), Pejabat Pemerintahan Provinsi Sumsel dan Kabupaten PALI, Tokoh Masyarakat, serta Ketua Partai Politik Kab. PALI.

Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah yang mengelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, termasuk di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) diminta untuk menjaga kenetralitasanya dalam pelaksanaan, agar demokrasi benar-benar tercipta.

“Kita harap Pilkada serentak yang akan digelar nanti akan menghasilkan pemimpin yang benar-benar pilihan rakyat. Karena, dengan begitu akan tercipta demokrasi yang kita harapkan dan tetap menjunjung Bhenika Tunggal Ika,” ungkap Wahyu Sanjaya, SE

Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) no. 6 tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI dan POLRI keadaan pegawai ASN, Anggota TNI dan POLRI tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak pada kepentingan siapapun.

“Konsep netralitas adalah memberikan pembatasan dan kepastian akan peran dari ASN dalam pemerintahan. Ada beberapa bentuk pelanggaran netralitas ASN. Antara lain, memengaruhi warga dengan politik uang, melarang pemasangan alat peraga calon tertentu, penhgunaan fasilitas dan anggaran negara/ daerah, menyalahgunakan kewenangan dan memengaruhi perangkat desa untuk memilih calon tertentu,” ujar Iin Irwanto, ST. MM selaku ketua Bawaslu Prov. Sumsel

Dalam menjalankan tugas pengawasan Bawaslu di bantu Panwaslu di tingkat kecamatan sampai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Selain itu, terlibat dalam kampanye, menjadi tim kampanye, menggerakkan atau mengintimidasi bawahan dan membuat kebijakan yang bersifat politik praktis. Jadi pengawasan dalam pengawasan ASN adalah tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kabupaten. Sementara dalam menajalankan tugas pengawasan Bawaslu dibantu Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS. Selain itu Bawaslu juga memiliki kewenangan dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN,” tutup Ketua Bawaslu Prov. Sumsel.(Hendri Irdianto, SH)

Berita Lainnya

PT. Multi Media Informatika Copyright 2017 ©. All Rights Reserved.