Lintas Peristiwa
NEWS TICKER

Ronaldo; Tindak Tegas Jika Ada Praktek Pungli di Lapas II B Sekayu

Sabtu, 10 November 2018 | 12:06 am
Reporter: Ahmad Jahri
Posted by: Ahmad Jahri
Dibaca: 240

Foto: Ronaldo  Davinci Talesa AMd IP SH ketika di konfirmasi di ruang kerjanya, Jum'at 09/11/2018.

Foto: kalapas II B Sekayu Kab. Musi Banyuasin Ronaldo  Davinci Talesa AMd IP SH atau Devin ketika di konfirmasi di ruang kerjanya, Jum’at 09/11/2018.
 
MUBA SUMSEL, LintasPe-
 
Narapidana merupakan orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana. Namun walapun hilang kemerdekaannya namun hak-hak narapidana tetap di lindungi dalam sistem permasyarakatan Indonesia salah satunya hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. 
 
Seperti halnya standar penyelenggaraan makanan di lembaga permasyarakatan, Rumah tahanan Negara (Rutan) dan cabang Rutan. Tertuang dalam keputusan direktur jenderal permasyarakatan kementrian hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia, Nomor  PAS–498.PK.01.07.02 Tahun 2015.
 
Menurut salah satu narasumber yang tidak kami sebutkan namanya mengatakan bahwasannya Lapas II B Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan diduga tidak memberikan hak-hak narapidananya secara utuh dalam mendapatkan makan yang layak. jika tidak  membayar nominal/napi sebesar Rp. 300.000/bulan. 
 
“Sewaktu masih di tahan di Polres dulu makannya setiap hari selalu berubah-ubah lauknya dan tidak mengeluarkan biaya,” ujarnya. 
 
Lebih lanjut, “Namun, setelah pindah ke Lapas kok kalau tidak bayar 300ribu/bulan, maka tiap hari hanya makan nasi putih saja tampa lauk, ” jelasnya. 
 
Awak mediapun coba menelusuri informasi tersebut dan mendatangi Lapas II B Sekayu guna konfirmasi perihal diduga adanya pungli dalam mendapatkan makan layak bagi para napi. Ketika di konfirmasi di ruang kerjanya Jum’at 09/11/18 Ronaldo  Davinci Talesa AMd IP SH yang lebih akrab di panggil Devin selaku kalapas setempat mengatakan, bahwasanya  akan menelusuri informasi tersebut dan memberikan sanksi tegas jika terbukti. 
 
“Kita telusuri sekarang juga dan jika memang ada oknum oknum tertentu yang melakukan kegiatan tersebut memungut secara paksa kepada napi disini maka saya akan tindak tegas sesuai aturan, ” tuturnya
 
Kemudian Kesatuan Pengamanan Lembaga Permasyrakatan (KPLP)  Abdul Hamid menjelaskan perihal diduga adanya pungutan uang makan/napi sebesar Rp. 300.000/bulan.
 
“Uang itu bukan pungutan dan tidak ada paksaan namun melainkan hasil kesepakatan mereka bersama dan untuk makan mereka itu sendiri kalau mereka tidak mau makan nasi jatah, melainkan mau makan enak karena disini ada jualannya, ” bebernya. 
 
“300 ribu itu untuk satu bulan artinya 10ribu/hari dan 3X makan, itu tidak ada paksaan khusus bagi yang mau dan mampu. Kemudian lukman selaku salah satu kepala blok tidak pernah memegang duitnya satu rupiahpun karena mereka masing-masing punya bendahara sendiri dan dicatat oleh bendaharanya,” Jelasnya. 
 
Sementara itu menurut Peraturan Pemerintah (PP)  dalam Pasal 19 ayat (1) PP 32/1999, dikatakan bahwa setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan.
 
Bahkan dalam Pasal 21 ayat (1) PP 32/1999 diperjelas bahwa Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang bertanggung jawab atas pengelolaan makanan yang meliputi: 1.pengadaan, penyimpanan, dan  penyiapan makanan; 2. kebersihan makanan dan dipenuhinya  syarat-syarat kesehatan dan gizi; dan 3. Pemeliharaan peralatan masak,  makan, dan minum. (Ahmad Jahri)

Berita Lainnya

PT. Multi Media Informatika Copyright 2017 ©. All Rights Reserved.