Lintas Peristiwa
NEWS TICKER

Misel APP; Diduga Keras Penyidik Polres Nias Kangkangi UU Nomer 4 Tahun 2009

Rabu, 20 Mei 2020 | 2:46 am
Reporter: Selamat Harefa
Posted by: redaksi
Dibaca: 736
surat panggilan dari polres nias terhadap DC selaku pemilik lahan 11x15 meter tertanggal 14 mei 2020

surat panggilan dari polres nias terhadap DC selaku pemilik lahan 11x15 meter tertanggal 14 mei 2020

surat panggilan dari polres nias terhadap DC selaku pemilik lahan 11x15 meter tertanggal 14 mei 2020
surat panggilan dari polres nias terhadap DC selaku pemilik lahan 11×15 meter, surat tertanggal 14 mei 2020. Senin. (18/05/2020)

 

Gunungsitoli Lintas Peristiwa –

Pemberitaan sebelumnya dapat dibaca http://lintasperistiwa.com/biro/sumut/nias/sudah-korban-dan-dikorban-lagi-di-tengah-pandemi-covid-19-mapolres-nias-terkesan-memaksakan-kasus/. Sabtu, (09/05/2020).

Saat dikonfirmasi kepada D C di warung tempat usahanya selaku pemilik lahan dikilometer 5,5 desa miga Kecamatan Gunungsitoli kota Gunungsitoli mengatakan bahwa pada tanggal 18 Mei 2020 D C telah menerima surat panggilan dari Polres Nuas. Selasa, (19/05/2020)

“Pada hari senin tanggal 18 Mei 2020 surat panggilan dari polres nias telah saya terima yang dimana isi surat tersebut dikatakan kalau tanah ukuran lebar 11 meter x 50 meter panjang ( sebelas meter kali lima puluh meter panjang ) milik saya itu adalah termasuk pertambangan mineral dan batubara.” Ucapnya

D C mengatakan “Saya heran kepada penyidik polres nias yang dimana baru pertama kali dikirim surat panggilan padahal saya sudah empat kali dimintai keterangan. Lagian tanah saya tersebut dijadikan sebagai pertapakan rumah bukan pertambangan mineral dan batubara seperti yang dituliskan dalam surat panggilan dari penyidik polres nias”. Ungkapnya dengan nada kesal.

Lanjut, D C menjelaskan ” Kenapa tanah saya yang ukuran 11 x 50 meter terus diproses, padahal tanah yang lebih besar ukuran dari saya tidak diproses, ada apa dibalik ini semua.? ” Paparnya.

Harapan D C, “Saya berharap tanah milik saya dikilo meter 5,5 desa miga Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, agar segera mungkin ditetapkan prosedur hukumnya dan kasus tanah tersebut dapat dilimpahkan dikejaksaan”. Pintanya.

Dikonfirmasi kepada Restu Gulo selaku Humas Polres Nias melalui Whatshap dan via seluler nomer contak person 08216806xxxx dengan 08136231xxxx terkait surat panggilan atas nama D C yang isi nya “Pertambangan mineral dan batubara, tidak direspon sama sekali. Sehingga mengkonfirmasi kepada Martua Manik selaku Kasat Reskrim Polres Nias melalui Whatshap  terkait surat panggilan yang ditujukan kepada D C yang isi suratnya ” Pertambangan mineral dan batubara, ia mengatakan ” Nanti kita lihat dari hasil penyelidikan bang, biarkan proses penyelidikan berjalan dulu”. Ungkapnya dengan singkat.

Sehingga salah seorang Aktifis Pemuda Pemerhati (APP) yang bernama Misel Selasa 19/05/2020 kemarin angkat bicara terkait surat pemanggilan yang diberikan kepada D C, ia menanggapi “Hal seperti  ini semestinya penyidik polres nias harus jeli dalam menetapkan kasus yang ditangani jangan asal asalan saja, yang dimana ukuran tanah 11 x 50 meter tersebut tidak termasuk namanya pertambangan mineral dan batubara, apabila penyidik polres nias menetapkan pertambangan mineral dan batubara dalam tanah tersebut harus menentukan apakah Non Logam atau Logam. Sebab dalam undang-undang nomer 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

Misel memaparkan, “Pada Pertambangan Mineral Logam Pasal 51 – WIUP mineral logarn diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang”.

Pasal 52 (1). Pemegang IU?? Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare. (2). Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda. (3). Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 53 ” Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh limn ribu) hektare.

“Pertambangan Mineral Bukan Logam,Pasal 54 – WIlJP mineral bukan logam diberikan kepada badan usaha,koperasi,dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal37.

Pasal 55 (1).Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektare dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare. (2).Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda. (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan dapat dari pemegang IUP pertama. Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.

“Pertambangan Batuan – Pasal 57 ,WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pernberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal37. (1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektare dan paling hanyak 5.000 (lima ribu) hektare. (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda. (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama. Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektare.

” Bagian Kelima – Pertambangan Batubara WIUP batubara diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang. (1). Pemegang IUP Eksplorasi Batubara diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare. (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batubara dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda. (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 62 – Pemegang IlJP Operasi Produksi batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare.

Ketentuan lebih lanjut rnengenai tata cara memperoleh WiUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57, dan Pasal 6O diatur dengan peraturan pemerintah.

Selanjutnya Misel berharap “saya harap, harus lebih jeli lagi penyidiknya dalam menangani kasus tersebut untuk menegakkan kebenaran, jangan menekan masyarakat yang kurang paham dalam aturan hukum”. Ucap Misel.

“Bisa saya katakan hal ini, saya duga penyidik polres nias kangkangi undang-undang nomer 4 tahun 2009”. Ucapnya dengan singkat sambil menutup pernyataan.(Selamat Harefa)

Berita Lainnya

PT. Multi Media Informatika Copyright 2017 ©. All Rights Reserved.