Lintas Peristiwa
NEWS TICKER

Di Tengah Pandemi Covid 19; Mapolres Nias Terkesan Memaksakan Kasus

Sabtu, 9 Mei 2020 | 9:03 pm
Reporter: Selamat Harefa
Posted by: redaksi
Dibaca: 1105
photo suasana tanah.

photo suasana tanah. Sabtu, (09/05/2020).

photo suasana tanah.
photo suasana tanah. Sabtu, (09/05/2020).

 

Gunungsitoli, lintaspe –

Terkait pengerukan tanah kepada DC yang berada dilokasi Desa Miga kilometer 5,5 kecamatan gunungsitoli kota gunungsitoli, sedang dalam proses pihak Sat Reskrim Polres Nias. (09/05/2020).

Ketika dikonfirmasi kepada DC selaku pemilik lahan pengerukan tanah, ia mengatakan ” Bahwa pengerukan tanah tersebut sedang di proses oleh pihak Sat Reskrim Polres Nias, dengan alasan tidak ada izin sama sekali.” Paparnya.

DC mengatakan, Kalau pengerukan tanah tersebut sudah saya pihak keduakan kepada Pelitaman Laowo dan Liberman Larosa dengan surat perjanjian kontrak serta biaya pengerjaan keseluruhan sebesar Rp 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah), sehingga saya pemilik lahan terima siap dan tidak mengetahui jika ada masalah nantinya.” Paparnya.

Lanjut,DC Menambahkan “pada saat diberhentikan pekerjaan pengerukan tanah milik saya tersebut oleh pihak Sat Reskrim Polres Nias, saya sudah dipanggil sebanyak empat kali tanpa ada surat panggilan secara resmi diberikan kepada saya untuk memberikan keterangan.” Ucapnya.

Ditambahkannya lagi, DC menjelaskan “bahwa pekerjaan pengerukan tanah tersebut juga ada bersebelahan ditanah milik saya, tetapi tidak diberhentikan serta tidak diproses oleh pihak Sat Reskrim Polres Nias. Kenapa mesti pekerjaan pengerukan tanah milik saya ngotot untuk diproses, padahal saya sudah mengeluarkan uang kepada pihak kedua sebesar Rp 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga pengerukan tanah tersebut belum selesai sampai saat ini.” Pungkasnya dengan nada kesal.

Awak media lintaspe mengkonfirmasi kepada Martua Manik selaku Kasat Reskrim Polres Nias terkait diberhentikan pengerukan tanah milik DC, ia mengatakan “bahwa pengerukan tanah milik DC tersebut tidak ada mengantongi izin sama sekali, lebih baik konfirmasi kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup kota gunungsitoli.” Ungkapnya.

Yarniwati Gulo selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidupa Kota Gunungsitoli,saat diwawancarai ( 08/05/2020 ) terkait izin pengerukan tanah. Ia mengatakan “tidak ada”. kalau pengerukan tanah skala besar seperti pertambangan itu izinnya melalui provinsi sumatera utara, tetapi kalau pengerukan tanah ukuran skala kecil untuk pertapakan rumah tidak ada izinnya tetapi itu termasuk kemanfaatan ruang kota gunungsitoli dan jika ada rekomendasi dari pihak bidang kemanfaatan ruang ditujukan ke Dinas Lingkungan Hidup, maka ditindak lanjutin.” Ungkap ibu Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli.

Menanggapi hal tersebut salah seorang Aktifis Pemerhati yang tidak dapat disebutkan namanya dipemberitaan ini, ia mengatakan ” kalau pengerukan tanah tersebut jangan tembang pilih untuk memberhentikan serta memproses harus adil dalam menegakkan kebenaran,dan hal ini saya dapat katakan Sudah Korban dan diKorbankan Lagi diTengah Pandemi Covid 19.

Selanjutnya, pengerukan tanah tersebut sudah termasuk bagian dari bidang Penataan Ruang Kota Gunungsitoli, yang artinya sudah Wewenangnya bidang penataan ruang yang menangani sesuai aturan undang-undang nomer 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang pasal 68 yakni ;

” PENYIDIKAN
Pasal 68 (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang, b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang, c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang, d.melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang, e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang, dan f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.

(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.

(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan
penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat
penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.

(6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ( S.H/Tim )

Berita Lainnya

PT. Multi Media Informatika Copyright 2017 ©. All Rights Reserved.