Lintas Peristiwa
NEWS TICKER

Tertibkan Pasar Sekayu, Rebut Kembali Adipura

Kamis, 30 Agustus 2018 | 5:44 pm
Reporter: Winda Camelia
Posted by: lintas peristiwa
Dibaca: 196

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) memediasi rapat antara tim Satuan Tugas (Satgas) dan pemilik lahan bangunan pasar di ruang rapat asisten II Kantor Pemda Muba. Kamis (30/08/2018).

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) memediasi rapat antara tim Satuan Tugas (Satgas) dan pemilik lahan bangunan pasar di ruang rapat asisten II Kantor Pemda Muba. Kamis (30/08/2018).

Muba Sumsel LintasPe-

Menindaklanjuti penertiban pasar di sepanjang jalan Kapten A Rivai, Jalan Letnan Munandar dan seputaran Pasar Perjuangan Sekayu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) memediasi rapat antara tim Satuan Tugas (Satgas) dan pemilik lahan bangunan pasar di ruang rapat asisten II Kantor Pemda Muba. Kamis (30/08/2018).
 
Berdasarkan pantauan awak media lintaspe, rapat di pimpin oleh Asisten II Bidang Pembangunan dan Perekonomian, H. Yusman Srianto MT. Ia menyampaikan bahwa diadakannya rapat terkait penertiban pasar ini guna bersama – sama untuk mencari solusi terbaik agar tidak ada yang merasa dirugikan. 
 
“Kabupaten kita ini dikenal dengan Kabupaten Adipura, namun di tahun 2015 kita tidak mendapatkan Adipura, ketika dijelaskan oleh Dinas Lingkungan Hidup bahwa masalah pertama penilaiannya adalah pasar. Untuk itu, pak Bupati melakukan penertiban pasar ini untuk merebut kembali Adipura”, ungkapnya. 
 
Dalam kesempatan itu, Kabag Hukum, H. Yudi Herzandi SH MH menambahkan bahwa Pasar tersebut sudah tidak sesuai lagi untuk peruntukannya sesuai Undang – undang, berkaitan dengan Peraturan Presiden (Pepres), Peraturan Daerah (Perda), tata ruang, juga dengan detail tata kota.
 
“Ini sudah bertentangan dengan hukum, peruntukkan pasar kita itu sudah tidak lagi pantas, maka dari itu Pemerintah membangun pasar randik, perlu di relokasi kesana”, tambahnya.
 
Dalam kesempatan yang sama, Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Muba Erdian Syahri S. Sos, M. Si menyinggung  44 pelaku usaha yang ada di Jalan Kapten A rivai namun hanya satu yang mempunyai IMB, SIUP dan TDP yaitu Toko Nurul. Lain dari itu, 10 orang yang punya IMB,  1 orang punya SIUP, dan 1 orang punya TDP.
 
“Sering kali pelaku usaha ini jika dengar perizinan sudah takut duluan, padahal membuat SIUP, dan TDP tidak ada retribusinya cukup 30 menit selesai, hanya saja lengkapi persyaratannya. Sedangkan IMB ada retribusinya. Kami akui bahwa hal ini kurangnya sosialisasi, untuk itu kami mempromosikan, silahkan datang ke kantor pelayanan terpadu, ada 3 orang petugas front office sampai pukul 17.00 wib”, ujar mantan camat Plakat Tinggi.
 
Sementara itu, salah satu pemilik lahan pasar, Yusuf dalam hal ini sangat mendukung Pemerintah untuk melakukan penertiban pasar demi kepentingan bersama, menyempurnakan ibu kota kabupaten yang sudah terkenal kaya dan berpotensi ini.
 
Kapanpun, dirinya siap melakukan pembongkaran pasar dilahannya jika pasar randik telah beroperasi sesuai yang diharapkan. Pemerintah menyediakan pasar randik cukup baik dengan menggunakan uang rakyat, tapi tidak berjalan karena fasilitas kurang memadai dan sarana prasarana tidak mendukung. 
 
“Nah, hal ini harus kita tata secara sungguh – sungguh. Untuk memindahkan pedagang, kami mohon coba siapkan dulu secara baik – baik pasar randik, misalnya dibuatkan stasiun oplet, becak, ojek. Rakyat ini mencari makan dengan berjualan, masak dipaksakan berjualan disana (Randik, red) namun tidak ada pembelinya, mana mau mereka”, sarannya.
 
Terkait adanya pelanggaran – pelanggaran pedagang terhadap ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti IMB, SIUP dan TDP, sambungnya. Hal ini kurangnya pendekatan yang mendalam dan kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap masyarakat, harusnya pemerintah jemput bola, karena masyarakat itu tidak paham keinginan pemerintah itu apa, mereka hanya mempertahankan haknya saja.
 
“Menurut saya, semua Instansi –  instansi sepertinya tidak berjalan. Bagaimana tidak, dari 44 pelaku usaha, hanya satu yang memiliki IMB, Nah salah siapa ini, jelas salah pemerintah”, ucapnya.
 
Menanggapi masukan – masukan tersebut, Asisten II Yusman Srianto menyimpulkan bahwa pihaknya tidak ada niat untuk menghalangi niat masyarakat untuk membuka usaha, namun didalam usaha itu harus sesuai dengan regulasi yang telah diatur oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan fasilitas yang menjamin pasar tradisional bersih, sehat, higienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman
 
“Hasil rapat ini, akan kami sampaikan kepada bapak Bupati, apa yang menjadi keluhan bapak – ibu kami tampung dulu”, tutupnya. (WindaC)

Berita Lainnya

PT. Multi Media Informatika Copyright 2017 ©. All Rights Reserved.