Lintas Peristiwa
NEWS TICKER

Diduga Majelis Hakim PN Gusit, Plin-plan Atur Waktu putusan Sengketa Tanah Warisan

Jumat, 5 Oktober 2018 | 10:30 pm
Reporter: Selamat Harefah
Posted by: Ahmad Jahri
Dibaca: 149

Kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

 

Nias Barat, Lintaspe

Terkait laporan dahaena dachi alias Ina Elonius Daeli,dimana disinyalir adanya perampasan tanah warisan di ulu hao yang diperoleh dari pembagian harta warisan peninggalan Tekhöu daeli alias ama zarida daeli (alm). Dimana Harta warisan tersebut telah disepakati oleh musyawarah desa agar di peruntukkan kepada kedua putranya, antara lain; a.) a.n Saradödö daeli alias ama dasa daeli (alm). b. a.n Daliniwaö daeli alias ama elonius daeli (alm).

Melalui kuasanya Thomas Dachi,SH menuturkan kepada awak media lintasperistiwa.com

Kami berharap tuntutan dari pihak penggugat agar digugurkan segera mungkin, tanpa menggugurkan bantahan dari kami sebagai tergugat.

Sebelumnya kami telah mengajukan eksepsi, jawaban/bantahan terhadap surat gugatan penggugat dan sekaligus mengajukan gugatan balik (gugatan rekonpensi) atas gugatan yang diajukan penggugat Matias Daeli alias ama niati, pada beberapa bulan silam.

Dengan berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada;selasa,27/3/18 silam, dengan register nomor: 59/SK/2018.

Thomas dachi,SH mengatakan lebih lanjut apabila Sidang gugatan tanah warisan peninggalan Tekhöu daeli alias ama zarida di ulu hao gugur, maka tanggapan kami harus digubris. Jika suatu saat pihak PN Gunungsitoli tidak menggubris, maka saya akan melaju ke tingkat MA nantinya.

Saya yakin kami dari tergugat bisa memenangkan peradilan tersebut. Karena pada umumnya harta peninggalan warisan tidak seutuhnya dikuasai oleh sepihak saja, ujarnya.

Di lokasi terpisah, Panitera Pengadilan negeri gunungsitoli berinisial “A.Lase” menuturkan, terkait sengketa tanah warisan,ia menjelaskan ” perkara tersebut sedang dalam poses,sebab si penggugat belum menyetorkan biaya pendaftaran perkara dan itu pun dari pihak pengadilan sudah menyurati sipenggugat pada tanggal 25 bulan september 2018. Sebutnya pada awak media lintasperistiwa.com
( 05/10/2018 )

Lanjut,apabila sipenggugat tidak menyetorkan biaya pendaftaran perkara sampai pada tanggal 24-25 oktober 2018 mendatang,maka pihak pengadilan langsung memberi putusan nantinya.

“Lagi-lagi ia menegaskan terkait biaya administrasi perkara perdata si penggugat menurutnya biaya dikenakan terhadap si penggugat yakni cuma sebesar Rp 1 juta.
“Itu merupakan biaya pendaftaran perkara yang mesti dibayarkan si penggugat.” paparnya.

Namun ada juga biaya administrasi tambahan lainnya jika proses persidangan perkara masih sedang berlangsung, sebagaimana pihak penggugat dikenakan biaya untuk pemeriksaan setempat (PS), namun biaya itu disesuaikan dengan kondisi radius.ungkapnya.( S.H )

Berita Lainnya

PT. Multi Media Informatika Copyright 2017 ©. All Rights Reserved.