Lintas Peristiwa
NEWS TICKER

Tehego Ndraha,S.Pd. diduga Melanggar Peraturan Pendidikan

Kamis, 25 Oktober 2018 | 12:39 am
Reporter: Selamat Harefah
Posted by: Ahmad Jahri
Dibaca: 4547

SMK Negeri 1 Sogeadu Desa We’a- We’a Kecamatan Sogae’adu Kabupaten Nias

Nias, LintasPe-

Pendidikan di Indonesia kini terus dikembangkan, terutama sejak reformasi bergulir tahun 1998. Hal ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 22 tahun 1999, yang belakangan direvisi oleh UU Nomor 32 tahun 2004, dan kini direvisi lagi dengan UU Nomor 23 tahun 2014 Dan disertai dengan berdasarkan Program wajib belajar 12 tahun. sebagaimana paparan jelas dari Puan Maharani selaku Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang telah diterapkan pemerintah pusat berlaku mulai bulan Juni 2015 lalu.

Dahulu kita mengenal adanya wajib belajar 9 tahun yang hanya sampai tingkat SMP/sederajat. Namun pemerintah kali ini menerapkan progam wajib belajar (Wajar) 12 tahun sampai jenjang SMA SMK MA/sederjat. Terkait hal itu maka ada peraturan bahwa sekolah dilarang untuk memecat atau memberhentian kepada siswanya untuk sekolah.

Dalam hal ini, maka kepala sekolah dan para guru dituntut bertanggung jawab terhadap kualitas proses dan hasil belajar guna meningkatkan mutu pendidikan secara nasional.

Terkait pada larangan untuk memecat atau mengeluarkan siswa dari sekolah. belum lama ini, dari hasil informasi dari masyarakat maupun dari investigasi para wartawan dan pemerhati pendidikan diwilayah kerja dinas pendidikan kabupaten nias, menemukan contoh kasus yang sama, tepatnya di SMK N 1 Sogae’adu, kabupaten nias. diduga persis telah melakukan berupa suatu pelanggaran dari peraturan pendidikan tahun 2015.

Tehego Ndraha, S,pd sebagai kepala sekolah di SMK N 1 Sogae’adu, saat di konfirmasi wartawan melalui via seluler ( 23/10/18) kemarin.terkait pengembalian siswa anak didiknya atas nama Reformed stevanus, lombu & Siantori gulo Siswa yang sekarang ini mengikuti kejurusan teknik furnitur, disurati dan siswa tersebut dipulangkan kepada orang tua mereka masing dengan dalih kedua anak tersebut bandel dan tak bisa diatur lagi?

Kasek tersebut tak banyak bicara dan bungkam serta diam seribu bahasa. dan akhirnya Tehego Ndraha, menutup panggilan selulernya.

Hingga berita ini di muat belum ada langkah dari pihak sekolah maupun pihak dinas pendidikan pemprov sumatera utara untuk mengundang kedua orang tua siswa tersebut ke sekolah untuk di musyawarahkan mencari jalan terbaik.

Lokasi sekolah tersebut menuju jalan arah, teluk dalam_nias selatan KM 27 desa We’a-we’a, kecamatan Sogae’adu kabupaten Nias induk Provinsi sumatera utara.

“pendidikan adalah hak anak-anak, bahkan siswa yang bermasalah hukum pun tetap masih memperoleh hak pendidikan”, dan Tiap sekolah dilarang melakukan pemecatan siswa sejak tahun 2016 Tidak boleh dipecat karena pendidikan itu merupakan hak anak-anak. “Yang dipenjara saja bisa mendapat pendidikan dan ujian,” Hal tersebut dikatakan Gafardin Lase Ma, di ruang kerjanya Jln pattimura desa mudik kecamatan gunungsitoli kota gunungsitoli.

Gafardin lase, menambahkan, bahwa sudah menjadi tugasnya sekolah untuk melakukan pembinaan terhadap siswa yang bermasalah seperti itu.
Pihak sekolah harus mampu membuat metode pembinaan bagi siswa-siswa yang bermasalah.

“Sekolah kan tugasnya bukan memecat, namun membina, mendidik serta mengajar. Caranya membina bagaimana?

Kembali ke tiap sekolah. Dan seperti apapun tingkat kenakalan anak atau siswa, sekolah harus mampu untuk membinanya,” jelasnya.

Setiap pemecatan atau pengeluaran siswa itu beresiko, dan dapat diadukan kepada polisi. Kecuali jika siswa yang bersangkutan meminta untuk berhenti sekolah melalui wali atau orangtuanya,Jelasnya selaku Kepala UPTD Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera utara, (22/10/18)lalu.

Saat di konfirmasi kepada orang tua siswa tersebut, rabu 24/10/2018 bernama EL,menuturkan rasa kecewa dengan kebijakan yang diambil oleh para dewan guru atau walikelas maupun kepala sekolah itu. Dimana adanya pilih kasih dalam menerapkan suatu peraturan sekolah, contoh kelakuan anak saya yang dia ucapkan bandel dan sering berkelahi tersebut ada yang sama persis dengan anak atau siswa yang lain tapi tidak di pulangkan, ada apa dengan semua ini..? Kepala sekolah tersebut sengaja merampas hak dari anak_anak saya untuk menerima pendidikan seyogianya berdasarkan UU Pendidikan yang telah di terbitkan. Dimanakah keadilan ini, saya berharap kepada Pemerintah Kabupaten Nias atau melalui Kacabdis Pemprov Sumut untuk bertindak tegas memberikan sanksi yang dia terapkan,”pungkasnya. (Selamat harefa)

Berita Lainnya

PT. Multi Media Informatika Copyright 2017 ©. All Rights Reserved.