Lintas Peristiwa
NEWS TICKER

Diduga Adanya Praktek Pungli Di SMAN 1 Sekayu

Senin, 28 Mei 2018 | 12:46 pm
Reporter: Ahmad Jahri
Posted by: Ahmad Jahri
Dibaca: 1082

 
MUBA SUMSEL LintasPe-
 
Koordinator LSM Pengawasan Pembangunan Sumatera Selatan (PP-Sumsel) Idham Zulfikri, menduga SMAN 1 Sekayu telah melakukan sejumlah pungutan liar atau lebih akrab di sebut pungli terhadap siswanya. Hal ini di buktikan dengan sejumlah nominal yang tertera pada Kartu Kontrol Sumbangan Komite SMAN 1 Sekayu yang berjumlah Rp.75.000 yang harus di bayar seluruh siswa setiap bulannya.
 
Menurut Idham, dengan adanya penetapan angka nomimal untuk setiap siswa yang bersifat wajib dan rutin setiap bulannya, dapat diartikan dana tersebut adalah pungutan. Sementara, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah mengatur batas-batas penggalangan dana yang boleh dilakukan Komite Sekolah. 
 
Penggalangan dana tersebut ditujukan untuk mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan di sekolah dengan azas gotong royong. Dalam Permendikbud tersebut, Komite Sekolah diperbolehkan melakukan penggalangan dana berupa Sumbangan Pendidikan, Bantuan Pendidikan, dan bukanlah Pungutan.
 
“Sumbangan memang bisa diminta dari orang tua siswa, tetapi tidak untuk seluruh orang tua, karena sifatnya sukarela. Ketika sumbangan itu di berlakukan untuk seluruh orang tua, dan nilainya ditetapkan itu jatuhnya jadi pungutan. Dalam menentukan pungutanpun, sekolah harus melihat kemampuan ekonomi orang tua siswa,” kata Idham Zulfikri pada media ini “, kemarin.
 
Dengan jumlah siswa yang mencapai 850 siswa, lanjut dia, pihak SMAN 1 Sekayu mampu meraup hingga Rp. 63.750.000,- setiap bulannya, dan dalam jangka waktu satu tahun jumlahnya bisa mencapai Rp. 765.000.000,’.
 
“Sebuah angka yang fantastis ditengah kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat saat ini. Kalaupun pihak sekolah beralasan untuk pembayaran gaji guru honor, berapa banyak sih guru honor di SMAN 1 Sekayu? tapi ini tetap tidak diperbolehkan karena termasuk kategori pungli,” ujarnya.
 
Ia meminta agar pihak berwenang dapat mengambil tindakan terhadap hal ini, karena akan memberi preseden buruk terhadap dunia pendidikan terutama di Muba , yang dikenal sebagai pioner sekolah gratis di Sumsel.
 
“Praktek pungli ini cukup meresahkan terutama para orang tua siswa yang tidak mampu, kita meminta agar praktek ini segera dihentikan dan pihak berwenang agar segera mengambil tindakan,” harapnya.
 
Selain SPP yang berlabel Kartu Kontrol Sumbangan Komite yang diwajibkan kepada seluruh siswa setiap bulannya, Idham Zulfikri juga menyoroti sumbangan perpisahan yang digelar SMAN 1 Sekayu di Stabel Berkuda belum lama ini. Dalam kegiatan tersebut SMAN 1 Sekayu juga mewajibkan seluruh siswa memberikan sumbangan dengan besaran yang bervariasi antara kelas 1 , kelas 2 dan kelas 3.
 
“Pihak sekolah membantah melakukan pungutan uang perpisahan, menurut mereka itu adalah sumbangan sukarela, tapi nilainya ditetapkan kelas 1 100 ribu, hingga kelas 3 besarnya 175 ribu.Artinya ini bersifat wajib dan bukan sumbangan melainkan pungutan,” jelasnya.
 
Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sekayu yakni Armansyah saat di wawancarai di ruang kerjanya beliau mengiakan adanya biaya komite sekolah dan itu tentunya untuk membayar guru honorer sebanyak 20 tenaga didik. Sementara diduga adanya pungutan uang perpisahan Armansyahpun mengatakan memang ada namun, ia berdalih semua itu hasil musyawarah dan keinginan siswa sendiri untuk mengadakan acara perpisahan.
 
“Biaya iuran komite sekolah senilai Rp. 75.000,-/ siswa dari jumlah siswa sebanyak lebih kurang 850 siswa itu memang ada dan semua itu untuk membayar gaji tenaga didik honorer sebanyak 20 guru honor. Terkait masalah iuran perpisahan beberapa waktu lalu semua itu hasil musyawarah siswa dan komite sekolah dan tidak ada paksaan,” tutup Armansyah.(Ahmad Jahri)

Berita Lainnya

PT. Multi Media Informatika Copyright 2017 ©. All Rights Reserved.