Lintas Peristiwa
NEWS TICKER

LPM Dan Masyarakat Sogae’adu Sambangi Kantor Inspektorat Ke-dua Kali

Kamis, 20 September 2018 | 1:44 pm
Reporter: Selamat Harefah
Posted by: Darul Kutni
Dibaca: 279

Red.

Red.

 

Nias lintasPe –

Terkait laporan penyimpangan anggaran dana desa dan dana desa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat(LPM) atau dahulu lebih dikenal dengan (LKMD pada dasarnya merupakan organisasi sosial yang ada di tingkat Desa atau Kelurahan yang dibentuk oleh masyarakat sebagai sarana untuk menampung apirasi, harapan, keluhan dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam bidang pembangunan untuk disampaikan kepada pemerintah melalui Pemerintah Desa atau Kelurahan agar dapat diwujudkan/dilaksanakan oleh pemerintah.( 19/09/2018 )

Hal ini sesuai dengan Keppres tahun 2001 yang menyebutkan bahwa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) atau sebutan lain adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.

Akibat tidak digubris saran dan pendapat dari pengurus LPM, Puluhan Warga Desa Sogaeadu, Kecamatan Sogaeadu sambangi Kantor Inspektorat Kabupaten Nias kedua kalinya di jalan karet kelurahan Ilir, Gunungsitoli,(18/09/2018) pagi.

Tujuannya untuk menpertanyakan serta mendesak Inspektorat agar menindaklanjuti laporan dugaan penyimpangan dana desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) mulai tahun anggaran 2017 hingga sekarang oleh Kepala Desa (Kades) berinisial “AG”.

AG dilaporkan atas dugaan berkolusi dengan Tim Pengelola dana APBDes Sogae`adu tentang penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 sehingga pembangunan Gedung Balai Pelatihan Masyarakat Desa Sogae`adu tidak kunjung selesai dan saat ini terbengkalai.

“Warga sudah kerab kali mengirimkan surat laporan kepada Inspektorat, tetapi tidak diusut,” ungkap koordinator di lnspektorat, SW warga desa Sogaeadu, Kecamatan Sogaeadu, Kabupaten Nias.

Sehingga, warga mendesak dan mempertanyakan alasan pihak Inspektorat belum menindaklanjuti laporan tersebut.

“Kami datang ke Kantor Inspektorat kedua kali bertujuan untuk meminta ketegasan dan mendorong Pemerintah supaya segara menindaklanjuti dugaan penyimpangan yang dilakukan Kepala Desa ( AG )”. Terangnya.

Ditaksir untuk biaya pembangunan Gedung Balai Pelatihan Masyarakat Desa Sogae`adu senilai Rp 493.465.000. Namun sayangnya hingga kini pembangunan tersebut tidak juga selesai dikerjakan.

Sementara dugaan adanya tindakan korupsi menurut pelapor disebutkan seperti pada pengadaan bahan material batu yang mana didalam RAB tertera Rp. 300.000/kubik tetapi yang dibayarkan cuma Rp. 133.000, kemudian pasir pasangan tertera didalam RAB Rp. 280.000, tetapi yang dibayar hanya Rp. 133.000, harga krikil didalam RAB Rp. 260.000, dan yang dibayarkan hanya Rp. 133.000, menurut pelapor harga ini didapat mereka dari pengantar bahan tersebut kelokasi dimana sistem pembayaran dilakukan setelah barang sampai dilokasi.

Selain itu dikatakannya lagi dalam program APBDes ini sebenarnya bertujuan untuk memberdayakan masyarakat terutama dalam meningkatkan kesejahteraan warga desa, tetapi sepertinya pengelolaan APBDes Sogae`adu justru memberdayakan tim dan oknum Kades hal ini terlihat dari pekerja harian yang seyogianya adalah semuanya langsung dilakukan warga tetapi oleh oknum Kades tersebut malah memprioritaskan alat molen.

Kami meyakini bahwa SPJ yang dibuat oleh Kades Sogae`adu bersama Tim APBDes diduga banyak yang direkayasa sehingga diduga kuat perbuatan mereka telah melanggar Fakta Integritas pelaksanaan APBDes Desa Sogae`adu Tahun Anggaran 2017, ujar SW.

Tindakan oknum Kades dan Tim APBDes Desa Sogae`adu jelas-jelas telah bertolak belakang dengan harapan maupun tujuan pemerintah pusat yang mengucurkan anggaran ini.

Terpantau, pada pertemuan tersebut terdiri dari beberapa pengurus LPM dan Masyarakat Sogaeadu. masing-masing berinisial DL, RH, YZ, SW, SL, SH, AL, AW, YL, FW, RW, WL, FL, YL, BW, dan YL.

Sejumlah warga dan LPM yang telah datang memberikan apresiasi baik terhadap sikap Inspektorat yang langsung menindak lanjuti temuan dugaan penyimpangan yang dilakukan Kades berinisial “AG”.

Terpisah, dari Inspektorat Kabupaten Nias, F Lahagu Mengatakan pada warga sogaeadu, bahwa pihaknya sudah menurunkan tim audit turun kelapangan.

“Dijelaskan, pihak Inspektorat hanya bisa melakukan audit tentang penggunaan DD/ADD, setelah itu aparat penegak hukum yang berhak untuk menindaklanjuti”.

Kami hanya melakukan pemeriksaan dan audit saja, dan kami akan menyurati dinas tarukim kabupaten Nias untuk bersama-sama menghitung kerugian pada pelaksaan pembangunan gedung tersebut, Pungkasnya saat mengakhiri konfirmasi.

Lebih lanjut, Inspektorat mengatakan kepada warga sogae’adu dan LPM, bahwa pada tanggal 10 oktober 2018 nanti hasilnya sudah kelar serta akan disampaikan kepada pak bupati untuk memberikan rekomendasi”. Pungkasnya.

Sehingga berita ini ditayangkan,belum bisa dikonfirmasi kepada kepala desa.(Selamat Harefah) 

Berita Lainnya

PT. Multi Media Informatika Copyright 2017 ©. All Rights Reserved.