Lintas Peristiwa
NEWS TICKER

Pos Pengawasan Tepadu Dishub Muba Terancam di Bongkar Warga

Jumat, 27 April 2018 | 1:38 pm
Reporter: Ahmad Jahri
Posted by: Ahmad Jahri
Dibaca: 356

Pos Pengawasan Terpadu Di lahan warga yang di claim berdiri di Lahan demarkasi atau Batas Sempadan Jalan(BSJ).

Pos Pengawasan Terpadu dishub di lahan warga yang di claim berdiri di Lahan demarkasi atau Batas Sempadan Jalan (BSJ).

MUBA LintasPe – 

Problem Posko Pengawasan Terpadu milik DISHUB yang terletak di kawasan Desa Beruge Kec. Babat Toman Kabupeten Musi Banyuasin provinsi Sumatera Selatan nampaknya mulai memanas pasalnya Samsudin alias Udin bin Aguscik selaku pemilik lahan tidak terima atas statemen Kepala Dinas Dishub Muba H. Pathi Riduan mengatakan posko tersebut berdiri di demarkasi atau Batas Sempadan Jalan (BSJ), Kamis 26/04/18.

Dalam pantauan awak media, bangunan posko tersebut berdiri bukan di BSJ atau demarkasi, melainkan di lahan milik warga yakni Samsudin bin Aguscik di karenakan secara autentik berdasarkan Surat Pengakuan Hak (SPH) lahan tersebut memang adanya milik salah satu warga Desa Beruge.

“Saya tersinggung dan tidak terima jika ada yang mengatakan tanah itu bukan milik saya. Akan saya bongkar pos tersebut dan saya naikan keranah hukum, saya tuntut siapa yang katakan tersebut. Coba lihat dengan jelas pos tersebut kurang lebih 3M, dari bibir aspal,” ujar udin dengan penuh emosi.

Batas Sempadan Jalan (BSJ) atau demarkasi jalan kabupaten biasanya 1,5 sampai 2M. Pungsinya adalah untuk perluasan jalan, alur kabal listrik, air, pipa gas dan lain-lain. Dan tidak dibenarkan untuk mendirikan bangunan apalagi bangunan pemerintah yang termasuk aset negara.

Udin bin Aguscik mengatakan, sedari awal dirinya dan keluarga sudah menyatakan keberatan ketika pemerintah hendak membeli lahan tersebut untuk pembangunan pos terpadu. Namun, akhirnya dia memutuskan untuk untuk memberi izin setelah kepala desa Beruge bersama tim membujuk dan menjanjikan lahan tersebut hanya dipinjam dan dirinya sebagai pemilik lahan akan diberi keuntungan setiap bulannya dengan istilah swakelola.

“Dari awal sayakan sudah tidak memberi izin, tapi begitu dibilang hanya pinjam pakai dan ada keuntungan buat saya makanya saya setuju. Namun sampai saat ini tidak ada keuntungan yang saya dapat dan rasakan malahan tanah sayapun terancam hilang karena di katakan bangunan pos tersebut berada di lahan BSJ atau demarkasi,” tegas Udin.

Terkait hal tersebut awak mediapun konfirmasi langsung ke Pathi Riduan melalui akun WhatsAppnya, Namun tanggapan beliau adalah “No coment dulu untuk saat ini” perihal permasalahan tersebut. (Ahmad Jahri)

Berita Lainnya

PT. Multi Media Informatika Copyright 2017 ©. All Rights Reserved.