Lintas Peristiwa
NEWS TICKER

Eksekutif – Tim Banggar DPRD Muba Bahas Evaluasi Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018

Senin, 24 Juni 2019 | 4:59 pm
Reporter: Red.rill.humaspemkabmuba.
Posted by: Lintas Peristiwa1
Dibaca: 184
Wakil Ketua DPRD Muba Sugondo  memimpin rapat  di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Kab. Muba,

Wakil Ketua DPRD Muba Sugondo  memimpin rapat  di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Kab. Muba, Senin (24/6/2019)

Wakil Ketua DPRD Muba Sugondo  memimpin rapat  di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Kab. Muba,
Wakil Ketua DPRD Muba Sugondo  memimpin rapat  di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Kab. Muba, Senin (24/6/2019)

 

Sekayu LintasPe –

Bertempat di Ruang Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin Kab. Muba), Senin (24/6/2019). Pemerintah Kabupaten Muba bersama Tim Badan Anggaran DPRD Muba menggelar Rapat Pembahasan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Muba tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati Muba tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018.

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Muba Sugondo ini dihadiri Bupati Muba H Dodi Reza Alex Noerdin diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Muba Yusman Srianto, Kepala BPKAD Muba Mirwan, Inspektur Muba Aidil Fitri, Kabag Hukum Setda Muba Yudi Herzandi, dan Para Anggota Tim Banggar DPRD Muba.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Muba mengatakan hasil evaluasi Gubernur Sumatera Selatan terhadap Raperda tersebut tidak ada verifikasi yang signifikan, hanya mengingatkan dan merekomendasikan untuk terus mematuhi rambu-rambu Peraturan yang berlaku.

“Semuanya sudah kita penuhi, dan secara tertulis sudah kita lakukan (evaluasi Gubernur Sumsel terhadap Raperda Pertanggungjawaban Palaksanaan APBD 2018),” ujar Yusman.

Kepala BPKAD Muba Mirwan mengungkapkan Pemkab Muba terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam penerapan Akuntansi Berbasis Aktual sesuai standar akuntansi pemerintah guna mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

“Menurut informasi yang kami peroleh hanya Kabupaten Muba yang baru di evaluasi Raperda Pertanggungjawaban Palaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 oleh Gubernur Sumsel. Semoga prestasi ini terus kita pertahankan dan ditingkatkan,” ungkapnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Muba Sugondo menyimpulkan hasil dari rapat terkait penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati Muba tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018 akan disampaikan kepada Gubernur Sumsel pada hari Selasa, (25/6/2019).(Red.rill.humaspemkabmuba.)

Berita Lainnya

PT. Multi Media Informatika Copyright 2017 ©. All Rights Reserved.