Lintas Peristiwa
NEWS TICKER

7 Desa Tuntut PLASMA PT. ‘GPI’ Guthrie Pecconina Indonesia

Minggu, 29 Juli 2018 | 8:59 pm
Reporter: Ahmad Jahri
Posted by: Ahmad Jahri
Dibaca: 406

 

MUBA, SUMSEL LintasPe-

Masyarkat tujuh (7) desa kembali menuntut plasma di PT Guthrie Pecconina Indonesia (GPI). Adapun Desa tersebut yakni, Desa Rantau Panjang, Talang Piase, Karang Anyar, Bumi Ayu, Rantau Kasih, Napal, Ulak Teberau Karang Ringin dan Mangun Jaya/ Pangkalan Jaya. Menggelar Rapat bersama Lembaga Forum Masyarakat Musi Bersatu (FM2B) di kediaman Ketua FM2B, Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Minggu, 29/07/18.

Dalam pantauan awak media LintasPe, rapat tersebut di hadiri Ketua FM2B Kurnaidi ST., Ketua GNPK-RI Musi Banyuasin Apri, Wakil Ketua FM2B Toto Waliun, ketua Tim Investigasi FM2B Irawan, Tim Ahli Mada dan Kepala Desa Rantau Panjang, Talang Piase, Rantau Kasih, Pangkalan Jaya serta masyarakat. 

Kurnaidi selaku ketua Lembaga FM2B mengatakan bahwa Lembaga FM2B siap mendampingi Masyarakat ketujuh desa tersebut dalam menuntut dan memperjuangkan hak-haknya salah satunya permasalahan plasma.

“Masalah ini bukan cerita baru dan masalah inipun sudah kemana-mana dan sempat menurunkan masa namum, belum ada titik terang sementara PT. GPI masih beroperasi sampai saat ini. Tapi, masyarkat sampai sekarang tidak di berikan haknya”, ujar kurnaidi.

Sementara itu Irawan selaku ketua Tim Investigasi FM2B menegaskan di duga adanya kejanggalan baik dari izin dan perpanjangan izin lahan yang fiktif serta izin Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak memenuhi syarat.

“Perpanjangan izin yang beda lokasi terus terletak di Babat Toman namun di mana letak lokasi itu tidak jelas kemudian izin (HGU) itu tidak bisa terbit jika tidak ada plasma”, jelas Irawan.

Toto waliun selaku Wakil Ketua FM2B lebih menyoroti tentang administrasi perizinan di duga tidak sesuai dengan aturan yang berlaku , mulai dari awal berdirinya PT GPI baik izin dan hak dan kewajiban serta aturan aturan dalam mendirikan dan membangun suatu perkebunan.

“Izin ini 1997, tidak adanya lambang, kop dan cap serta tembusan mentri pertanian dan BPN pusat terkait izin lokasi. Isi dan polanya tidak ada penjelasan tentang Inti dan Plasma. Sedangkan aturan izin 1997 itu harus di cantumkan berapa Inti dan Plasma artinya jika dari awalnya salah maka seluruhnya salah”, tegas Toto Waliun

Lanjut kepdes Rantau Panjang Mansyur “Mewakili suara masyarakat ketujuh Desa berharap supaya masalah ini cepat tuntas dan masyarakat agar mendapatkan haknya dan terciptanya keadilan khususnya bagi Masyarakat Lawang Wetan dan Babat Toman umumnya masyarakat Musi Banyuasin”, tutup Mansyur. (Ahmad Jahri)

Berita Lainnya

PT. Multi Media Informatika Copyright 2017 ©. All Rights Reserved.