Lintas Peristiwa
NEWS TICKER

Kisruh Panjang Eksekutif Legislatif Terkait APBA Aceh 2018 Eks Tapol Aceh Angkat Bicara

Rabu, 14 Maret 2018 | 7:15 pm
Reporter: Muhammad Thaib
Posted by: Darul Kutni
Dibaca: 631

M.Yusuf ( Exs Tapol Aceh Timur)

M.Yusuf ( Exs Tapol Aceh Timur)

Aceh Timur Lintas Pe-

Permasalahan penetapan pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2018 antara pihak eksekutif dan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) selama beberapa minggu ini telah menjadi perhatian publik, dikalangan eklusif dan juga masyarakat kelas bawah di Provinsi Aceh, masalahnya memang cukup vital, karena menyangkut hasrat dan hidup orang banyak. Keterlambatan pengesahan APBA 2018 menurut kabar yang berkembang adalah tolak tarik masing – masing pihak menyangkut pengesahan APBA 2018, di pihak DPRA dan eksekutif pemerintah Aceh.

Sudah lumayan banyak tanggapan yang dikemukakan berbagai pihak, LSM. Ormas, Kesatuan Mahasiswa, serta kalangan Akademisi yang memberikan gambaran dan masukan atas pengesahan APBA yang sudah hitungan Bulan belum jelas dapat di realisasikan secara program yang telah disusun.

Tadi siang dikirim melalui WA, oleh salah seorang mantan tahanan politik (Tapol) Aceh, yang merupakan salah seorang pejuang mantan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) wilayah Aceh Timur, M. Yusuf, sapaan akrabnya Apa Suh kepada awak media lintaspe menyampaikan aspirasi dengan menjelaskan bahwa dirinya heran dan penasaran, bila disimak setiap tahunnya masalah kepentingan rakyat pada umumnya selalu saja menjadi perdebatan oleh pihak penyelenggara Pemerintahan, baik eksekutif dan Legeslatif.

“Setiap saat mempertontonkan kekisruhan kepada masyarakat, ujung – ujungnya masyarakat juga yang terkena dampak dari tontonan tersebut, padahal sebelum mereka berperan di Pemerintahan, banyak janji – janji bahwa akan bekerja dengan baik bila dipercaya kelak, nah selama ini mana yang telah dapat dibuktikan”, tanya Apa Suh.Rabu (14/03/2018) 

Pria Kelahiran 1955 yang beralamat di Alue Lhok, Kecamatan Peureulak Timur di Tangkap di Medan pada tahun 2004, yang juga ketua Tapol Aceh Timur tahun 2004 s/d 2005 kembali saat Damai Aceh, GAM – RI, 15 Agustus 2005 ini mengungkapkan kekesalan yang mendalam atas semua permasalahan yang timbul disaat Aceh telah Damai.

Pasalnya, menurut Apa Suh, seharusnya memberikan dan menjalankan amanah rakyat dengan baik, agar masyarakat dapat menikmati pembangunan dan pemerataan pemberdayaan ekonomi agar sejahtera, bukan malah pamer – pamer kekuatan status Quo semata. “Kami sendiri yang pernah terlibat perang dengan Republik Indonesia di saat konflik berkecamuk tidak pernah menjadi perhatian khusus biasa – biasa

saja, tidak ada kehidupan berkemewahan, lantas mengapa orang – orang yang sudah dipercaya di amanahkan dipilih menjadi penyambung pembangunan berkelanjutan malah ribut melulu yang di pertontonkan”, ungkap M.Yusuf.

Bila tidak bisa memberikan penghargaan, sambungnya kepada pihaknya  mantan Tapol, yang sebelumnya bergabung dengan GAM. “Minimal tunjukan kepada masyarakat bahwa kita bekerja untuk perubahan kepada rakyat, ini malah tarik kanan – tarik kiri seakan kebutuhan masyarakat dianggap tidak penting diletakkan disamping, kapan majunya Aceh bila seperti ini terus, apa kita lupa selama ini kehidupan berkemewahan yang dirasakan itu uang siapa? jadi kami berharap kepada saudara kami yang duduk di pemerintahan untuk bersatu padu, seiring bahu untuk membangun Aceh menuju kemajuan yang pesat, siapa yang memimpin dan siapa yang dipimpin harus sejalan”, harapnya. (M.Thaib)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berita Lainnya

PT. Multi Media Informatika Copyright 2017 ©. All Rights Reserved.