Lintas Peristiwa
NEWS TICKER

Menindaklanjuti Permenkumham No.32 Tahun 2020 Lapas Kelas IIB Kota Bakti Kabupaten Pidie bebaskan 10 Narapidana

Rabu, 20 Januari 2021 | 6:45 pm
Reporter: Saumi
Posted by: Darul Kutni
Dibaca: 116
Lapas Kelas IIB Kota Bakti Kab. Pidie membebaskan 10 Narapidana yang telah memenuhi syarat, dilakukan serah terima klien pemasyarakatan untuk menjalani asimilasi oleh Bapas Banda Aceh secara virtual pada Selasa, 19/01/2021.

Lapas Kelas IIB Kota Bakti Kab. Pidie membebaskan 10 Narapidana yang telah memenuhi syarat, dilakukan serah terima klien pemasyarakatan untuk menjalani asimilasi oleh Bapas Banda Aceh secara virtual pada Selasa, 19/01/2021.

Lapas Kelas IIB Kota Bakti Kab. Pidie membebaskan 10 Narapidana yang telah memenuhi syarat, dilakukan serah terima klien pemasyarakatan untuk menjalani asimilasi oleh Bapas Banda Aceh secara virtual pada Selasa, 19/01/2021.
Lapas Kelas IIB Kota Bakti Kab. Pidie membebaskan 10 Narapidana yang telah memenuhi syarat, dilakukan serah terima klien pemasyarakatan untuk menjalani asimilasi oleh Bapas Banda Aceh secara virtual pada Selasa, 19/01/2021.
 
PIDIE, ACEH, LINTASPERISTIWA.COM, – Menindaklanjuti Permenkumham No.32 Tahun 2020 Tentang Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19, Lapas Kelas IIB Kota Bakti Kabupaten Pidie membebaskan 10 Narapidana yang telah memenuhi syarat, dilakukan serah terima klien pemasyarakatan untuk menjalani asimilasi oleh Bapas Banda Aceh secara virtual pada Selasa, 19/01/2021. 
 
Hal tersebut adalah kelanjutan dari Permenkumham No.10 Tahun 2020 dengan beberapa poin penyempurnaan diantaranya terkait syarat dan tata cara pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi. Kata Tribowo, A.Md.IP, S.sos, M.Si Kepala Lapas Kelas IIB melalui Humas Lapas Sayed Zikrurrahman kepada media ini, Rabu, 20/01/2021. 
 
Juga poinnya ialah pembatasan bagi tindak pidana tertentu, mengakomodir pemberian hak terhadap Warga Negara Asing, serta penerbitan Surat Keputusan secara online, yang akan terakomodir dalam Sistem Database Pemasyarakatan, jelasnya. 
 
Selain itu, asimilasi tidak diberikan kepada narapidana dan anak dengan tindak pidana pembunuhan Pasal 339 dan Pasal 340, pencurian dengan kekerasan Pasal 365, kesusilaan Pasal 285 sampai dengan Pasal 290 KUHP, serta kesusilaan terhadap Anak sebagai korban Pasal 81 dan Pasal 82 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
 
Sayed Zikrurrahman menambahkan mengenai narapidana dan anak yang melakukan pengulangan suatu tindak pidana yang sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta narapidana kasus narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun juga dipastikan tidak akan mendapatkan hak Asimilasi. 
 
Ketentuan ini dikecualikan bagi narapidana kasus narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika dengan pidana di bawah lima tahun, yang tetap diberikan Asimilasi dan Integrasi sesuai Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020. 
 
Sementara itu, bagi narapidana yang melakukan pelanggaran terhadap syarat umum maupun syarat khusus untuk memperoleh Asimilasi, PB, CMB, maupun CB, akan dicabut haknya. Kemudian diberikan sanksi sesuai dengan kategori pelanggaran berat, serta selama menjalani Asimilasi maupun Integrasi tidak dihitung menjalani pidana. (Saumi). 

Berita Lainnya

PT. Multi Media Informatika Copyright 2017 ©. All Rights Reserved.
error: Woi.. Enggak Boleh Copas !!