Lintas Peristiwa
NEWS TICKER

Tidak Punya Wewenang : “20% Dana DOK – PID Bursa Inovasi Desa Dikelola Langsung Oleh Tim Inovasi Kabupaten Aceh Timur Dan Tim Tenaga Ahli” Mengapa???

Senin, 22 Januari 2018 | 3:54 pm
Reporter: Red. Tim
Posted by: redaksi
Dibaca: 4851

Foto, Kantor DPMG Aceh Timur, Di Pusat Pemerintahan Aceh Timur, Titi Baro Idi Rayeuk, Senin (22 Januari 2018).

Foto, Kantor DPMG Aceh Timur, Di Pusat Pemerintahan Aceh Timur, Titi Baro Idi Rayeuk, Senin (22 Januari 2018).

 

Aceh Timur Lintas Pe-

Program Inovasi Desa merupakan salah satu upaya Kemendesa PDTT dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan di Desa melalui pemanfaatan dana desa secara lebih berkualitas dengan strategi pengembangan kapasitas desa secara berkelanjutan khususnya dalam bidang pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan, pengembangan sumber daya manusia, pelayanan sosial dasar, serta infrastruktur desa.

Melalui Program Inovasi Desa (PID) diharapkan mampu memicu munculnya inovasi dan pertukaran pengetahuan secara partisipatif dan merupakan salah satu bentuk dukungan kepada Desa agar lebih efektif dalam menyusun penggunaan Dana Desa sebagai investasi dalam peningkatan produktifitas dan kesejahteraan masyarakat.

Terkait dengan Program Inovasi Desa ini, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Telah menyusun pedoman lengkap Program Inovasi Desa, seperti SOP Percepatan Program dan SOP Program Inovasi dan Pengelolaan Pengetahuan Desa, dll.

 

Oleh karena itu, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, membuat langkah-langkah nyata guna mempercepat proses pemahaman dan pelaksanaan-pelaksanaan pembangunan desa. Adapun  langkah-langkah nyata yang akan dilakukan dalam mengamanahkan UU Desa salah satunya dengan pola inovasi kegiatan, praktik-praktik cerdas atau pengetahuan dalam investasi dana di desa dan kegiatan-kegitan lain dalam pembangunan desa telah tumbuh dari inisiatif masyarakat dan/atau Pemerintah Desa, maupun Kecamatan. 

Percepatan Program Inovasi Desa (PID) sebagai langkah kebijakan yang diambil guna mempercepat proses pelaksanaan kegiatan dalam upaya agar proses pelaksanaan kegiatan dapat disesuaikan dengan siklus pembangunan desa yang dilandasi dari UU No.6 tahun 2014 tentang Desa, pada PP 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa, dan PP 47 Tahun 2015 tentang Perubahan PP 43 Tahun 2014. 

 

Namun lain halnya di Aceh Timur, pelaku yang ditugaskan untuk mendampingi program desa untuk dapat berinovasi kearah inovatif dan pengembangan ekonomi serta sumber daya masyarakat seakan seperti bertolak belakang dengan apa yang telah diprogramkan pemerintah, masalahnya bukannya memberikan pemahaman yang positif kepada masyarakat desa di masing –masing wilayah kecamatan di Aceh Timur dengan program inovasi, agar  desa dapat berinovatif, oleh pihak yang berperan dalam hal memberikan bimbingan dan pemahaman oleh Tenaga Ahli Kabupaten, Tim Inovasi Kabupaten, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG), malah secara berjamaah telah melakukan hal – hal yang tidak sejalan dengan aturan dan perlakuan untuk dijadikan pembelajaran, hal ini dinilai oleh beberapa tokoh masyarakat yang tergabung di Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) di masing – masing kecamatan.

Buktinya kegiatan Bursa Inovasi Desa yang dilaksanakan pada akhir tahun 2017 lalu, tanggal 28 Desember 2017 di gedung Idi Sport Center (ISC) Aceh Timur oleh pihak instansi terkait bidang pemberdayaan masyarakat. Tim Inovasi Kabupaten dan Tenaga Ahli (TA) Kabupaten Aceh Timur, dinilai telah mengangkangi petujuk teknis kegiatan Bursa Inovasi Desa yang telah dilaksanakan, pasalnya bila mengacu kepada Kepmen Desa PDTT  83/2017 dan keputusan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2017 dibawah Kemendes PDTT RI. Dan  Standar Operasional Prosudur (SOP) program Inovasi Desa dan pengembangan pengetahuan desa serta petunjuk teknis penggunaan  dana bantuan tersebut yang  di alokasikan disetiap kecamatan yakni Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID), yang besaranya ditentukan jumlah desa di masing – masing Kecamatan, untuk tahap pencairan awal sebesar 30% dari jumlah total dana yang tersedia yang bersumber dari Pinjaman Bank Dunia masuk DIPA APBN 2017 dugaan kuat telah salah pengunaanya.

Dari laporan yang diberikan beberapa TPID Kecamatan 20% dana tersebut katanya diserahkan kepada pihak Kabupaten dalam hal ini Tenaga Ahli Kabupaten, Tim Inovasi Kabupaten dan dinas terkait untuk kegiatan pelaksanaan Bursa Inovasi Desa di Kabupaten. Yang kegiatan tersebut adalah kegiatan untuk pameran kegiatan pembangunan masyarakat dan desa yang dinilai Inovatif sekaligus sebagai ajang pertukaran pengetahuan masyarakat dan desa.

setelah kegiatan tersebut dilaksanakan (Bursa Inovasi Desa), ternyata banyak menuai beragam tanda tanya yang dikemukana oleh beberapa peserta kegiatan Bursa Inovasi Desa di masing – masing kecamatan yang merupakan pengurus TPID (Tim Pelaksana Inovasi Desa), kepada awak media Lintas Peristiwa.com dari hasil penelusuran di beberapa kecamatan guna mengambil keterangan selama beberapa hari, menurut keterangan yang diperoleh bahwa bantuan dana oprasional TPID Kecamatan yang bersumber dari International Bank For Reconstruction and Develompment (Bank Dunia) yang masuk DIPA APBN 2017 tersebut masuk ke rekening masing – masing pengurus TPID Kecamatan sebesar 30% tahap awal melalui Bank BRI dari Satker Provinsi, Tak lama berselang dengan mendadak langsung diminta oleh pihak Tenaga Ahli (TA), Tim Inovasi Kabupaten Aceh Timur dengan besaran persentase 20 %, dari pencairan awal 30%, menurut keterangan TPID Kecamatan dana sebesar 20% tersebut katanya digunakan untuk kegiatan Bursa Inovasi Desa di Kabupaten.

Ketua TPID Kecamatan Peureulak, Indra Munawar dijumpai di kantor camat Peureulak (16 Januari 2017), menjelaskan Dana yang cair 30% untuk TPID sejumlah Rp; 29.370.000, (Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan  Rp; 18.000.000, (Delapan Belas Juta Rupiah) lebih yakni (20%) diserahkan ke Pihak Kabupaten, katanya untuk kegiatan Bursa Inovasi Desa di Kabupaten, namun menurutnya, disaat setelah penyerahan anggaran tersebut, dikarenakan pelaksanaanya pada waktu itu secara tergesagesa kami tidak sempat mempelajari aturan,  dan kami lihat pada umumnya TPID dikecamatan lain disaat itu juga pada menyerahkan maka kami juga ikut menyerahkan, beberapa hari berselang kami berkesempatan mempelajari aturan – aturan yang ada terkait dengan kegiatan Bursa Inovasi Desa yang dilaksanakan di Kabupaten, bahwa kegiatan tersebut adalah kewenangan pihak TPID di masing – masing kecamatan, namun dilaksanakan di kabupaten secara bersamasama dengan pihak Kabupaten, Tenaga Ahli, Tim Inovasi Kabupaten dan Dinas Pembardayaan Masyarakat, “Kata Indra.

Bahkan  menurut Indra, pada saat pelaksanaan Bursa Inovasi Desa di Kabupaten, kami  tidak memiliki peran seperti yang diatur, malah kami tak berbuat apa – apa hadir sebagai penonton saja, mereka di Kabupaten yang mengkondisikan semua kegiatan, sementara untuk pertanggung jawaban dana tersebut dari aturan yang telah kami pelajari bahwa dinyatakan kami pihak TPID Kecamatan yang bertanggung jawab, bahkan pertanggunjawaban tersebut dilaporkan melalui Musyawarah Antar Desa (MAD II) di kecamatan dan hasil MAD II dilaporkan langsung kepada Satker (Satuan Kerja) Provinsi itu artinya kami yang terlibat langsung dalam kegiatan Bursa Inovasi Desa, “Jelasnya.

Saat ini kami melihat bagaimana penyelesaiaan dengan dana tersebut, apakah bisa dipertanggung jawabkan oleh mereka di Kabupaten, yang jelas kami tidak mau bertanggung jawab dengan biaya yang telah keluar digunakan pihak kabupaten, kami merasa mereka telah menipu kami dengan memamfaatkan singkatnya waktu  terkesan tergesagesa pelaksanaan Bursa Inovasi Desa, ujung – ujungnya kita serahkan dana tersebut.

Bila dilihat dari cara dan gerakan yang dilakukan pihak kabupaten, Tim Inovasi Kabupaten Aceh Timur dan TA, termasuk dinas DPMG ada kesepakatan untuk mengelabui kami pengurus TPID di setiap kecamatan, mengapa kita katakan begitu, selain kegiatan bursa dengan persipan tergesagesa, dan dengan waktu singkat pula persiapan itu mereka laksanakan termasuk disarankanya dana 20% untuk secepatnya diserahkan kepada pihak Kabupaten, disini kita merasa telah dipermainkan, “kata Pak Indra.

M.Yusuf. Ketua TPID Kecamatan Peureulak Timur Kepada media lintas peristiwa.com (16 Januari 2018) ketika ditemui di Kantor Camat Peureulak Timur, dihari yang sama ditempat yang berbeda mengatakan,” sebagai KetuaTPID Kecamatan, saya juga perlu menjelaskan apa yang telah kita lakukan terhadap dana tersebut, menyangkut dengan kegiatan program inovasi desa, dana yang masuk di rekening untuk operasional kegiatan inovasi desa TPID Kecamatan Peureulak Timur baru cair 30 % nominal dalam Rupiah; 19.650.000, (Sembilan Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dari jumlah total dana yang dipersiapkan sebesar Rp; 65.500.000, (Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan 20 % dari 30% yang masuk ke rekenig TPID Kecamatan Peureulak Timur langsung diminta dan diserahkan kepada Tenaga Ahli (TA) Kabupaten dengan jumlah nominal Rp; 13.100.000, (Tiga Belass Juta Seratus Ribu Rupiah) jadi sementara ini kami TPID Kecamatan Peureulak Timur hanya tersisa Rp; 6.550.000, (Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Rubu Rupiah) yakni (10%).

Kami juga bertanya Tanya, bagai mana kita mempertanggungjawabkan dana tersebut sementara dana itu yang mengunakanya dan yang mengelola pihak lain, dalam hal ini Tenaga Ahli (TA) Kabupaten dan Tim Inovasi Kabupaten (TIK) yang bekerja sama dengan Dina Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh Timur dalam melaksanakan kegiatan Bursa Inovasi Desa. Menurut hemat kami setelah kami pelajari aturan bahwa pengelolaan dana tersebut di luar kewenangan mereka, keraguan ini muncul pada saat penyerahan dana tersebut kami merasa terlihat janggal, mengapa dana yang di transfer melalui Bank TPID Kecamatan dari Satker Kabupaten sebesar 30% kok malah diminta untuk diserahkan kembali ke Tim Inovasi Kabupaten sebesar 20%, padahal dana tersebut mereka Satker Kabupaten, Tim Inovasi Kabupaten (TIK) yang mentransfer ke rekening TPI. padahal kan bisa mereka langsung mengambil dana 20% itu, kok masuk ke rekening kita dulu, malah kita menyerahkan dana 20% tidak menggunakan rekening, ini janggal menurut saya, “Kata M.Yusuf.

Logikanya begini, kata M.Yusuf, dana yang diserahkan oleh masing – masing TPID di kecamatan dengan 20% sudah tentu pasti berbeda, karena dana yang masuk ke masing – masing rekening TPID jumlah nominalnya juga  berbeda di sesuaikan dengan jumlah desa di setiap kecamatan, nah bila kegiatan yang dilaksanakan yakni hanya untuk pelaksanaan Bursa Inovasi Desa di Kabupaten, itu kami rasa enggak masuk akal bisa dipertanggung jawabkan secara global sementara 20% dana yang diserahkan nominalnya itu berbeda, kegiatannya hanya satu kegiatan, “Jelasnya.

ditempat berbeda, ketua TPID Kecamatan Idi Tunong, Anwar, Via handphone, mengemukan hal yang sama, dan juga  mengatakan kami disini jadi bingung, ikut intruksi Kabupaten dalam hal ini Tim Inovasi Kabupaten danTenaga Ahli (TA), namun untuk mempertanggung jawabkan dana tersebut menurut arahan aturan  Di Kepmendes PDTT Nomor 83/2017, dijelaskan bahwa  kami pengurus TPID di Kecamatan yang bertanggung jawab, “Katanya.

Ketua TPID Kecamatan Nurussalam, M.Adami, dimintai keterangan menjelaskan, “ya betul dana 20% diminta oleh Tim Inovasi Kabupaten katanya untuk biaya Kegiatan Bursa Inovasi Desa di akhir tahun 28 Desember 2017, namun petunjuk teknis yang ada pada Tenaga Ahli Kabupaten dengan masalah setoran dana 20% itu kami juga belum tau persis, dalam waktu dekat ini kami akan berkodinasi dan menanyakan langsung ke pihak Kabupaten terkait dengan petunjuk teknis penggunaan dana tersebut, “Kata  M.Adami.

Kadis DPMG Aceh Timur, Elfiandi, melaui Handphone, sebelumnya yang pada hari itu tidak berada dikantor saat dihubungi mengatakan, urusan itu ke Kabid ADG saja, atau yang lebih jelasnya ke Tenaga Ahli (TA) Kabupaten, saya tidak faham betul teknik hal dana tersebut, “Jelasnya singkat.

Media lintas peristiwa mencari kejelasan masalah penyetoran biaya 20% dari dana 30% yang masuk di masing- masing rekening TPID Kecamatan di wilayah Aceh Timur, dengan mendatangi kantor DPMG Aceh Timur, untuk menjumpai Tenaga Ahli Kabupaten, Bu. Maria, kebetulan tidak berada dilokasi, dan dicoba dihubungi melalui telpon gemgam, menjawab saya sedang rakor di kantor BAPPEDA Aceh Timur, jawabanya.

Kabid ADG Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Kabupaten Aceh Timur, Muliadi, saat dimintai tanggapannya melalui Handphone, sehari berselang menjelaskan, terkait masalah yang timbul menyangkut dengan penyetoran dana TPID 20%, oleh pihak TPID kecamatan Muliadi Mengatakan, dana tersebut memang betul diserahkan dan diterima dari pengurus TPID Kecamatan masing –masing sebesar 20% , Tenaga Ahli (TA) yang mengumpulkan setelah adanya kordinasi dengan pihak DPMG dan Tim Inovasi Kabupaten, DPMG disini kami sebutkan tadi sebagai memfasilitasi saja,  dana tersebut di gunakan untuk kegiatan Bursa Inovasi Desa yang dilaksanakan di akhir tahun 2017, tanggal 28 Desember 2017, di gedung olah raga Idi Sport Center (ISC) Idi Rayeuk, “Ungkap Muliadi.

Berselang beberapa hari, pada jumat (19 Januari 2018), Muliadi, Kabid Di DPMG Aceh Timur, ketika bertemu diseputaran Kota Langsa, duduk dan menjelaskan permasalahan yang telah timbul terkait penggunaan dana DOK PID untuk Bursa Inovasi Desa, dengan menunjukan bundel berkas Kepmendes 83 / 2017, dan Petunjuk teknis penggunaan dana tersebut, dengan mengemukakan bahwa apa yang telah dilaksanakan itu sudah sesuai dengan aturan dan itulah pegangan bahwa 20% DOK PID dari TPID di kecamatan digunakan untuk Bursa Inovasi Desa, yang pelaksaanya ditahun 2017 di laksanakan di Kabupaten, “katanya.

Dikatakanya, imformasi dari Tenaga Ahli (TA), semua kebijakan yang di ambil itu adalah arahan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Provinsi Aceh melalui Tenaga Ahli Kabupaten yang aktif mengikuti rakor di Banda Aceh, “Kata Muliadi.

Sebelum acara kegiatan Bursa Inovasi Desa, DPMG Provinsi Aceh membantu biaya hanya Rp; 8.000.000,  (Delapan Juta Rupiah) untuk pelaksanaan Bursa Inovasi Desa di Kabupaten Aceh Timur, Bantuan biaya dana segitu menurutnya enggak cukup untuk melaksanakan Bursa Inovasi Desa, setelah dilakukan kordinasikan kepada pihak Tenega Ahli, dan melihat petunjuk pelaksanaan, tertuang kalimat bahwa 20% Dana Operasional Kegiatan (DOK) Program Inovasi Desa ( PID) pada Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) di masing – masing kecamatan boleh digunakan untuk kegiatan Bursa Inovasi Desa di Kabupaten, selanjutnya untuk tahun 2018 gelar Bursa Inovasi Desa akan dilaksanakan di masing – masing kecamatan,“Jelas Muliadi.

Ada kalimat yang disampaikan oleh pihak DPMG Kabupaten Aceh Timur, Kabid ADG, Muliadi, katanya ada arahan dari DPMG Provinsi Aceh, lintas peristiwa.com mencoba menghubungi pihak DPMG Provinsi Aceh Via Hand Phone, kepada Kadis DPMG Aceh, Prof, Dr.Ir, Amhar Abubakar, M.Sc, guna mengklarifikasi adanya kalimat bahwa kegiatan bursa inovasi desa menyangkut pengelolaan dana oleh tenaga ahli dan tim inovasi kabupaten Aceh Timur katanya atas arahan DPMG Aceh, termasuk biaya bantuan kegiatan tersebut sebesar Rp; 8000.000, (Delapan Juta Rupiah) yang diberikan pihak DPMG Aceh. Pada Senin (22 Januari 2018) dua kali di miscall tidak menjawab, di SMS di jawab, “Info yang benar ada di Satker P3MD DPMG…..Hubungi Pak Zul Husni sbg PPK Satker Pak….Tks”.

Salah seorang P3MD Di DPMG Aceh Timur, Pak Muktar, (22 januari 2018) tidak berada di kantor DPMG, ditelpon menjawab. Kami sedang rapat dengan sekda Aceh Timur, Nanti saya hubungi kembali, berita ini di kirim tidak ada satupun yang memberikan keterangan, sesuai arahan yang disampaikan Kepala dinas DPMG Aceh. (TIM).

Berita Lainnya

PT. Multi Media Informatika Copyright 2017 ©. All Rights Reserved.