Lintas Peristiwa
NEWS TICKER

Aksi Damai, Tolak Perda Pesta Malam

Senin, 12 Februari 2018 | 3:29 pm
Reporter: Winda Camelia
Posted by: Darul Kutni
Dibaca: 2426

Ketua FM2B Muba Kurnaidi ST sedang menyampaikan aspirasi di depan halaman DPRD Muba. Senin (12/02/2018)

Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) yang tergabung dalam lembaga bersatu yang terdiri dari FM2B, SCW, dan Aliansi melakukan aksi damai didepan halaman DPRD Muba. Senin (12/02/2018).

Ketua DPRD Muba pimpin rapat dengar pendapat di ruang Banmus. Senin (12/02/2018)

Sekayu Muba LintasPe-

Sehubungan dengan Peraturan Daerah (Perda) pesta malam yang telah disahkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muba pada bulan Desember 2017 yang lalu, dimana dalam pengesahan tersebut pesta malam ditiadakan, namun diperbolehkan dimulai pukul 08.00 wib hingga 17.00 wib.

Terkait hal itu, masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) yang tergabung dalam lembaga bersatu yang terdiri dari FM2B, SCW, dan Aliansi melakukan aksi damai didepan halaman DPRD Muba. Senin (12/02/2018). 
 
Dalam hal ini pihaknya mewakili dari masyarakat 14 Kecamatan dalam Kabupaten Muba untuk menolak adanya Perda dilarang pesta malam untuk rakyat Muba. Menurut masyarakat, pesta malam merupakan kebiasaan atau tradisi masyarakat Muba, ajang silaturahmi berbagai lapisan masyarakat, seni budaya masyarakat, dan ajang hiburan rakyat mengingat Muba tidak ada tempat hiburan atau tempat-tempat wisata lainnya.
 
Ketua FM2B Kurnaidi ST, mengatakan bahwa digelarnya aksi damai ini untuk minta kepada DPRD Muba segera merevisi Perda tersebut karena sama sekali tidak berpihak untuk rakyat, apalagi Pemerintah dan partai politik boleh sampai pukul 23.00 WIB, sementara rakyat dilarang, bukankah adanya Pemerintahan disitu ada rakyat. 
 
“Kami mendukung program Pemerintah untuk memberantas Narkoba dalam Kabupaten Muba dan kamipun sependapat adanya pesta malam disitu adanya praktek kemaksiatan, tapi menghilangkan kebiasaan pesta malam bagi seluruh rakyat Kabupaten Muba, hal ini kami menolak dan kami minta segera direvisi sama dengan Pemerintah dan Partai Politik sebagaimana tertuang dalam Perda itu”, ungkapnya.
 
Untuk itu, sambungnya. Ia mengusulkan kepada Pemerintah dan DPRD Muba bahwa pesta malam cukup dengan batas waktu pukul 23.00 WIB, dilarang adanya remix dan hot music, lampu tidak boleh dimatikan, harus terang dalam lokasi selama kegiatan, kursi diatur rapi seperti pesta zaman dulu sebelumnya, dilarang miras dan narkoba selama kegiatan, para penyelenggara diwajibkan membayar retribusi hiburan untuk penambahan PAD, para penyelenggara pesta di saat mengurus perizinan harus disertai koordinasi PAMD dengan pihak keamanan baik itu Polri, TNI, dan Pol PP. 
 
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Muba Abusari SH M.Si turun langsung ke lapangan menyapa para aksi damai, dan mengajak perwakilan 25 orang dalam setiap kecamatan untuk dimediasi diruang Banmus DPRD Muba.

Selanjutnya, dalam rapat tersebut Ketua DPRD Muba Abusari SH M.Si didampingi Yulisman dan Amrie Aroma menjelaskan bahwa sebelumnya pihak DPRD Muba telah membuat konsep rancangan perda pesta malam hingga pukul 00.00 wib jika melebihi waktu yang dibatasi tuan rumah akan didenda 50-200 juta atau penjara 3-6 bulan dan alat-alat tuan orgen akan dirampas oleh aparat kepolisian dan Sat pol-pp. Namun malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih, Raperda pesta malam yang dirancang dengan pembatasan waktu hingga pukul 17.00 wib, mendapat dukungan dari MUI, para ulama, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda islam sehingga disahkan lah menjadi Perda.

“Apalah daya DPRD ini Kolektif kolegial, seperti Buah simalakama dimakan mati ibu, tidak dimakan mati bapak. Disahkan kalian demo kami, tidak disahkan para ulama demo kami juga. Untuk itu, apabila ada pengusulan kembali dari pihak eksekutif tentang pencabutan dukungan dari MUI, Muhammadiyah dan lai-lain, tentunya kita akan buka rapat paripurna untuk merevisi perda tersebut”, jelasnya.

Disampaikannya bahwa, sejak disahkan Perda tersebut, pihaknya diberi waktu 3 bulan hingga 31 Maret 2018 untuk sosialisasi kepada masyarakat, dan di berlakukan pada tanggal 1 April 2018.

“Saya minta kepada masyarakat untuk bersabar, saya akan perintahkan pak yulisman selaku Ketua Komisi I DPRD Muba, coba atur agenda buatkan perjalanan dinas, baik ke Gubernur maupun ke Mendagri, tanyakan bisakah perda yang telah disahkan belum dilaksanakan untuk direvisi, jika bisa itu pun tidak semudah membalikkan telapak tangan dan harus memakan waktu”, tambahnya. (WindaC)

Berita Lainnya

PT. Multi Media Informatika Copyright 2017 ©. All Rights Reserved.