Lintas Peristiwa
NEWS TICKER

Alokasi Kursi anggota DPRD Muba 2019

Selasa, 13 Februari 2018 | 5:35 pm
Reporter: Winda Camelia
Posted by: Darul Kutni
Dibaca: 6067

Foto bersama usai acara uji publik penataan dapil anggota DPRD Muba. Selasa (13/08/2018)

Anggota Komisioner KPU Muba diruang media centre KPU Muba. Selasa (13/02/2018)

Suasana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) mengadakan uji publik penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muba pada Pemilu Tahun 2019 di ruang media centre KPU Muba. Selasa (13/02/2018).

Sekayu Muba LintasPe-
 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) mengadakan uji publik penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muba pada Pemilu Tahun 2019 di ruang media centre KPU Muba. Selasa (13/02/2018).
 
Rapat dipimpin oleh Ketua KPU Muba diwakili anggota Komisioner Drs. Said Khairil Asmi dan dihadiri oleh ketua partai politik di Kabupaten Muba. Dalam paparan anggota Komisioner Said Khairil Asmi menyampaikan dasar hukum uji publik ini merujuk Undang-undangan 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU No. 5 Tahun 2018 tentang perubahan PKPU No. 7 Tahun 2017 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggara pemilu, PKPU No.16 Tahun 2017 tentang penataan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten /Kota dalam pemilu.
 
“Keputusan KPU No. 18/PP.02-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang petunjuk teknis penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten /Kota dalam pemilu, Keputusan KPU No. 13/PL.01.2-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang jumlah penduduk Kabupaten/Kota dalam pemilu 2019, BAI Pleno No.11/PK.01-BA/1606/KPU-KAB/I/2018, sedangkan kebijakan umum nya berdasarkan objek penataan KPU Muba menyusun dan menetapkan dalil anggota DPRD Muba”, terangnya.
 
Sesuai dengan pasal 185 Undang-undang No.7 Tahun 2017, sambungnya. Penataan dapil mengacu pada prinsip-prinsip kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem Pemilu yang proposional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada pada cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan. Penataan Dapil juga mengacu pada data agregat kependudukan per kecamatan (DAK 2) yang diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada KPU paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.
 
“Berdasarkan DAK2 dan terpenuhinya tujuh prinsip penataan dapil maka KPU Kabupaten Muba mengajukan usulan 4 daerah peilihan dalam pemilu tahun 2019, yaitu Dapil Muba I sebanyak  12 kursi untuk kecamatan Sekayu, Kecamatan Sungai Keruh dan Keluang, Dapil Muba II sebanyak 10 kursi untuk kecamatan Batang Hari Leko, Sanga Desa, Babat Toman, Plakat tingg, dan Lawang wetan, Dapil III sebanyak 12 kursi untuk kecamatan Bayung Lencir, Lalan, dan Tungkal Jaya, Dapil Muba IV sebanyak 11 kursi untuk kecamatan Lais, Sungai Lilin dan Babat Supat”, tambahnya.
 
Lebih lanjut, Data agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK 2) tersebut pada keputusan KPU RI Nomor 13/PL.01.3-KPU/03/KPU/I/2018 untuk Kabupaten Muba yaitu Sekayu 88.890, Lais 55.940, Sungai Keruh 41.065, Batang Hari Leko 19.800, Sanga Desa 32.2997, Babat Toman 34.300, Sungai Lilin 57.624, Keluang 57.624, Bayung Lencir 67.478, Plakat Tinggi 27088, Lalan 41.404, Tungkal Jaya 48.713, Lawang Wetan 25.948, dan Babat Supat 34.162.
 
“Pada proses penataan Dapil, publik dilibatkan secara langsung melalui mekanisme uji publik terhadap draft usulan dapil yang disusun oleh Kabupaten/Kota. Unsur yang dilibatkan antara lain Pemerintah Daerah, Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan pemangku kepentingan lainnya”, pungkasnya.
 
Dijelaskannya bahwa penataan dapil ulang berdasarkan prinsip kesinambungan, dapil yang sudah terbentuk pada pemilu Tahun 2014 dapat dipertahankan komposisinya. Hal yang memungkinkan dilakukannya penataan dapil kembali adalah penataan dail pada pemilu tahun 2014 tidak memenuhi prinsip-prinsip penataan dapil, Kabupaten/Kota baru yang terbentuk pasca penetapan dapil Pemilu 2014, Kabupaten/Kota Induk yang sebagian wilayahnya telah membentuk Kabupaten/Kota baru, Kabupaten/Kota yang terdapat penambahan atau pengurangan jumlah kecamatan, perubahan jumlah penduduk yang mengakibatkan berubahnya alokasi kursi dapil menjadi lebih dari 12 atau kurang dari 3, sebab atau alasan lain dengan penjelasan yang dapat dipertanggung jawabkan. (WindaC).
 
 
 

Berita Lainnya

PT. Multi Media Informatika Copyright 2017 ©. All Rights Reserved.