Lintas Peristiwa
NEWS TICKER

Bentuk Tim Investigasi Plasma PT Perkebunan Mitra Ogan Muba

Selasa, 6 Maret 2018 | 3:54 pm
Reporter: Winda Camelia
Posted by: Darul Kutni
Dibaca: 1520

Foto bersama usai rapat di ruang Banmus DPRD Muba. Selasa (06/03/2018)

 
Muba LintasPe-
 
Menindaklanjuti rapat yang kelima kalinya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Musi Banyuasin (Muba) memediasi permasalahan plasma yang belum dibagikan oleh PT Perkebunan Mitra Ogan kepada masyarakat yang berhak menerimanya, diruang Banmus DPRD Muba. Selasa (06/03/2018).
 
Berdasarkan pantauan awak media lintaspe, rapat diawali dengan menyanyikan Indonesia Raya, dan rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Muba Abusari SH., M.Si, dan dihadiri oleh Sekda Muba H. Apriyadi S.Sos, didampingi Asisten I H. Rusli SP MM, Kepala Dinas Perkebunan diwakili oleh Mura, Kepala Dinas Koperasi diwakili oleh Zulkarnain, Kapolres Muba AKBP Rahmat Hakim S.Ik MH, beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
 
Dengan mengundang Direktur Keuangan PT Mitra Ogan  Fikri Al-Ansor, didampingi Kepala Bagian tanaman Tabrani Lubis, Kepala Urusan SDM Edy Proza, Bagian Umum sekaligus Sekretaris Erwin Yustio, Teknis Tanaman Taufik, Mantan Manaager Mahmud, Bambang Effendy, Bambang Pranak, Widi, dan Jasmen Sumbela, juga dihadiri oleh perwakilan masyarakat Desa Toman, Sungai Napal, Talang Bulu, Tanah Abang, Tanjung Bali Lubuk Buah, Pinggap, Pengaturan, Ulak Kembang dan Bangun Sari Kecamatan Batang Hari Leko.
 
Mewakili 10 Desa, Waliadin warga Desa Talang Bulu dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa masyarakat meminta kepada pihak perusahaan untuk membagikan plasma kepada yang berhak menerima nya. Jika tidak, masyarakat akan mengambil kembali lahannya.
 
“Lahan 10-11 tahun telah diserahkan tapi kami belum mendapatkan hasil kebunnya, tolong bagikan plasma kami, karena sudah beberapa tahun kami mengharapkan itu, dan juga banyak masyarakat yang menyerahkan tanah justru nama orang lain yang keluar dalam SK”, ungkapnya.
 
Selain itu, sambungnya. Masyarakat yang bekerja gaji nya tidak dibayar selama 1-2 tahun tolong diselesaikan. “Kami minta kejelasan gaji tunggakan perusahaan dan segera kembalikan hak kami. Bukan kah hadirnya perusahaan untuk mensejahterakan kami, tapi malah sekarang nasib kami sungguh mengkhawatirkan”, bebernya. 
 
Menanggapi hal itu, Direktur Keuangan PT Mitra Ogan Fikri Al-Ansor menjelaskan PT Perkebunan Mitra ogan merupakan perusahaan patungan dua BUMN Besar Republik Indonesia yaitu PT RNI (Persero) dan PTPN III (Persero) yang bergerak dibidang usaha perkebunan kelapa sawit dan karet serta pengolahan kelapa sawit menjadi minyak sawit mentah.
 
“Plasma PT Perkebunan Mitra Ogan ini belum dibagikan ke masyarakat dikarenakan lahan seluas 2900,00 Hektar (Ha) hanya 1308,87 Ha kebun jadi sedangkan sisanya 1591,13 kebun mati oleh banjir dan pernah terjadi kebakaran sehingga dilakukan tiga kali penyulamam”, ungkapnya.
 
Tidak hanya itu, lanjutnya. PT Mitra ogan telah membangun jembatan Desa Rampasan sebagai sarana transportasi bersama namun jembatan tersebut dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. “Untuk itu, dalam kesempatan ini kami sangat mengharapkan dukungan dan kesepahaman apa yang kami lakukan di OKU dan Muara Enim untuk mensejahterakan masyarakat bisa kami lakukan disini”, jelasnya.
 
Di akhir rapat,  Ketua DPRD Muba dengan tegas mengambil keputusan yang tidak boleh di ganggu gugat karena keputusan di ambil mutlak agar perusahaan tetap berjalan namun masyarakat butuh sedikit waktu untuk menikmati hasil lahan yang telah diserahkan.
 
Disampaikannya, Pemkab Muba mulai hari ini dalam waktu selambat-lambat nya 1 bulan untuk membentuk tim investigasi gabungan terkait hak kepemilikan peserta plasma,  yang terdiri dari Dinas Perkebunan,  Dinas Koperasi, BPN bersama dengan Penegak Hukum untuk turun kelapangan mengecek langsung luas lahan yang ada, peta pengukuran awal waktu penyerahan lahan,  setelah itu selesai pihak eksekutif untuk segera menerbitkan SK kepemilikan lahan masing-masing yang telah menyerahkan lahan.
 
“Saya perintahkan kepada pihak perusahaan untuk melakukan pembersihan lahan yang sudah produksi,  memperbaiki infrastruktur jalan dan akses jembatan. Saya beri waktu 3 bulan sejak hari ini,  sejak tanggal 6 Juni hasil dari produksi 1308,87 ha setelah dipotong biaya operasional baik panen,  transportasi dan cicilan terhadap kredit bank,  untuk dibagi ratakan kepada seluruh masyarakat yang telah menyerahkan lahannya walaupun satu kapling nya mendapatkan 10 ribu yang penting mereka ada kesamaan”, tegasnya. (WindaC)
 
 

Berita Lainnya

PT. Multi Media Informatika Copyright 2017 ©. All Rights Reserved.