Lintas Peristiwa
NEWS TICKER

Besok Demo lagi, Warga Pertanyakan Rekomendasi DPRD Muba

Minggu, 17 Februari 2019 | 8:06 pm
Reporter: Winda Camelia (12)
Posted by: lintas peristiwa
Dibaca: 267

Sutoto Waliun saat demo di depan pemkab Muba. Minggu (17/02/2019)

Red. Minggu (17/02/2019)

Sekayu Muba LintasPe-

Ratusan warga tidak mampu dari Desa Bailangu dan Bailangu Timur Kecamatan Sekayu Kabupaten Muba, besok Senin 18 Februari 2019 beramai – ramai akan mendatangi DPRD Kabupaten Muba.

Tak lain maksud dan tujuannya adalah meminta Ketua DPRD Kab Muba memfasilitasi dan mendampingi kelompok Firman Wazir Cs untuk bertemu dengan Bupati Muba Bapak H. Dodi Reza Alex Noerdin.

Firman Wasir Cs selaku koordinator aksi mengatakan bahwa aksi damai ini dilakukan guna mempertanyakan realisasi dari surat Rekomendasi DPRD Kab Muba beberapa waktu lalu terkait dengan Permasalahan sengketa lahan dan sengketa hak kebun plasma serta status izin lokasi PT Inti Agro Makmur dalam wilayah Desa Bailangu agar segera di selesaikan mengingat PT IAM selaku perusahaan yang di berikan izin untuk membangun kebun kelapa Sawit sejak 2006 lalu di perpanjang lagi di tahun 2019 hingga detik ini masih melaksanakan penanaman dan ganti rugi lahan, namun anehnya kebun plasma dan Sengketa lahan dengan warga yang di duga dalam areal 1700 Ha yang konon katanya sudah di ganti rugi pancung alas hingga detik ini justru belum di selesaikan”, ujar Firman.

“Maka dari itu, kami patut menduga bahwa pihak PT IAM dan Pihak Pemerintah Desa dan Dinas Perkebunan Muba tidak serius dan tidak ada niat baik terhadap persoalan yang sudah 3 tahun bergulir”, ujar warga bailangu ini.

Selain itu, Satoto Waliun aktivis Muba peduli Masyarakat asal dari Desa Bailangu menambahkan jika besok pihak pemerintah kab Muba tidak ada ketegasan. Maka, dirinya menyarankan kepada DPRD Kab Muba untuk kiranya dapat membentuk pansus guna membedah Keabsahan dari Perpanjangan Izin Lokasi an PT IAM dengan SK Bupati Nomor : 1049 tahun 2019 dan Keabsahan Penjualan Lahan oleh Pemerintah Desa Bailangu kepada Pihak PT IAM dengan Sistem Ganti Rugi Pancung Alas seluas 1700 Ha yang pembayaran nya di laksanakan di tahun 2010 namun pengukurannya di tahun 2011.

“DPRD perlu membentuk PANSUS guna membantu masyarakat agar persoalan yang sebenarnya menjadi terang benderang bukan malah sebaliknya jadi berbelit – belit dan malah mengenyampingkan bahkan terkesan berani mengangkangi aturan bahkan seyogyanya Disbun dan BPN Kab Muba jangan cuci tangan apa lagi pura pura tidak tau”, ungkap Toto. (WindaCamelia12)

Berita Lainnya

PT. Multi Media Informatika Copyright 2017 ©. All Rights Reserved.