Lintas Peristiwa
NEWS TICKER

BPPRD Sampaikan SPPT PBB Tahun 2019 dan Sosialisasi Pajak Daerah Kab. Muba

Rabu, 13 Maret 2019 | 1:32 pm
Reporter: Red.
Posted by: redaksi
Dibaca: 347
Camat Keluang Debby, STTP., M.Si saat menyampaikan sambutan pada acara penyampaian SPPT PBB sosialisasi Pajak Daerah.

Camat Keluang Debby, STTP., M.Si saat menyampaikan sambutan pada acara penyampaian SPPT PBB sosialisasi Pajak Daerah. Rabu, (13/03/18)

Sekda Muba Drs H Apriyadi saat menyampaikan sambutan pada acara penyampaian SPPT PBB sosialisasi Pajak Daerah.

Sekda Muba Drs H Apriyadi saat menyampaikan sambutan pada acara penyampaian SPPT PBB sosialisasi Pajak Daerah. Rabu, (13/03/18)

Sekda Muba Drs H Apriyadi saat menyerahkan SPPT PBB secara simbolis di gedung serbaguna Kec. Keluang

Sekda Muba Drs H Apriyadi saat menyerahkan SPPT PBB secara simbolis di gedung serbaguna Kec. Keluang. Rabu, (13/03/18)

Keluang Muba LintasPe –

Penyampaian SPPT PBB Tahun 2019 dan Sosialisasi Pajak Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Kab. Muba) oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Resribusi Daerah (BPPRD) kab muba di kantor camat Kekecamatan (Kec) Keluang tepatnya di Gedung serbaguna kec. Keluang. Rabu, (13/03/18)

Dalam sambutannya Debby Heryanto S.STP., M.Si menyampaikan selamat datang kepada semua yang hadir terutama kepada bupati musi banyusin, badan BOPRD kab muba yang telah bersedia datang dan menyampaikan secara langsung mensosialisasikan pajak daerah kabupaten musi banyuasin tahun 2019 di kecamtan keluang.

Dalam sambuannya Kepala BPPRD kab.  Muba H Riki Junaidi, AP., M.Si bahwa sosialisasi pajak daerah kabupaten musi banyuasin tahun 2019 adalah sebagai upaya meningkatkan penerima pendapatan asli daerah khususnya dari pajak daerah.

“Pada tahun 2019 keteapan PBB perdesaan dan perkotaan kab. muba berjumlah Rp. 15.085.439.901,- dengan jumlah SPPT sebanyak 238.666 lembar, khusus untuk kecamatanbkeluang tahun 2019 jumlah ketetapan PBB pedesaan perkotaan sebesar Rp. 1.006.274.378,- dengan jumlah SPPT PBB sebanyak 15.588 lembar”, Papar Riki.

“Ada 10 jenis pajak yang kita targetkan kedepan, untuk mencapai target kedepan kita lakukan perbaiakan dari berbagai pokok sistem yang menyangkut perpajakan”. Tegas Riki.

Kejaksaan melalui Alias Moza Hitomorang menyampaikan bahwa kehdiran pihak kejaksaan diacara sosialisasi ini adalah ats dsar Mou yang ditandatngani pihak kejaksaan negeri musi banyuasin bersama bupati muba  beberapa waktu lalu.

“Selain dari tugas penuntut dan penyedikan, kajaksaan kami juga menpunyai tugas pokok sebagai pengajara negara yang dalam hal ini saya hadir disini adalah sebagai pengacara kabupaten muba bukan sebagai jaksa penuntut juga bukan sebagai jaksa penyidik”. Kata Alias Moza.

Dari penjelasan tadi timbul peryanyaan,? Apa sangsi tidak bayar pbb, didalam uu mengatur ada sangsi administratif dan sangsi lainnya yang akan dikenakan terhadap objek pajak dengan sangsi denda sebesar dua 2% Jika denda tidak dibayar maka, yang pertama pihak terkait memberikan teguran, lalu dipasang merk plang, dan memberikan surat paksa untuk membayar pajak, selanjutnya bpprd bisa melakukan penyitaan terhadap gedung atau bangunan lain yang tidak membayar pajak bumi dan bangunan.

“Saya yakin masyarakat khususnya kecamatan keluang adalah masyarakat yang sadar dan taat bayar pajak”, Tegasnya.

“Kami menghimbau peran serta kepala desa, kepala dusun dan pihak lainnya yang terkait agar lebih aktif dalam mensosialisasikan pajak”, Harapnya.

Bupati Musi Banyuasin H Dodi Reza Elex dalam hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Drs H Apriyadi M.Si menyampaikan bahwa apd tahun 2018 adalah 3,2 triliun, sebagibsaran infrstrultur berupa jalan,  jembatan,  gedung sekolah,  rumah sakit,  dan fasilitas umum lainnya telah diselesaikan dan dilksankan semata-mata untuk mensejhterakan masyrkt musi banyusin.

“APBD tersebut dengan sumber pendapatan yang pling beser berasal dari dna perimbangan Rp. 2.6 triliun dan pendpatan asli daerah sebesar Rp. 287 miliar,  plin-lain pendaptn sah sebesar Rp. 345 miliar dn pembiayaan sebesar Rp. 119,9 miliar tetmsuk 450 miliar dna pinjaman yitu dana pusat yang dialokasikan untuk dibangun seratus persen”, papar apriyadi.

Sekda mub juga menyampaikan bhwa hari ini SPPT PBB secara resmi mulai disampikan diseluruh kecamatan se-kabupaten musi banyuasin.
Diktaknnya bahwa tahun 2019 telah dianggarkan honor untuk petugas penympaian SPPT PBB yaitu sebesar Rp. 500,- per lembar yng nantinya akan dibayar sesuai dengan humlah bonggol atau potongan yang telah ditandatangani oleh wajib pajk atau kuasa wajib pajak.

Lanjut apriydi “kami mengharapkan kegiatan ini benar-benar dapat dilksankan dengan sebik-baiknyadan penuhbrasa tanggung jawab, ini adalah tanggung jawab kita bersama”. Tutup Sekda Muba H Apriydi M.Si.

Hadir  dalam acara tetsebut Bupati Musi Banyuasin H Dodi Reza Elex dalam hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Drs H Apriyadi M.Si, Kepal BPPRD kab.  Muba H Riki Junaidi, AP., M.Si, Camat Keluang Debby Heryanto S.STP., M.Si, unsur, muspida dan muspika kabupaten muba, Kepala Desa Sekacamatan Keluang dan unsur pemuda dan tokoh msyrakat keluang.

Acar dilanjutkan dengan penandatanganan Deklarsi 13 Desa dn 1 Kelurahan layak anak. (red)

Berita Lainnya

PT. Multi Media Informatika Copyright 2017 ©. All Rights Reserved.