Lintas Peristiwa
NEWS TICKER

Diduga Adanya Mis Transparansi DD Desa Peniangan, Sigit Prabowo, S.Sos Angkat Bicara

Jumat, 30 Oktober 2020 | 12:54 pm
Reporter: Fathoni Muhtar
Posted by: Darul Kutni
Dibaca: 159
Sigit Prabowo, S.Sos Aktivis Pemerhati Masyarakat Desa

Sigit Prabowo, S.Sos Aktivis Pemerhati Masyarakat Desa

LAMPUNG TIMUR, LINTAS PERISTIWA.COM, – Dikonfirmasi via ponsel beberapa waktu lalu Tayib Kades Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung timur terkait penggunaan Dana Desa (DD) yang diperuntkan dalam penanggulangan wabah Corono Virus Desiase (Covid-19), menanggapi hal itu, Toyib menjanjikan akan menemui wartawan sehari dua kedepan, namun hingga berita ini diturunan yang bersangkutan belum juga menenggapi konfirmasi yang kami sampikan.
 
Selanjutnya, Senin (26/10/2020) Lintas Peristiwa kembali melakukan kontak via chat watshap namun Tayib tetap tidak memberikan tanggapan, begitu pula saat di datangi dikantornya sang Kades tidak berada ditempat.
 
Sebelumnya dari hasil penelusuran dan informasi warga setempat, ditemukan adanya dugaan mis transparansi dalam pengelolaan anggaran DD Tahun Anggaran 2020.
Sigit Prabowo, S.Sos Aktivis Pemerhati Masyarakat Desa
Sigit Prabowo, S.Sos Aktivis Pemerhati Masyarakat Desa
 
Dana penanggulangan wabah pandemi covid 19 sebesar Rp.53 juta diduga hanya untuk menyewa tenda (posko) yang didirikan di area balai desa, selain itu dibelanjakan untuk membeli beberapa unit tanki semprot dan disinfektan, “untuk penyemprotan setau kami hanya dilaksanakan dua kali”, ujar S seorang warga desa yang enggan disebutkan namanya.
 
“Adapun BumDes diduga juga dikelola oleh anak kandung nya sendiri, hingga saat ini dana dan pengelolaannya pun tidak jelas arahnya, bahkan ada dugaan segala bentuk perencanaan program pembangunan tidak pernah melibatkan pihak yang berterkait, “bisa di cross check langsung beberapa perangkat desanya adalah keluarga dekatnya”, ungkap S.
 
Menanggapi hal itu Sigit Prabowo, S.Sos pemerhati masyarakat desa merasa prihatin atas dugaan carut marutnya pengelolaan anggaran DD di desa Peniangan, “seharusnya Kepala Desa transparan dalam melaksanakan program DD karena saat ini sedang terjadi wabah pandemi virus Corona”, hal tersebut sudah diatur dalam UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik) Nomor 14 tahun 2008, seluruh warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan informasi yang transparan terkait pembangunan yang menggunakan anggaran negara.
 
Hal itu dipandang perlu karena untuk upaya pencegahan dan pemberantasan dugaan praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), “bila benar ada beberapa anggota keluarga dekat yang dijadikan perangkatnya, maka hal tersebut sudah termasuk Nepotisme”.
 
Kita bersama harus tetap mengawal reformasi terutama di bidang penegakan hukum, agar para pejabat yang digaji oleh negara tidak semena-mena dalam pengelolaan anggaran, tentunya agar cita-cita menjadikan Good and Clean Government (Pemerintahan yang baik dan bersih) dapat terwujud, pungkasnya (FM)    keterangan foto : satgas penanganan covid 19 Desa peniangan marga sekampung.

Berita Lainnya

PT. Multi Media Informatika Copyright 2017 ©. All Rights Reserved.
error: Woi.. Enggak Boleh Copas !!