Lintas Peristiwa
NEWS TICKER

 Jaga PALI Tetap Kondusifitas

Sabtu, 20 Maret 2021 | 2:36 pm
Reporter: Hendri Irdianto
Posted by: Winda Camelia
Dibaca: 93

Abul Rustoni, No 2 Dari Kiri Memakai Kacamata. Sabtu (20/03/2021)

Abul Rustoni, No 2 Dari Kiri Memakai Kacamata. Sabtu (20/03/2021)

PALI, SUMSEL, LINTASPERISTIWA.COM, –

Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa PALI (FK2DP) Abul Rostoni meminta kepada semua Kepala Desa dan Perangkat Desa agar bersabar dan tetap berpedoman pada hasil kesepakatan pertemuan pada Jumat (05/03/2021) yang lalu, dan tetap menjaga situasi tetap aman dan kondusif.

“Kami meminta kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa agar tetap sabar dan kita harus menghormati hasil kesepakatan pertemuan jumat kemarin, di bulan April 2021 ini akan dilakukan pembayaran, setelah dana bagi hasil sudah di transfer dari Pemerintah Pusat, kita bersama-sama tetap mengedepankan ketenteraman dan kondusifitas.” kata Abul sapaan akrabnya saat ditemui awak media. Sabtu (20/03/2021).

FK2PD siap menjaga kondusifitas di tengah masyarakat bersama seluruh Kades dan Perangkat Desa, dan berharap di Bumi Serepat Serasan tetap kondusif dan selalu mengedepankan jalur musyawarah dalam mengambil tindakan, pihaknya akan selalu memberikan penjelasan yang terbaik terkait apapun masalah yang di  hadapi bersama pada desa nya masing – masing.

“Kami siap menjaga kondusifitas di tengah masyarakat bersama seluruh Kades dan Perangkat Desa, dan berharap di Bumi Serepat Serasan tetap kondusif, kami sangat yakin masyarakat kita sudah cerdas, dan selalu mengedepankan jalur musyawarah dalam mengambil tindakan demi kebaikan dan keamanan di Kabupaten PALI yang sama kami cintai ini.” tambah Ketua FK2PD.

Sementara, Plt Kepala BPKAD PALI Saparudin mengatakan, terkait hal yang menjadi tuntutan para kades dan BPD akan dibayarkan pada April mendatang.

“Kami menunggu transfer dari pusat. Terkait pemotongan anggaran akan kami koordinasikan dahulu ke pimpinan,” katanya.

Kondisi keuangan daerah yang minim juga dibenarkan Kepala BPKAD PALI, Saparudin. Diterangkannya, pengajuan DPMD untuk membayar tunjangan dan operasional kades dan perangkatnya selama enam bulan belum bisa terealisasi. Namun, dijelaskannya, apabila berkenan dan diterima kades, tunjangan itu baru bisa direalisasikan dua bulan dahulu, sama halnya saat pencairan tahap pertama.

“Kami tidak bermaksud menghambat penyaluran ADD. Tapi ini, karena keuangan daerah yang sangat minim. Saat ini, untuk penyaluran ADD baru mampu dibayar dua bulan dahulu. Sebab, untuk membayar tunjangan kades dan perangkatnya saja membutuhkan anggaran hampir Rp 5 Miliar,” jelasnya.

Saparudin mengakui jika pernah ada perwakilan dari forum kades yang meminta untuk menunda pencairan apabila hanya dibayar dua bulan. “Kalau anggaran memadai, pasti langsung kami salurkan. Meski demikian kami tetap mengupayakan dengan kondisi saat ini kami minta seluruh kepala desa bersabar.” pungkasnya

Berita Lainnya

PT. Multi Media Informatika Copyright 2017 ©. All Rights Reserved.
error: Woi.. Enggak Boleh Copas !!