Lintas Peristiwa
NEWS TICKER

Komisi III DPRD Muba, Angkat Bicara Terkait Pembebasan Lahan Desa Beruge Oleh Pertamina 

Minggu, 21 Oktober 2018 | 1:41 am
Reporter: Tim
Posted by: Ahmad Jahri
Dibaca: 463

Foto: Rustam, S.Sos.,Salah Satu anggota komisi III DPRD MUBA.

Foto: Rustam, S.Sos Anggota komisi III DPRD MUBA.
 
MUBA SUMSEL, LintasPe-
 
Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD adalah mitra sejajar dengan Pemerintah Daerah (Pemda), dan dalam melaksanakan tugasnya DPRD tentunya memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.
 
Dalam pantauan awak media, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang khususnya menangani bidang Prasarana, Tata Kota, Pertamanan, Kebersihan, Perhubungan, Pertambangan & Energi, Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup. Kemudian komisi III inipun Bermitra dengan beberapa Dinas diantaranya BAPPEDA, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Perhubungan dan Badan Pusat Statistik.
 
Komisi III DPRD Kabupaten Musi Banyuasin melalui Rustam, S.Sos mengatakan via whatsapp, Sabtu 20/10/18 perihal pembebasan lahan oleh pihak Pertamina di Desa Beruge Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan diduga tidak sesuai prosedur dan ketentuan aturan sebagai mana mestinya. 
 
“Pertambangan adalah termasuk bidang Komisi III dan tentunya kami sangat menyayangkan jika memang benar pihak Pertamina membebaskan lahan di desa beruge minimal tanpa adanya SPH. Maka dari itu kami minta segera buat laporan ke kami nanti pasti kita tindak lanjuti, akan kita panggil pihak pertamina kemudian kita akan memintak untuk menujukan dokumennya guna memastikan ada atau tidak SPHnya, ” ujarnya. 
 
Lebih lanjut, “Kemudian pembebasan lahanpun tentunya harus dikantor camat dan melibatkan tiga unsur yang menjadi pimpinan dalam perintah kecamatan (Tripika), yang terdiri atas, Camat, TNI, dan Polisi. Tapi jika belum ada seperti SPH maka pihak pertamina belum bisa membebaskan lahan tersebut,” tegasnya. 
 
Masih katanya, ” Didalam SPH itu sendiri harus jelas mulai dari saksi hingga batas-batas lahan tersebut, kemudian sistem pembayaranpun tidak boleh tunai harus melalui transfer atau lewat Rekening,” tandasnya. (Tim) 

Berita Lainnya

PT. Multi Media Informatika Copyright 2017 ©. All Rights Reserved.