Lintas Peristiwa
NEWS TICKER

Komitmen Wujudkan Demokrasi Anti Politik Uang dan Politisasi Sara

Rabu, 14 Februari 2018 | 1:35 pm
Reporter: Winda Camelia
Posted by: Darul Kutni
Dibaca: 688

Foto bersama dengan partai politik usai deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi sara untuk pilkada 2018 yang berintegritas, dihalaman sekretariat Panwaslu Muba. Rabu (14/02/2018)

Suasana deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi sara untuk pilkada 2018 yang berintegritas, dihalaman sekretariat Panwaslu Muba. Rabu (14/02/2018)

Pembacaan teks deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi sara untuk pilkada 2018 yang berintegritas, dihalaman sekretariat Panwaslu Muba. Rabu (14/02/2018)

Pembacaan teks deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi sara untuk pilkada 2018 yang berintegritas, dihalaman sekretariat Panwaslu Muba. Rabu (14/02/2018)

Sekayu Muba LintasPe-

Bawaslu memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk memastikan integritas Pilkada dengan mengajak semua pihak untuk terlibat. Aspek penyelenggaraan, kontestasi dan partisipasi adalah bagian penting dimana semua pihak terlibat berkontribusi terhadap tinggi rendahnya kualitas Pilkada.

Diantara hambatan kualitas Pilkada adalah Politik uang dan Politisasi Sara. Politik uang menjadi musuh karena praktik ini akan menciptakan potensi tindakan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sedangkan Politisasi Sara berpotensi mengganggu persaudaraan dalam negara kesatuan Indonesia.

Maka dari itu, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba),  Dodi Safari SE mengajak semua pihak baik penyelenggara pemilu, partai politik, Kementerian Lembaga dan seluruh rakyat Indonesia secara sungguh-sungguh sepakat dan berkomitmen untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas tanpa praktik politik uang dan politisasi Sara.

“Tantangan proses demokrasi kita semakin lama semakin dinamis, tantangan tersebut bisa datang dari berbagai pihak dan sangat mungkin mempengaruhi kualitas pelaksanaan yang berintegritas”, ujarnya dalam sambutan pada acara deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi sara untuk pilkada 2018 yang berintegritas, yang dilakukan secara serentak se-Indonesia, dihalaman sekretariat Panwaslu Muba. Rabu (14/02/2018).

Dijelaskannya bahwa politik uang merupakan kerawanan yang terjadi di banyak daerah pada pilkada sebelumnya dan juga pada Pemilu Legislatif dan Pilpres 2014. Praktik bagi-bagi uang maupun barang, seperti sembako hingga pembangunan sarana publik merupakan contoh kasus maraknya pelanggara pemilu terkait politik uang. Kerawanan aspek politik identitas didominasi oleh tingginya kerawanan pada indikator subtansi materi kampanye dalam berbagai bentuk dan media, serta adanya hubungan kekerabatan antara calon.

“Oleh karena itu, menghadapi tantangan tersebut Bawaslu mengajak semua komponen bangsa khususnya bagi pemangku kepentingan kepemiluan di tanah air untuk sama-sama mewujudkan pemilu yang bersih, berkualitas, dan menjunjung nilai-nilai luhur bangsa”, ajaknya.

Berdasarkan pantauan awak media lintaspe, acara dihadiri oleh Ketua KPU Muba, Polres Muba diwakili oleh Kanit Intel, Kodim 0401/Muba diwakili oleh Kanit intel, Kasat Pol-PP, Perwakilan Kejaksaan Negeri, Kesbangpol, Badan Intelijen Negara, Ketua Partai Politik yang ada diKabupaten Muba, Panwas Kecamatan se Kabupaten Muba, BEM Rahmaniyah dan Politeknik Sekayu.

Dalam pembacaan deklarasi yang dibacakan secara bersama-sama bahwa mengawal pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Walikota dan wakil walikota, dari praktik-praktik uang dan sara karena merupakan ancaman besar bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat, tidak menggunakan politik uang dan sara sebagai sarana meraih simpati pemilih karena mencederai integritas dan kedaulatan rakyat, mengajak pemilih untuk menentukan pilihannya secara cerdas berdasarkan program kerja dan bukan karena politik uang dan sara, mendukung kerja-kerja pengawasan dan penanganan pelanggaran terhadap politik uang dan sara yang dilakukan oleh lembaga pengawas pemilu, dan tidak akan melakukan intimidasi, kekerasan atau aktifitas dalam bentuk apapun juga yang dapat menggangu proses penanganan pelanggaran politik uang dan sara. (WindaC)

Berita Lainnya

PT. Multi Media Informatika Copyright 2017 ©. All Rights Reserved.