Lintas Peristiwa
NEWS TICKER

Korupsi Dana JKN Puskesmas Ngulak, Kerugian Negara Capai 238 Juta Lebih

Kamis, 13 Agustus 2020 | 2:14 pm
Reporter: Winda Camelia
Posted by: Winda Camelia
Dibaca: 2935

Suasana press release di Mapolres Muba. Kamis (13/08/2020)

Suasana press release di Mapolres Muba. Kamis (13/08/2020)
 
Muba LintasPe-
 
Seorang Dokter mantan Kepala Puskesmas Ngulak Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) terjerat kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun Anggaran 2018 pada kegiatan operasional Puskesmas Ngulak.
 
Tersangka berinisial S yang beralamatkan Jalan Sungai Angit Dusun 1 Desa Toman Kecamatan Babat Toman
ini telah menghabiskan uang negara sebesar Rp. 238.627.746,- untuk keperluan pribadinya. Demikian diungkapkan oleh Kapolres Muba melalui Kanit Tipikor Iptu Jon Kenedy di halaman Mapolres Muba. Kamis (13/08/2020)
 
Modus korupsi yang dilakukan oleh oknum ASN atau fungsional umum pada Puskesmas Ngulak ini dengan cara memotong anggaran dana kapasitas jaminan kesehatan nasional (JKN) yang berasal dari dana Silpa JKN tahun anggaran 2016 dan JKN tahun 2018 pada Puskesmas Ngulak dipergunakan untuk jasa pelayanan kesehatan sebesar 70% dan belanja operasional sebesar 30% dalam setiap bulannya.
 
“Menindaklanjuti laporan informasi kegiatan tersebut, pada tahun 2018 telah dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh tim penyidik Tipikor Polres Musi Banyuasin berdasarkan laporan polisi LP-A/60/IV/2019/Sumsel/Res Muba tanggal 5 April 2019 telah dilakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara sebesar 238.627.746”, ungkap Kanit Tipikor.
 
Pada tanggal 11 November 2019, lanjutnya. Mantan pengelola ketertiban pada seksi ketentraman dan ketertiban umum Kantor lurah ngulak Kecamatan Sanga desa ini telah ditetapkan sebagai tersangka.
 
“Kemudian pada tanggal 8 Januari 2020, telah dilakukan pengiriman berkas perkara tahap II ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan pada tanggal 8 Juli 2020, berkas perkara tersangka dinyatakan lengkap (P21) oleh JPU kejaksaan Negeri Musi Banyuasin”, terang Jon Kenedy.
 
Dikatakannya, hari ini akan dilakukan pengiriman tersangka dan barang bukti tahap II ke JPU di Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin. Selanjutnya, tim penyidik akan tetap mengikuti perkembangan fakta-fakta persidangan dan jika ada fakta yang baru akan ditindaklanjuti.
 
Pasal yang disangkakan yakni Primer pasal 2 Jo pasal 18 UU RI No. 20 tahun 2001 Jo UU RI 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Subsider pasal 3 Jo pasal 18 UU RI No. 20 tahun 2001 Jo UU RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
 
“Lebih subsider pasal 8 UU RI No. 20 tahun 2001 Jo UU RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Lebih subsider pasal 8 UU RI No. 20 tahun 2001 Jo UU RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan Lebih subsider pasal 9 UU RI No. 20 tahun 2001 Jo UU RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi”, tukasnya.
 
Sedangkan ancaman pidana, Pasal 2 ayat 1 pidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling sedikit dan paling banyak 1 miliar dan Pasal 2 ayat 2 dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.
 
“Pasal 3 di pidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 miliar, pasal 8 di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 150 juta rupiah dan paling banyak 750 juta rupiah, pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit rp50 juta dan paling banyak 250 juta”, tutup Kanit Tipikor Polres Muba.
 
Ditempat yang sama, Kuasa Hukum tersangka Megawati Prabowo SH MKn mengatakan pihaknya hanya menghargai aturan hukum, sangat menyesal karena dilakukan penahanan, padahal dirinya telah mengajukan surat permohonan untuk tidak dilakukan penahanan dan disitu juga ada surat pernyataan menjamin dari istrinya.
 
“Kami juga menjamin bahwa tersangka ini tidak akan melarikan diri dan tidak akan menghilangkan barang bukti, karena menurut kami klien kami ini tidak bersalah, akan tetapi kami menghargai proses hukum, bagi penegak hukum Saya harap tentu nya bisa objektif dan bersikap adil, dan kita masih menganut asas praduga tak bersalah. Selain belum ada putusan dari pengadilan, klien kami belum bisa di nyatakan untuk bersalah”, ucap Mega.
 
 
 
 

Berita Lainnya

PT. Multi Media Informatika Copyright 2017 ©. All Rights Reserved.
error: Woi.. Enggak Boleh Copas !!