Lintas Peristiwa
NEWS TICKER

Rapat Pembahasan Pansus II

Sabtu, 2 Mei 2020 | 7:20 pm
Reporter: red
Posted by: Darul Kutni
Dibaca: 225
suasana rapat Pembahasan Pansus II di Ruang Rapat Komisi I DPRD Muba.

suasana rapat Pembahasan Pansus II di Ruang Rapat Komisi I DPRD Muba. Sabtu (02/05/2020)

saat rapat Pembahasan Pansus II di Ruang Rapat Komisi I DPRD Muba.

saat rapat Pembahasan Pansus II di Ruang Rapat Komisi I DPRD Muba. Sabtu (02/05/2020)

 

 

Sekayu LintasPe –

Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Pansus II tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Kab. Muba). Tahun 2020 mengenai Pajak Parkir dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi I DPRD Muba pada hari. Sabtu (02/05/2020) sekitar pukul 09.00 WIB s/d selesai.

Rapat di Pimpin oleh Ketua Pansus II Damsih SH, dihadiri oleh Anggota Pansus II Feri Yusmadi SE, M. Tanzil Asrori, Nyadianto, Jepri Yansyah, Evra Hariadhy SE, Dedi Zulkarnain SE, Edi Pramono, Martinus, Junsak Hasanudin dan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin beserta jajarannya.

Salah satu Raperda inisiatif Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yaitu, Raperda tentang Pajak Parkir, Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Pajak ini merupakan pajak yang diperuntukkan daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, kewenangan pemungutan pajak parkir telah diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Muba, sehingga Pemkab Muba perlu untuk menetapkan Raperda tersebut, mengingat potensinya cukup besar sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Adapun Objek pajak parkir yaitu penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Pada Pasal 65 Ayat (1) UU PDRD disebutkan bahwa tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP untuk pajak parkir merupakan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

Dengan ditetapkan raperda ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna memadai pembangunan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak dan seluruh masyarakat.(red)

Berita Lainnya

PT. Multi Media Informatika Copyright 2017 ©. All Rights Reserved.