Lintas Peristiwa
NEWS TICKER

Sembilan Desa Bersatu tuntut Plasma PT GPI, Laporkan Ormas FM2B

Rabu, 8 Agustus 2018 | 11:10 am
Reporter: Ahmad Jahri
Posted by: Ahmad Jahri
Dibaca: 367

 
 MUBA, SUMSEL LintasPe-
 
Masyarakat Sembilan (9) Desa telah bersatu dalam menuntut haknya berupa Plasma di PT. Guthrie Pecconina Indonesia (GPI) di wakili Masyarakat tujuh (7) Desa yakni Rantau Panjang, Talang Piase, Karang Anyar, Bumi Ayu, Rantau Kasih, Ulak Teberau, dan Pangkalan Jaya. Melaporkan serta Mediasi Bersama Ormas Forum Musi Banyuasin Bersatu (FM2B) di sekayu (Gambut Lumpur), Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Selasa Malam 07/08/18.
 
Dalam pantauan awak media LintasPe, di dampingi kepala desa (KADES) Ke-7 masyarkat desa tersebut terdiri dari beberapa Lapisan di antaranya tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Selain melaporkan kemudian langsung mediasi bersama Ormas FM2B terkait hak dan perjuangan mereka selama ini dalam mencari keadilan yang tak kunjung berpihak. 
 
Ketua FM2B Kurnaidi, wakil ketua Sutoto Waliun, sekretaris Suharto, Humas dan team Investigasi Irawan dan Alamsyah (ustad coy) menerima laporan masyrakat tersebut kemudian duduk bersama satu meja membahas langkah langkah berikutnya dalam memperjuangkan hak masyarakat sembilan desa tersebut.
 
Kurnaidi selaku Ketua FM2B mengatakan mediasi kali ini kita dengar pendapat dari masing masing masyarakat yang hadir, agar kita tidak salah langkah sehingga terbentuklah kemupakatan bersama apa yang harus Kita lakukan dan perbuat dalam memperjuangkan Hak masyarakat 9 Desa terkait. 
 
“Mediasi kali ini kita ambil satu kesimpulan yaitu kita fokus mendapatkan hak masyarakat berupa plasma tentunya kekompakan yang sudah kita mupakati bersama muda-mudahan apa yang menjadi keinginan masyarakat lawang wetan dan Babat Toman ini akan terwujud”, harap Kurnaidi. 
 
Menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 26 tahun 2007 dan diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Pertanian No. 98 tahun 2013, menekankan bahwa sejak bulan Februari 2007 apabila terjadi pembangunan perkebunan kelapa sawit, perusahaan inti wajib untuk membangun kebun masyarakat di sekitarnya, dimana areal lahan diperoleh dari 20% izin lokasi perusahaan atau membangun kebun dari lahan masyarakat yang ada disekitarnya
 
Kemudian, pada pasal 58 UU Perkebunan tentang Kemitraan Usaha Perkebunan ayat 1 menegaskan perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling rendah seluas 20 persen dari total luas areal kebun yang diusahakan perusahaan perkebunan.
 
Pemerintah juga telah mencantumkan ketentuan Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) dalam UU Perkebunan No. 39 tahun 2014, yang mewajibkan perusahaan mengikuti standar pembangunan kebun kelapa sawit yang berkelanjutan dengan mengikuti ketentuan peraturan dan perundang-undangan di Indonesia, yakni perusahaan perkebunan wajib memperhatikan faktor sosial, ekonomi , dan lingkungan dimana salah satunya membangun perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit yang kepemilikan lahannya oleh masyarakat.
 
Tempat terpisah salah satu tokoh masyarakat di bilangan karang anyar Lukman Musa berharap tentunya agar pemerintah mendengar jeritan kami selama ini kami tidak mendapatkan keadilan di negri kami sendiri. 
 
“Muda-mudahan apa yang menjadi harapan kami semua bisa terwujud baik pemerintah maupun aparat penegak hukum mampu menegakkan keadilan diatas segalanya”, tandasnya. (Ahmad Jahri) 

Berita Lainnya

PT. Multi Media Informatika Copyright 2017 ©. All Rights Reserved.