Lintas Peristiwa
NEWS TICKER

Beredarnya Photo Kepala Daerah di Bansos, Efrizal Caniago; Stop Kampanye dan Pencitraan

Kamis, 28 Mei 2020 | 1:31 pm
Reporter: Sonifati Ndraha. S. H/TIM
Posted by: Darul Kutni
Dibaca: 2115
foto Efrizal caniaga Sekretaris LSM Penjara Indonesia Gusit, photo warga desa teluk belukar saat menerima BLT. (27/05/2020 ).

foto Efrizal caniaga Sekretaris LSM Penjara Indonesia Gusit, photo warga desa teluk belukar saat menerima BLT. (27/05/2020 ).

photo Efrizal caniaga Sekretaris LSM Penjara Indonesia Gusit, photo warga desa teluk belukar saat menerima BLT. (27/05/2020 ).
photo Efrizal caniaga Sekretaris LSM Penjara Indonesia Gusit, photo warga desa teluk belukar saat menerima BLT. (27/05/2020 ).

 

Gunungsitoli Utara,Lintaspe

Pada pembagian Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) dari Dana Desa (DD) pada tanggal 22 Mei 2020, beredar photo walikota dan wakil wali kota Gunungsitoli pada penerima Bantuan Sosial (Bansos) di desa teluk belukar kecamatan Gunungsitoli Utara.( 27/05/2020 ).

Setelah dikonfirmasi kepada Fatiwanolo Mendrofa selaku kepala desa teluk belukar Kecamatan Gunungsitoli Utara terkait adanya photo Ir. Lakhomizaro Zebua (walikota) dan Sowa’a Laoli (wakil walikota) Gunungsitoli pada saat pembagian Bantuan Langsung Tunai ( BLT ), ia mengatakan bahwa kalau foto tersebut dirinya tidak tahu.

“Saya tidak mengetahuinya, mungkin itu dari pemerintah kota foto tersebut di pasangkan”, Ucapnya dengan singkat.

Torotodo Zega selaku Camat Gunungsitoli Utara saat dikonfirmasi terkait foto walikota dan wakil walikota Gunungsitoli pada saat pembagian Bantuan Langsung Tunai ( BLT ), ia mengatakan ” kalau foto tersebut saya tidak mengetahuinya.” Paparnya dengan singkat.

Bazaro Zega Selaku ketua Badan Permusyawaratan desa (BPD) desa teluk belukar saat dikonfirmasi terkait foto walikota dan wakil walikota Gunungsitoli pada saat pembagian Bantuan Langsung Tunai, ia membenarkan hal tersebut.

“Memang benar photo tersebut ada, tetapi kami tidak fokus dalam pembahasan foto itu, melainkan kami fokus pada pembagian Bantuan agar masyarakat dapat menerima dengan sesuai ketentuan.” Tutur Ketua BPD.

Dilain tempat Efrizal Caniago sekretaris DPC LSM PENJARA INDONESIA kota Gunungsitoli, terkait  beredarnya Ir. Lakhomizaro Zebua (walikota) dan Sowa’a Laoli (wakil walikota) mengatakan, “Saya meragukan fungsi institusi pengawasan sehingga membuka lebar pintu penyimpangan, kalau DPRD dan inspektorat mengawasi maksimal maka politisasi bansos itu tidak akan terjadi,” katanya.

Lanjut Efrizal, “Dengan adanya pemberian bantuan tersebut diharapkan kepada Pemerintah daerah untuk patuh mengikuti cara mekanisme penyaluran kepada masyarakat, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kota Gunungsitoli yang mencantumkan fotonya di bantuan sosial bisa masuk dalam kategori pelanggaran pidana pemilu, mengacu pada Pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada”.

“Prosedur pembagian tersebut, sangat tidak tepat dari kacamata etika politik karena masyarakat sekarang tidak butuh kampanye, mereka butuh bantuan untuk bertahan hidup. Stop berpolitik dan mulai bekerja menyelamatkan rakyat”, kata Efrizal Caniago yang juga termasuk politisi muda di kota Gunungsitoli.

Dikatakan Efrizal, pada Pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada berbunyi, “Melarang gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri, maupun di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih’ Dia meminta agar kepala daerah untuk stop berkampanye melalui bansos, jika Logo daerah yang di pasang, menurut saya ngak masalah. namun jika di ikutsertakan dengan foto kepala daerah, saya rasa ini semua ‘ada udang di balik batu”.

“Jangan biarkan Bantuan Sosial digunakan sebagai pencitraan, sosialisasi, dan elektoral,” kita berharap agar penyaluran tersebut terhindar maksud dari target tertentu, sehingga tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi”, ujarnya.

Saya berharap agar Bawaslu Kota Gunungsitoli mampu memberikan surat himbauan kepada kepala daerah itu untuk menghentikan tindakannya, dan kepada Kemendagri harus mampu keluarkan aturan tegas soal politisasi bantusn sosial karena kalau tidak, mentalitas politik pragmatis pemimpin daerah ditambah pengawasan lokal yang lemah akan membuat mereka leluasa melakukan penyimpangan,” ungkap Efrizal.

Efrizal meminta kepala daerah untuk tidak memanfaatkan momen bencana untuk berkampanye politik melalui bantuan sosial agar momen krisis ini jangan dipakai untuk politik jangka pendek, kampanye. Ini momen keselamatan rakyat di atas apapun,” tandasnya.( Son.Ndraha /Tim )

Berita Lainnya

PT. Multi Media Informatika Copyright 2017 ©. All Rights Reserved.