Lintas Peristiwa
NEWS TICKER

Terkait DD dan ADD, Masyarakat Desa Kertayu Laporkan Mantan Kadesnya

Selasa, 21 Januari 2020 | 3:04 pm
Reporter: Tim
Posted by: Darul Kutni
Dibaca: 1398
Photo Kantor Kades kertayu Kec. Sungai keruh Kab. Muba,

Photo Kantor Kades kertayu Kec. Sungai keruh Kab. Muba, Senin, (13/01/2020).

Photo surat ditujukan kepada kepala Inspektorat.

Photo surat ditujukan kepada kepala Inspektorat. Senin, (13/01/2020)

 

 

Muba Sumsel LintasPe –

Masyarakat Desa Kertayu Kecamatan (Kec.) Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin (Kab. Muba), kepada awak media mengatakan bahwa Kepala Desa (Kades) Desa Kertayu tidak transparan kepada pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa kertayu dan masyarakat dalam penggunaan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa selama menjabat sebagai kepala desa. Senin, (13/01/2020).

Menurut BPD yang mewakili masyarakat bahwa BPD Desa Kertayu tidak pernah mengatahui dan tidak pernah dilibatkan oleh kepala desa dalam pengelolaan dan pelaporan DD dan ADD, terkait permasalahan tersebut Masyarakat Desa Kertayu mengambil tindakan dan melaporkan Kades Kertayu kepada Bupati Musi Banyuasin melalui Inspektorat Kab. Muba.

“Atas dasar Laporan masyarakat pada tanggal 30 Desember 2019 kami BPD kertayu pun melayangkan surat ke Pak Bupati Musi Banyuasin melalui kantor Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin, tembusan PMD Dan Kesbangpol Muba, untuk melakukan pengecekan dan mengkaji kegiatan Dana Desa yang ada di Desa Kertayu, itulah yang menjadi keluh-kesah masyarakat terhadap kinerja Kepala Desa Kertayu yang di duga kurang transparan dan terbuka terhadap masyarakat di desanya”. Ujarnya.

“Kades kami tidak pernah ada pemberitahuan dan dilibatkan dalam musdes, tidak pernah ada pemberitahuan tentang tahapan-tahapan pembagunan di desa”. Hal tersebut di sampaikan oleh beberapa warga desa kertayu yang tidak mau di sebutkan namanya.

“Kami aggota BPD beserta jajaran tidak pernah di libatkan dalam urusan kepemerintahan di desa kami, serta kami juga tidak menerima tembusan LPJ kepala desa kertayu tentang APBDDes tahun 2019 hingga pada akhir jabatannyapun kami BPD tidak di beritahukan LPJ, mulai dari periode 2013 sampai 2019, bahkan pada tanggal 19 Desember 2019 itu Akhir jabatannya kami Tidak menerima berkas apapun”. Tambahnya.

Sementara itu Kepala dinas. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Muba (DPMD) Ricard Cahyadi melalui Kasinya Fitriadi SE bidang Keperintahan desa mengatakan kepada awak media, bahwa untuk urusan laporan pihaknya tidak mau tau.

“Untuk masalah laporan tersebut kami tidak tau menau, taunya kami menerima tembusan dan memberi rekomendasi calon kepala desa yang akan segera di lakukan pemilihan, untuk masalah mantan kades yang akan mencalonkan diri itu harus ada rekomendasi Inspektorat, dan bagi kepala desa yang bermasalah pasti tidak akan dikasih rekomendasi serta kami di DPMD ini hanya menerima saja, keputusan dari Inspektorat”. Tuturnya.

Sementara itu Kepala Inspektorat Aidil Fitri melalui Kepala Badan IV Herimansyah di konfirmasi melalui via WhatsApp oleh awak media tentang tindak lanjut laporan masyarakat desa kertayu beliau menjawab dengan singkat, “Laporan lagi di telaah dulu sebelum turun kelapangan”. Tutupnya,(Tim)

Berita Lainnya

PT. Multi Media Informatika Copyright 2017 ©. All Rights Reserved.
error: Woi.. Enggak Boleh Copas !!