Lintas Peristiwa
NEWS TICKER

Terkait Pencopotan APK di Musi Rawas, Ini Penjelasan Bawaslu

Rabu, 5 Desember 2018 | 8:53 am
Reporter: Winda Camelia
Posted by: lintas peristiwa
Dibaca: 177

Baliho Didi Apriadi yang di tutup nomor partainya. Rabu (05/12/2018)

Baliho dari partai lain yang juga ditutup nomor partainya di Mura. Rabu (05/12/2018)

Baliho dari partai lain yang juga ditutup nomor partainya di Mura. Rabu (05/12/2018)

Hanya satu baliho yang tidak ditutup nomor partai nya karena tidak menampilkan nomor partai. Rabu (05/12/2018)

 
Musi Rawas, LintasPe-
 
Terkait pencopotan Alat Peraga Kampanye (APK) dan penutupan nomor partai yang terjadi di Kabupaten Musi Rawas, Ketua Bawaslu Mura dan Ketua Bawaslu Sumatera Selatan (Sumsel) angkat bicara.
 
Disampaikannya bahwa alat peraga kampanye itu difasilitasi, desainnya disetujui dan dicetak oleh KPU. Jika sudah di fasilitasi, partai politik atau peserta pemilu boleh untuk memasangnya.
 
“Kalau ada unsur kampanye tentu ada unsur citra diri, citra diri itu nomor dan logo partai yang dikeluarkan oleh parpol. Dan untuk peserta pemilu yang ingin mengenalkan diri masing masing di perbolehkan membuat APK sendiri tapi bukan berkampanye melalui alat peraga”, jelas Ketua Bawaslu Sumsel saat dikonfirmasi melalui telepon. Rabu (05/12/2018).
 
Sebelum APK di cetak oleh KPU, sambungnya. Peserta pemilu sudah banyak yang pasang APK tapi yang dipasang itu harusnya diperkenankan adalah alat peraga yang mensosialisasikan partai bukan alat peraga kampanye mensosialisasikan diri dengan mencantumkan nomor urutnya. Hal itu berbeda, karena alat peraga yang disosialisasikan itu tetap harus sesuai aturan yang ada, mana yang boleh dan mana yang tidak. 
 
“Peserta pemilu boleh mensosialisasikan diri dengan berkampanye lewat peraga dengan mencantumkan nomor urut dan logo partai, yang tidak boleh itu peserta pemilu mensosialisasikan diri dengan mencantumkan kedua – duanya baik itu nomor partai maupun nomor urut caleg, harus salah satunya saja. Dan ini memang harus di sosialisasi kan dengan arif dan bijaksana, dan juga kadang – kadang sosialisasi ditingkat bawah itu belum diterima secara maksimal dan optimal “, ucapnya.
 
Nah, sementara APK belum keluarkan dari KPU, peserta pemilu sudah mensosialisasikan diri, dan hal itu lah menjadi perdebatan antara peserta pemilu dengan penyelenggara. “Untuk itu kami tegaskan ke KPU untuk segera adakan rapat koordinasi terkait penambahan APK tersebut agar sesuai prosedur yang dikeluarkan KPU dalam rangka tertibnya penambahan apk. Sehingga jika kita temukan dilapangan selain APK, kami mudah menindak atau menyatakan apakah itu termasuk melanggar atau tidak melanggar, dan hal ini diharapkan harus di pahami oleh peserta pemilu”, ujar Iin.
 
Tetapi, lebih lanjut. Sekarang sudah ada APK dari KPU, peserta pemilu mau nambah ya silahkan dan silahkan dipasang sesuai aturan di KPU dan itu gak masalah. “Sekarang bebas, mereka sudah enak karena alat peraga sudah dibagikan dan mereka sudah di perkenankan membuat tambahan dengan memasang sesuai yang diberlakukan oleh KPU”, tambah Iin. 
 
Terpisah, Ketua Bawaslu Mura Oktureni Sandhra Kirana S.pd melalui telepon mengklarifikasi terkait penertiban baliho di wilayah nya. Ia mengatakan bahwa aturan tersebut bukan gak ada. Kota Lubuk Linggau dan Muratara itu belum penertiban, namun dengan segera mereka melakukan penertiban dalam waktu dekat.
 
“Kebetulan Musi rawas duluan. Kalau mau lihat wilayah yang sudah dilakukan penertiban itu Muba, Prabumulih dan Lahat, rata rata sudah semua penertiban. Kita ini termasuk belakangan”, ucap Reni sapaan akrabnya. (WindaC)

Berita Lainnya

PT. Multi Media Informatika Copyright 2017 ©. All Rights Reserved.