Lintas Peristiwa
NEWS TICKER

Tidak Hadirnya Kepala Desa Bukti Kurangnya Sinergisitas Dengan Wartawan

Kamis, 15 Maret 2018 | 7:08 pm
Reporter: Winda Camelia
Posted by: Darul Kutni
Dibaca: 671

Suasana seminar sehari "Peran Pers di Desa" digedung Dharma Wanita. Kamis (15/03/2018)

Kepala Desa Tanjung Raya Kecamatan Sanga Desa dalam acara seminar sehari yang bertemakan "Peran Pers di Desa", yang berlangsung di Gedung Dharma Wanita Sekayu. Kamis (15/03/2018).

 
 
Muba LintasPe-
 
Banyak tidak hadirnya Kepala Desa dalam seminar sehari ini yang di selenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Musi Banyuasin (Muba) menunjukkan bahwa sinergitas antara Wartawan dan Pemerintah Desa tidak ada. Demikian di ungkapkan oleh Kepala Desa Tanjung Raya Kecamatan Sanga Desa dalam acara seminar sehari yang bertemakan “Peran Pers di Desa”, yang berlangsung di Gedung Dharma Wanita Sekayu. Kamis (15/03/2018).
 
“Saya saking semangatnya ingin mengikuti acara ini, berangkat dari rumah pukul 06.30 Wib, karena saya anggap ini penting. Menurut saya, ketidakhadirannya Kepala Desa membuktikan kalau sinergitasnya tidak ada, jika ada kerjaan bisa ditinggalkan dulu”, ungkapnya dengan semangat.
 
Artinya kedepan, lanjut Sulaiman. jika ingin masyarakat sejahtera, ayo sama-sama bersama seluruh SKPD di Muba juga bagun sinergisitas menjadi mitra kerja yang baik. Peran pers itu sangat lah penting, angkat Desa untuk kemajuannya dan hal-hal lain yang positif asal membangun.
 
Dalam kesempatan itu ia menyampaikan bahwa di Desa dalam Kabupaten Muba ini tidak ada sumbangan atau dukungan dari dana Pemerintah Kabupaten baik APBD maupun ADD, satu sen pun tidak ada. Dana yang digunakan adalah dana APBN, padahal desa bertumpu dengan Kabupaten “Dana 1 milyar 1 Desa itu adanya di tahun 2014-2015, kini sudah tidak ada lagi. Sejak 2016-2017 kami mengggunakan APBN, meski sakit harus disampaikan tapi ini demi untuk perbaikan bersama. Untuk itu, kami berharap kepada wartawan agar melakukan pengawasan di Kabupaten Muba, kami di Desa selalu di awasi dan tolong dampingi ketika dana desa turun, dikontrol dan di evaluasi kembali pembangunan di Muba ini”, bebernya.
 
Menanggapi hal itu, Ketua PWI Muba Kurnaidi ST membenarkan dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (Mou) antara PWI Muba dan Apdesi Muba ini untuk membangun sinergisitas dalam melaksanakan tugas guna membantu Muba Maju Berjaya. “Jika seandainya Kepala Desa kesulitan menjumpai wartawan untuk mengekspos acara yang dilaksanakan di Desa, bisa hubungi saya, akan saya kirimkan wartawan kesana untuk liputan. Setelah adanya nota kesepahaman ini, wartawan tidak perlu dibayar, sampai berlakunya beberapa tahun didalam Mou”, terang Kurnaidi.
 
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Dinkominfo) Diki Meiriando menambahkan bahwa negara ini berbagi peran baik pemerintah dan wartawan semua berdiri dengan Undang-undang (UU), yang berarti profesi ini bukanlah illegal dan sah oleh negara yang mempunyai wewenang masing-masing. 
 
Didalam UU keterbukaan informasi publik itu pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan informasi publik, dan tugas dari wartawan yakni mencari, memperoleh menulis dan mempublikasi. “Maka dari itu, kita menyaksikan PWI dan Apdesi MOu pada hari ini adalah terobosan yang sangat baik dan kami menyambut dengan positif. Wartawan bukan diposisikan orang yang menakutkan, namun kita harus berkolaburasi, bisa menyajikan informasi publik yang berkualitas, berimbang, lengkap dan akurat sehingga masyarakat kita tidak terbawa informasi hoax, isu sara maupun ujaran kebencian”, ujarnya.
 
Kolaburasi ini, sambungnya. Wajib ditanamkan untuk membangun Muba dan mempertahankan kesatuan persatuan bangsa Indonesia. “Untuk wartawan tolong lindungi profesi kawan-kawan juga, karena kami pemerintah daerah kami tidak bisa membedakan mana wartawan mana yang bukan. Mari kita sama-sama lindungi profesi wartawan, jangan sampai berprofesi yang bukan wartawan berperan menjadi wartawan sesungguhnya. Bukan kami (Pemda) tidak ingin melayani tapi kami bingung wartawan yang seperti mana yang harus kami layani”, tambahnya.
 
Ia pun berharap dengan adanya Mou ini tidak ada perselisihan atau gesekkan, namun untuk bisa saling memahami, kades memahami wartawan begitu pun sebaliknya. “240 Desa sudah mou, ketika ada wartawan datang Pemerintah Desa harus melayani, terima dengan senang hati tentunya akan mengangkat desa-desa melalui media. Karena sekarang Kades bukanlah raja yang minta dilayani melainkan pelayan masyarakat”, tegasnya. (WindaC)
 
 

Berita Lainnya

PT. Multi Media Informatika Copyright 2017 ©. All Rights Reserved.