Lintas Peristiwa
NEWS TICKER

Tingkatkan Daya Saing, Tenaga Kerja Kontruksi Wajib Bersertifikat

Senin, 22 Juli 2019 | 5:18 pm
Reporter: Winda Camelia
Posted by: Darul Kutni
Dibaca: 441

Suasana penyematan helm kepada para TKK oleh Dirjen Bina Kontruksi. Senin (22/07)

Suasana lomba para pekerja terampil. Senin (22/07)

MUBA LINTASPE

Sesuai dengan amanat Undang – undang No. 02 / 2017 tenaga jasa kontruksi yang mewajibkan setiap tenaga kerja kontruksi (TKK) memiliki sertifikasi kompetensi .

Dan jauh lebih lagi, didalam Peraturan Menteri PUPR No. 07/ PRT / M/ 2019 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa kontruksi melalui penyedia yang mengamanatkan bagi setiap penyedia jasa agar wajib melaksanakan uji sertifikasi bagi para pekerjanya pada saat pelaksanaan proyek berlangsung.

Merujuk hal itu, Dinas Pekerja Umum Penataan Ruang (PU PR) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dan BJKW II Palembang bekerja sama mengadakan lomba pekerja kontruksi terampil dalam rangka sinergitas percepatan sertifikasi TKK diwilayah Kabupaten Muba, di halaman depan kantor PUPR Muba. Senin (22/07/2019).

Adapun lomba yang diadakan pada pekerja kontruksi terampil tersebut yakni lomba tukang kayu, tukang batu, tukang listrik, tukang besi, operator alat berat, tukang las, dan tukang baja ringan.

Dirjen Bina Kontruksi Kementerian PUPR RI diwakili oleh Wagino S.Ap, M.Si dalam sambutannya mengatakan bahwa peran TKK sangat penting dalam mendukung program prioritas nasional untuk membangun infrastruktur yang tepat waktu dan berkualitas guna mendorong pemerataan hasil – hasil pembangunan.

“Sektor kontruksi di Indonesia diperkirakan bernilai 466 triliun, atau menyumbang sekitar 14,3 % dari PDB Indonesia. Setidaknya dari setiap Rp. 1 Triliun pembangunan infrastruktur dibutuhkan kurang lebih 14.000 tenaga kerja. Namun demikian, data dari LPJK Nasional menunjukkan bahwa jumlah TKK bersertifikasi hingga saat ini baru kurang lebih 702.279 orang, dari total sebanyak 8 juta TKK (9%)”, ungkap Wagino.

Sambung Wagino, untuk menambah jumlah TKK bersertifikasi, Kementerian PUPR memiliki program percepatan sertifikasi dengan mengembangkan beberapa metode.

“Untuk tenaga kerja tingkat ahli dapat menggunakan pelatihan tatap muka secara reguler maupun metode belajar jarak jauh berbasis teknologi informasi. Sedangkan untuk tenaga kerja terampil dapat menggunakan metode observasi langsung di lapangan pada saat bekerja, pelatihan mandiri ataupun dalam bentuk perlombaan sekaligus uji sertifikasi TKK Terampil”, terangnya.

Ia pun berharap dengan diadakannya uji kompetensi ini para pekerja dapat meningkatkan SDM kontruksi yang berdaya saing, berkompetensi, bersertifikasi demi terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas.

Dalam kesempatan itu juga, Bupati Muba diwakili oleh Sekretaris Daerah Drs. H. Apriyadi M.Si menyampaikan bahwa kegiatan ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas keterampilan TKK yang ada di Kabupaten Muba, baik yang dilaksanakan didanai oleh dana pemerintah yang berasal dari APBN maupun APBD Kabupaten Muba maupun pihak swasta dan pribadi.

“TKK yang terampil nantinya akan memiliki sertifikasi, sehingga kualitas pekerjaannya layak dikatakan sudah memenuhi Standar Nasional Indonesia dan tentunya hasil uji kompetensi yang dilakukan hari ini tidak saja berlaku di Kabupaten Muba, saya yakin bahwa bisa berlaku di mana saja”, imbuh Sekda.

Perusahaan kontraktor, lanjut Apriyadi. Juga diberikan kewajiban untuk mempekerjakan orang-orang yang sudah punya sertifikat uji kompetensi kalau tidak tentunya apabila terjadi sesuatu kejadian-kejadian terutama kecelakaan kecelakaan kerja dan kegagalan kegagalan konstruksi terhadap bangunan tersebut, pihak swasta atau pengusaha tidak bisa mempertanggungjawabkannya.

Berita Lainnya

PT. Multi Media Informatika Copyright 2017 ©. All Rights Reserved.
error: Woi.. Enggak Boleh Copas !!