Lintas Peristiwa
NEWS TICKER

Tri Bahariansyah; Kami Berharap Dapat Kembali di Pekerjakan di Bawaslu Muba

Sabtu, 20 Maret 2021 | 8:27 pm
Reporter: Winda Camelia
Posted by: Winda Camelia
Dibaca: 173

Empat orang pegawai Bawaslu Muba menuntut untuk dipekerjakan kembali. Sabru (20/03/2021)

Empat orang pegawai Bawaslu Muba menuntut untuk dipekerjakan kembali. Sabtu (20/03/2021)
 
MUBA, SUMSEL, LINTASPERISTIWA.COM,- Empat orang pegawai Bawaslu Muba yang dinyatakan tidak lulus tes evaluasi staf PPNPN berharap dapat kembali di pekerjakan dan di pulihkan semua hak-hak nya.
 
“Kami sudah melayangkan surat pengaduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tertanggal 12 Januari 2021, No. pengaduan : 47-P/L-DKPP/I/2021, No. perkara : 67-PKE-DKPP/II/2021, karena Korsek Bawaslu Muba Aizen S.Pd., M.Si., tidak profesional dan transparan dalam melaksanakan evaluasi staf PPNPN, dan juga tidak adanya standarisasi lulus dan tidak lulus nya”. ungkap Tri Bahariansyah saat di temui awak media lintaspe di kediaman nya. Sabtu (19/03/2021).
 
Tri Bahariansyah yang bekerja di Bawaslu Muba sejak bulan 10 tahun 2018 ini merupakan peserta mengikuti tes tersebut, bersama temannya Irwan, Juandi dan Miko Pedro Teradu. 
 
“Ya, sebanyak 11 orang yang ikut melaksanakan tes, namun 4 orang yang tidak lulus. Sedangkan dari 17 Kab/Kota rata – rata yang lulus di atas 11 orang dan bahkan hampir keseluruhan staf Kab/Kota lain lulus semua. Untuk itu, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta di atas , seluruh kabupaten / kota baik type A atau type B yang berbeda di wilayah sumatera selatan memiliki jumlah rata – rata 11 orang”, jelas Rian sapaaan akrab Tri Bahariansyah.
 
Dalam hal ini, pihaknya sudah melakukan koordinasi untuk menanyakan terkait penilaian atasan langsung yang di lakukan oleh Koordinator Sekretariat (Kepala Sekertariat) berdasarkan surat edaran Bawaslu No. 2034/Bawaslu/SJ/KP.04.00/XII/2020. 
 
“Jawaban dari Korsek bahwa semuanya ketentuan Bawaslu RI. Jadi, dalam hal ini patut juga di curigai adanya sentimen pribadi. Pasal yang kami tuntut adalah pasal 6 Peraturan DKPP no 2 tahun 2017. Harapan kami  dapat kembali di pekerjakan dan di pulihkan semua hak-hak nya”, pungkas Rian.
 

Berita Lainnya

PT. Multi Media Informatika Copyright 2017 ©. All Rights Reserved.
error: Woi.. Enggak Boleh Copas !!